Indovoices.com-Presiden Joko Widodo meminta agar manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah dibenahi. “Penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus jauh-jauh hari harus kita pikirkan dan diputuskan. Disamping meningkatkan biaya perawatan juga akan berpotensi menurunkan mutu dari beras yang ada,” kata Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, di Kantor Presiden, Jakarta.
Oleh karena itu, Presiden meminta regulasi dan manajemennya segera diselesaikan dan dibereskan, dan dibuat pola-pola baru, terobosan baru sehingga tidak justru menjadi beban bagi Badan Urusan Logistik (Bulog).
Dalam pengantar rapat, Presiden mengaku ingin melihat dari sisi ketersediaan produksi beras dalam negeri yang diharapkan data produksi beras betul-betul riil dan terkonsolidasi.
“Misalnya terkait dengan data luas bahan baku golongan sawah, nanti mungkin Pak Menteri Pertanian atau Pak Menteri ATR bisa menyampaikan. Sehingga Pemerintah betul-betul memiliki sebuah pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan, dan tentu saja langkah-langkah koreksi dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan,” ujar Presiden.
Berkaitan dengan manajemen logistik perberasan, Presiden mengingatkan, bahwa produksi beras tidak merata di seluruh wilayah tanah air. Setiap Bulog ada yang surplus tapi juga ada yang defisit, sambung Presiden, sehingga aspek ketersediaan menjadi hal yang sangat penting, juga keterjangkauan pasokan juga sangat penting. “Saya melihat kuncinya adalah efisiensi dan kehandalan dalam manajemen logistik kita,” tutur Presiden.
Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Desa PDT dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menkop dan UKM Teten Masduki, Mensos Juliari Batubara, Mendag Agus Suparmanto, Kepala Bulog Budi Waseso, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Lelang Beras Turun Mutu
Pemerintah memutuskan untuk melelang 20.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena mutunya berkurang atau susut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menutup selisih antara harga lelang dari pembelian di tingkat petani sebesar Rp8.000 per kilogram.
“Jadi nanti kan yang harganya Rp8.000 kita jual Rp5.000, berarti yang kekurangannya Rp3.000 itu yang menanggung Menteri Keuangan,” kata Kepala Badan Urusan Logistik Budi Waseso kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Jakarta, Rabu (4/12/2019) sore.
Cadangan Beras Pemerintah itu awalnya bernilai Rp160 miliar, dengan rata-rata harga pembelian di petani Rp8.000 per kilogram. Beras tersebut adalah beras untuk program bantuan sosial pada 2017 yang disimpan di sejumlah daerah, namun pemberiannya dibatalkan.
Menurut Kabulog, beras turun mutu tersebut dapat dijadikan produk bahan turunan, seperti tepung, makanan ternak, maupun bahan baku ethanol. Saat ini, lanjut Ka Bulog, sedang dilakukan pengkajian mengenai harga dari beras tersebut. Setelah ditentukan harga yang tepat baru dilakukan pelelangan.
“Kisarannya kan ada penawaran ditafsir yang ini kira-kira harganya sekian, yang ini harganya sekian, yang ini harganya… itu penafsiran. Tapi nanti sudah siap dalam pelaksanaan,” jelas Budi.
Agar kasus seperti ini tidak terulang kembali, menurut Budi Waseso, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar dilakukan koordinasi yang lebih baik antara program dengan apa yang harus direalisasikan.
“Contoh inikan dampak akibat dari program bansos berubah jadi BPNT. Tahun 2017 itu ada program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) awal, kita harus menyiapkan Bulog untuk BPNT awal, kita sudah dorong ke wilayah-wilayah. Ternyata dibatalkan BPNT itu, padahal itu barang sudah sampai ke daerah-daerah yang akan menerima BPNT. Jelas ya. Nah, kita enggak bisa tarik balik karena sudah dipaket 5 (lima) kiloan, ya kan,” terang Kepala Bulog.
Ia menjelaskan, kalau ditarik mahal, cost-nya tinggi lagi. Maka Bulog usaha jual. Ternyata, dijualan enggak terserap, karena berasnya cukup banyak. Akibatnya sekarang ini, turun mutu. “Akhirnya turun, turun, turun karena itu 2017, sekarang 2000 berapa, 19 kan. Sudah 2 tahun, turun mutunya,” sambung Budi Waseso.
Kepala Bulog juga mengusulkan agar tunjangan beras untuk ASN, TNI, Polri itu juga kembali kepada natural. Karena pemerintah sudah kita jamin berasnya Bulog itu bagus. Karena image yang selalu dibangun kepada Bulog itu selalu negatif, kalau berasnya jelek lah, apa lah, apalah, padahal tidak.
“Dengan bukti kenapa sekarang yang 20.000 itu harus, istilahnya di-disposal. Harus kita segera selesaikan kalau ndak ini akan meracuni kepada beras yang lain. Gitu, supaya tidak lagi merembes ke mana-mana,” terang Budi Waseso. (kominfo)
