Indovoices.com -Di tengah tekanan wabah pandemi COVID-19, pemerintah terus menjaga keberlangsungan fiskal di tahun 2020. Secara keseluruhan, realisasi APBN sampai dengan April 2020 dipengaruhi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan penerimaan dan peningkatan kebutuhan belanja untuk penanganan wabah. Realisasi belanja negara sampai akhir April 2020 mencapai Rp623,98 triliun dari pagu APBN-Perpres 54/2020, yang dilakukan melalui belanja pemerintah pusat Rp382,53 triliun.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2020 secara teleconference
“Belanja pemerintah pusat, kalau kita lihat belanja pegawai itu relatively flat, realisasinya sudah Rp68 triliun. Sementara belanja barang Rp52,9 triliun itu realisasi sampai 30 April adalah kontraksi 18,8% dibandingkan yang tahun lalu,” jelas Wamenkeu.
Menurut Wamenkeu hal ini berarti bahwa kementerian dan lembaga sudah mulai menyetop belanja barangnya sementara untuk belanja modal beberapa waktu yang lalu ketika di Januari dan Februari,pemerintah pusat mendorong untuk percepatan kontrak.
“Hal ini berakibat belanja modalnya juga menjadi lebih kuat. Realisasi sampai dengan 30 April Rp20,7 triliun lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu yang Rp15,9 triliun. Ini adalah karena di Januari dan Februari memang pemerintah mendorong percepatan kontrak dari belanja-belanja modal ini agar bisa lebih cepat dibelanjakan,” jelasnya.
Sementara untuk belanja bantuan sosial saat ini adalah salah satu yang belanja yang dipush oleh pemerintah terutama dalam periode PSBB untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Realisasinya Rp61,4 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu Rp54 triliun atau meningkat 13,7% sebagai bentuk komitmen pemerintah mempercepat belanja produktif serta melindungi masyarakat miskin, rentan, dan paling terdampak.
“Ini realiasasinya sampai dengan 30 April sudah Rp61,4 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu Rp54 triliun sehingga lebih tinggi 13,7%. Ini tentu sesuatu yang terus kita dorong dengan mempersiapkan untuk menjaga konsumsi masyarakat terutama masyarakat di kelas menengah kebawah,” tutup Wamenkeu. (kemenkeu)
