Indovoices.com –Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI dan Polri membantu pelaksanaan vaksinasi massal.
Hal itu dikatakan Presiden saat membuka rapat pimpinan TNI/Polri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2021).
“Saya minta kepada jajaran TNI-Polri untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi massal,” kata Jokowi.
Meskipun program vaksinasi dilakukan di puskesmas dan rumah sakit, namun menurut Presiden, vaksinasi massal diperlukan agar target kekebalan komunal atau herd imunnity dapat segera tercapai.
“Perlu pada klaster-klaster tertentu vaksinasi dilakukan massal. Mungkin bisa di klaster pasar, misalnya. Atau di klaster-klaster jasa ekonomi. Atau di klaster-klaster kampung yang sudah memerah. karena kecepatan itu dimiliki oleh TNI-polri dalam mengelola setiap kedaruratan atau krisis yang ada,” katanya.
Menurut Presiden total warga yang harus divaksin agar tercipta herd imunnity adalah 181,5 hingga 182 juta orang.
Dengan satu orang dua dosis, maka kurang lebih harus 364 juta suntikan, dilakukan. Jumlah tersebut kata presiden bukan merupakan angka yang kecil, sehingga dibutuhkan dukungan TNI/Polri untuk vaksinasi massal.
“Karena itu, saya meminta jajaran TNI-Polri untuk cepat bergerak membantu vaksinasi. agar segera bisa kita selesaikan. Saya juga minta TNI-Polri mengawal distribusi pengamanan vaksin untuk menuju ke daerah-daerah,” ujarnya.
Vaksinasi Covid-19 tahap kedua akan dimulai Rabu (17/2/2021).
Kementerian Kesehatan akan memfokuskan pelaksanaan vaksinasi tahap ini di tujuh provinsi Se-Jawa dan Bali.
Diketahui, tujuh provinsi tersebut adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali.
Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sekitar 70 persen kasus Covid-19 terjadi di daerah zona merah ini.
“Kita (Kemenkes) akan distribusikan 70 persen di Pulau Jawa dan Bali 70 persen di sini (Pulau Jawa dan Bali,” ujar dia, dalam kegiatan “Vaksin dalam Tinjauan Maqashid al-Syariah” secara virtual, Senin (15/2/2021).
Selain menjadi daerah dengan zona merah, alasan ketersediaan vaksin juga menjadi pertimbangan, awal vaksinasi tahap kedua ini dilakukan di tujuh provinsi ini.
“Di luar Jawa 30 persen, tapi ini diawal ini saja. Nanti mungkin, April-Mei jumlah vaksin jauh lebih banyak dan kita bisa running lebih cepat,” ungkapnya.
“Kalau di awal-awal ini kita 70 persen dulu sampai Maret ini, terutama untuk Jawa dan Bali,” sambung Nadia.
Diketahui, program vaksinasi tahap kedua ini akan berlangsung mulai Februari dan diharapkan dapat selesai pada Mei 2021.
Total sasaran vaksinasi tahap kedua mencapai 38,5 juta orang yang terdiri dari 16,9 juta pekerja publik dan 21,5 juta Lansia.
Pekerja publik terdiri dari Pendidik (guru & dosen), pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik (perangkat desa, BUMN, BUMD, pemadam kebakaran), transportasi publik, atlit, wartawan, dan pelaku sektor pariwisata (staf hotel, restauran dan tempat wisata).
Selain itu juga Pemerintah memprioritaskan pekerja transportasi publik yang terdiri dari pekerja tiket dan masinis kereta api, pekerja bandara, pilot, pramugari, pekerja pelabuhan, pekerja Trans Jakarta dan MRT, supir bus, kernet, bahkan kondektur, supir taksi, dan juga ojek online.(msn)
