Indovoices.com- Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa nilai investasi yang ingin masuk, tapi berhenti di depan pintu sebesar Rp708 triliun, sehingga perlu percepatan proses di dalam negeri.
”Sebetulnya kita enggak perlu promosi-promosi ke mancanegara, enggak perlu. Yang di dalam saja selesaikan, 708 triliun itu selesaikan. Kemudian yang minat. Yang minat, yang sudah masuk menyatakan minat itu Rp1.600 triliun,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 di Grand Ballroom The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Sudirman, Provinsi DKI Jakarta.
Angka Rp1.600, menurut Presiden, itu besar sekali karena hampir mendekati APBN namun belum pernah diurus secara riil. Ia memberikan contoh tentang perusahaan Lotte yang ingin investasi di Banten namun sudah terhambat hampir 4 tahun karena urusan pembebasan lahan. ”Oleh sebab itu, saya minta pada seluruh kepala daerah, kepada Kepala Dinas PTSP semuanya layani mereka. Kalau ada persoalan, bantu untuk menyelesaikan karena ini akan membuka lapangan pekerjaan/lapangan kerja yang besar sekali,” kata Presiden.
Dengan investasi Rp708 triliun ini muncul, menurut Presiden, maka akan mendirikan pabrik, industri manufaktur, dan membuka lapangan kerja yang besar sekali yang perlu diingat Indonesia masih memiliki 7 juta masyarakat menganggur. Kepala Negara memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyelesaikan permasalahan yang ada baik di Provinsi Banten maupun Jawa Tengah.
”Kalau 708 triliun ini bisa dirampungkan menjadi realisasi, 1.600 triliun ini bisa diselesaikan sehingga terjadi realisasi. Enggak usah kita marketing-i keluar, enggak usah marketing-marketing-an, apa. Mereka akan dengar bahwa negara ini melayani investor, baik yang kecil maupun yang besar,” tambahnya.
Menurut Kepala Negara, investor ada yang kecil maupun besar sehingga bukan asing saja. ”Usaha-usaha kecil itu juga investor, layani mereka. Mungkin mereka hanya punya karyawan 2, itu juga investor. Atau usaha yang berada di posisi tengah, punya karyawan 100 atau 300-an itu juga investasi, itu juga investor. Hanya skalanya menengah. Layani mereka dengan baik,” ujarnya.
Soal Omnibus Law, Presiden sampaikan bahwa nantinya tidak perlu banyak-banyak izin untuk usaha mikro, usaha kecil. Ia menambahkan bahwa yang paling penting mereka memiliki apa, mungkin SIUP atau TDP, itu saja cukup, tetapi mereka pegang izin yang mereka miliki.
”Kalau perlu saya minta ini kepada seluruh bupati dan wali kota, berikan target ke PTSP tahun ini harus diberikan kepada 10.000 usaha kecil, gratis nih izin, ini izin, ini izin. Yang aktif dari kantor PTSP. Itu lebih baik. Yang kecil-kecil itu dilayani, datangi,” tambahnya.
Saat masih wali kota, menurut Presiden, dirinya memberikan target untuk usaha kecil misalnya target tahun ini 1.000, tahun depan 10.000, tahun depan 20.000, dan didatangi. ”Ada warung datang, ini izin. Ada toko kecil, datangi, ini izinmu. Ini melayani seperti itu kepada yang kecil-kecil,” ujarnya.
Bupati, wali kota, menurut Presiden, bisa memberikan target seperti itu dan didatangi. ”Kalau seluruh usaha kecil, usaha mikro, usaha tengah ini punya izin akses ke modalnya akan lebih mudah, akses ke sisi keuangannya akan lebih gampang. Karena yang namanya kita ingin akses modal ke bank itu pasti ditanya izin,” tambah Presiden seraya menyampaikan bahwa bank menanyakan izin karena sistemnya harus prudent, banking system.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Seskab Pramono Anung, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, dan Kapolri Idham Aziz. (kominfo)
