Indovoices.com– Setelah meninjau The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan menuju Dermaga Ajibata, Kabupaten Toba Samosir untuk melanjutkan kunjungan kerja di Kabupaten Toba Samosir.
Setelah menempuh perjalanan dengan kapal selama kurang lebih 40 menit, Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Dermaga Ambarita, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut). Agenda pertama Presiden Jokowi di Kabupaten Samosir adalah menyerahkan 1.000 sertipikat tanah untuk rakyat di Lapangan Ambarita, Kabupaten Samosir.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengutip janji salah seorang Dirjen dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), bahwa 2025 di seluruh Indonesia sertipikat akan diselesaikan semuanya, termasuk di kawasan Samosir dan kawasan Danau Toba, baik Simalungun, Karo, Tapanuli Utara, mana lagi? Tobasa, Dairi, Humbang Hasundutan akan diselesaikan.
“Jadi yang janji Dirjen, ya kita ingat-ingat ya. Nah, sama menterinya, Dirjen ini juga sama diperintahkan sama menteri, karena memang kita harus memberikan yang namanya sertipikat ini kepada rakyat agar ada kepastian hukum yang jelas,” tegas Presiden Jokowi.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengemukakan, di tahun 2015 ada 126 juta sertipikat yang harusnya dipegang masyarakat tapi yang selesai baru 46 juta, sehingga banyak sengketa-sengketa tanah, banyak konflik tanah, konflik lahan.
Karena itu, pada 2015, Presiden Jokowi mengaku telah memerintahkan kepada Menteri, jika biasanya setahun di seluruh Indonesia ini hanya 500.000 sertipikat, ia minta 2017 bisa diselesaikan 5 juta.
“Saya nggak tahu gimana caranya 5 juta harus keluar, ternyata bisa 5,3 juta keluar. Tahun depan saya minta 7 juta, tahun 2018 bisa keluar lagi. Nyatanya juga bisa kita. Tahun depan saya minta tambah lagi 9 juta, tahun ini 9 juta. Saya yakin juga akan tembus 9 juta,” kata Presiden seraya menambahkan, kita itu kalau diberi target kerja bisa.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. (setkab)
