Indovoices.com– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengaku risih dengan perkembangan paham radikalisme agama yang semakin meningkat di Indonesia. Dia seolah gusar karena menemui sejumlah fakta di lapangan.
“Terus terang saja sebagai partai nasionalis yang tentu saja yang menjunjung tinggi pluralisme, saya juga sebenarnya risih,” kata Puan saat berkunjung ke Gedung Transmedia, Jakarta, Selasa (6/8).
Misalnya soal pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) termasuk kalangan yang terpapar paham radikalisme. Dia mengamini bahwa kabar tersebut memang benar.
Diketahui, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius pernah mengatakan banyak PNS menganut paham radikal pada 2018. Kemudian, GP Ansor juga mengatakan hal serupa pada awal 2019.
“Ada data kalau ASN itu adalah yang paling terpapar [radikalisme] itu memang betul,” kata Puan
Puan mengaku pemerintah tidak tinggal diam menyikapi fenomena tersebut. Banyak digelar kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang melibatkan PNS.
Itu dilakukan demi menangkal penyebaran paham radikalisme di lingkungan PNS. Namun, Puan mengamini bahwa itu tidak cukup.
Puan menegaskan bahwa radikalisme bukan hanya musuh pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Radikalisme tidak benar-benar bisa ditangkal dan dihilangkan dari benak masyarakat jika masyarakat sendiri tidak ikut serta melawan.
“Enggak bisa hanya oleh pemerintah tapi sama-sama seluruh elemen bangsa ini, karena ya Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga. Ini keberagaman,” kata Puan.
Puan juga mengaku telah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengkaji lagi kurikulum pendidikan yang digunakan saat ini. Terutama jenjang pendidikan dasar.
Menurut Puan, mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) perlu diajarkan kembali kepada siswa-siswa di jenjang sekolah dasar. Diketahui, PMP merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di era Orde Baru.
Sejauh ini, Mendikbud Muhadjir Effendy memang tengah mengkaji. Bahkan, MPR juga setuju jika PMP dihidupkan kembali.
Menurut Puan, itu bisa membuat anak-anak menjadi lebih memahami budayanya sebagai orang timur. Misalnya, bagaimana menghargai dan menghormati serta sopan santun.
Puan mengatakan sudah begitu banyak anak-anak Indonesia yang berperilaku kebarat-baratan. Misalnya dengan memanggil orang tua langsung dengan nama, tidak menggunakan sapaan ibu, bapak dan seterusnya.
Puan menilai itu merupakan dampak buruk dari globalisasi. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah untuk menguatkan kembali budaya ketimuran.
Puan juga bercerita pernah bertemu warga miskin di suatu daerah yang bertahun-tahun mendapat bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH). Kala itu, Puan bertanya apakah warga tersebut mau berterima kasih kepada Presiden Jokowi jika ada kesempatan.
Puan mengatakan warga itu tidak mau. Dia, kata Puan, justru menganggap membantu warga miskin memang kewajiban pemerintah.
“Iya mungkin ya betul. Tapi kan mengucapkan terima kasih itu budaya ketimuran. Sudah bertahun-tahun menerima bantuan. Kita aja kan biasanya ketika ditawari minum atau makan, langsung bilang terima kasih, padahal baru sekadar ditawari,” ucap Puan.
Puan seolah gusar ketika bicara mengenai radikalisme. Dia mengklaim wajar jika merasa gusar, karena dirinya merupakan kader PDI Perjuangan yang menjunjung tinggi pluralisme.
Selain itu, Puan pun merupakan cucu proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno. Dia menegaskan bahwa kakeknya dulu menghendaki Indonesia merdeka sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam golongan.
“Sepertinya sudah ada akar yang tercerabut. Saya harap enggak sampai putus hingga membuat anak-anak itu lebih barat dari Indonesia,” ucap Puan.
“Ini tanggung jawab kita semua, enggak mungkin cuma pemerintah, enggak mungkin cuma pemda tapi ya swasta, media, semuanya ini harus ikut bangun jiwa kebhinnekaan dan keberagaman ini sama-sama,” lanjutnya. (cnn)
