Indovoices.com- Marwah dan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipertaruhkan dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa harus turut serta dalam menjamin keberhasilan pelantikan tersebut, yakni TNI dan Polri bahu membahu bersama seluruh Kementerian dan Lembaga serta seluruh lapisan masyarakat memastikan kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan kesuksesannya.
Demikian disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, dan Wakil KSAU Marsdya Fahru Zaini Isnanto pada kegiatan “Apel Gelar Pasukan Pengamanan Dalam Rangka Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019” di lapangan Silang Monas, Jakarta.
“Laksanakan koordinasi ketat, baik dengan satuan atas, samping, maupun satuan bawah. Laksanakan pula koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait lainnya. Hilangkan ego sektoral yang sempit. Saatnya kita berbuat untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara,” tegas Panglima TNI.
Panglima TNI menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus bersyukur atas perlindungan Allah SWT karena telah berhasil melaksanakan satu agenda politik nasional yang sangat besar, yaitu tahapan Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan tertib dan aman.
“Puncak dari semua agenda tersebut adalah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang tinggal beberapa hari lagi,” ucapnya.
Menurut Panglima TNI, semua itu tentu tidak lepas dari jerih payah seluruh prajurit TNI dan anggota Polri di manapun berada dan bertugas.
“Saya sangat bangga dan menyampaikan terima kasih yang tulus atas pelaksanaan tugas tersebut, yang tentu juga disertai pengorbanan dan doa dari keluarga di rumah. Kalian telah menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, sekaligus menunjukkan bahwa TNI dan Polri akan selalu bersinergi dengan seluruh komponen bangsa,” ungkapnya.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa apel gelar pasukan hari ini dilakukan untuk memeriksa kesiapan akhir seluruh satuan, personel, alat perlengkapan, dan alutsista yang akan digunakan.
“Saya yakin kalian telah mendapatkan perintah terkait tugas dan tanggung jawab perorangan dan satuan,” ujarnya. “Pahami dan kuasai rincian tugas tersebut serta aturan pelibatan dalam menghadapi setiap perkembangan situasi. Seluruh Komandan Satuan harus senantiasa memastikan anggotanya memahami siapa berbuat apa, agar tidak terjadi gangguan dalam pelaksanaan tugas,” sambung Panglima TNI.
Selain itu, menurut Panglima TNI, setiap personel yang terlibat harus memelihara kewaspadaannya terhadap berbagai perkembangan situasi yang terjadi.
“Cermati setiap informasi yang masuk dan olah informasi tersebut dengan cermat, agar kita tidak melewatkan intelijen sekecil apapun. Kegagalan memahami informasi akan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat dan dapat membahayakan pelaksanaan tugas,” terangnya.
Usai apel, di hadapan awak media, Panglima TNI mengungkapkan bahwa pasukan yang ditugaskan dalam rangka mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI adalah sebanyak 30 ribu personel.
“Pengamanan mulai dilaksanakan hari ini di mana pasukan yang terlibat sudah di-insert ke wilayah-wilayah sesuai tanggung jawabnya. Ring 1 dilaksanakan dan di bawah tanggung jawab Paspampres, Ring 2 di bawah tanggung jawab TNI, dan Ring 3 di bawah tanggung jawab gabungan antara TNI, Polri, dan unsur lainnya,” jelasnya.
Terkait pengamanan obyek vital, Panglima TNI mengatakan bahwa obyek yang akan diamankan di antaranya Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, serta tamu-tamu undangan, baik dari luar negeri seperti Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan utusan khusus, mulai dari saat kedatangan, di perjalanan, sampai dengan tempat hotel maupun wisma, hingga sampai ke gedung DPR/MPR.
Selanjutnya, Panglima TNI mengatakan bahwa untuk pengamanan sarana prasarana dan tempat-tempat perekonomian menjadi konsentrasi dengan perimeter yang sudah ditentukan.
“Beberapa titik kritis yang harus diperkuat di antaranya adalah gedung DPR/MPR, Istana Presiden, Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, PLN, Pertamina, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu untuk diamankan, termasuk Glodok dan Jembatan Tiga,” tandasnya. (jpp)
