Indovoices.com-Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama menggelar Rapat Koordinasi untuk mengidentifikasi data intoleransi di Indonesia sepanjang 2019. Rakor berlangsung di Malang, Jawa Timur.
Mewakili Sekjen Kemenag, Kepala PKUB Kemenag Nifasri saat pembukaan mengatakan Rakor bertujuan menghimpun masukan dari perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se Indonesia terkait isu keagamaan dan intoleransi di sejumlah daerah. Rakor juga membahas serapan anggaran Kerukunan Umat Beragama (KUB) dan program kerja sama dengan kementerian/lembaga, khususnya program Moderasi Beragama pada tahun 2020.
“Hingga saat ini kita belum bisa memetakan konflik yang timbul di daerah termasuk penyebabnya. Data ini sangat diharapkan pihak DPR terutama daerah-daerah yang rentan terjadi konflik di Indonesia,” ujar Nifasri di Malang.
Menurut Nifasri, ke depan PKUB akan merancang sebuah sistem aplikasi untuk menampung data-data di daerah tekait konflik isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). “Selain membuat regulasi, pada tahun 2020 nanti kegiatan PKUB akan terfokus pada daerah-daerah yang rentan terjadinya konflik, baik itu keagamaan dan keberagaman lainnya yang menjadi penyebab koflik,” sambung Nifasri.
Nifasri menambahkan, tidak efektifnya peran FKUB di sejumlah daerah dalam mengkampanyekan rukun, damai dan kebersamaan umat salah satunya disebabkan belum adanya kepedulian dan perhatian dari pemerintah daerah. Malah banyak pemerintah daerah, lanjut Nifasri, yang tidak kenal dengan FKUB sehingga di sejumlah daerah tidak ada FKUB.
Terkait anggaran, Nifasri menegaskan ke depan FKUB harus memiliki petunjuk teknis dalam penggunaan anggaran agar program dapat berjalan dengan efektif dan efisien. “Ini penting agar anggaran tidak digunakan semaunya. Paling tidak kita membuat standar minimal dalam penggunaan anggaran agar mudah dalam melakukan evaluasi,” tutur Nifasri.
“Jangan ada lagi kegiatan yang digelar FKUB yang tidak sejalan dengan program PKUB Kemenag. Ke depan anggaran FKUB di daerah akan diberikan secara proporsional sesuai program dan kebutuhan di masing-masing Kanwil,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut Nifasri mengapresiasi program yang sudah berjalan pada tahun 2018 seperti kemah lintas agama. Ia berharap program tersebut dapat dilanjutkan pada tahun 2020 dengan melibatkan generasi mililenial dalam menjalankan program prioritas yakni Moderasi Beragama. “Sasaran kita ke depan adalah generasi milenial. Saya harap ini menjadi perhatian kita bersama dalam mensosialisasikan Moderasi Beragama dan Kebersamaan Umat,” tukas Nifasri.(jpp)
