Seperti dilansir CNNIndonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap tangan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada hari ini, Jumat (15/3) yaitu Romahurmuziy.
“Statusnya akan ditentukan sesuai KUHAP setelah selesai pemeriksaan. Tunggu konpers (konferensi pers) lanjutannya di KPK nanti malam atau besok pagi,” sebut Agus.
Dalam sebuah OTT, tim KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap.
Hal ini membenarkan komitmen Jokowi bahwa Pemerintahan Jokowi sangat tegas dengan pelanggaran hukum tanpa timbang tindih.
“Kalau Presiden jelas komitmennya kan untuk menegakkan hukum siapapun yang terlibat di dalam tindak pidana termasuk korupsi ya harus diusut tuntas,” ujar Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/1/2017).
Pernyataan Johan Budi tersebut ketika menanggapi pertanyaan mengenai sejumlah pejabat yang tertangkap oleh KPK atas dugaan korupsi maupun suap.
Ini menunjukkan Pemerintahan Jokowi sangat serius dengan tindakan Kejahatan dimana Korupsi salah satunya.
Ketegasan Pemerintahan Jokowi ini membuat saya teringat lagi debat Pilpres beberapa waktu silam, hal yang cukup mengejutkan bahwa Oposisi menunjukkan sikap yang berbeda. Ucapan Prabowo Subianto yang seakan tak mempermasalahkan korupsi kecil menjadi bahan perbincangan banyak pihak. Tentu ini tak lepas dari kritikan.
“Dia enggak boleh membedakan korupsi. Semua harus disamakan bahwa korupsi itu salah. Itu berbahaya karena menormalisasi korupsi,” kata Zainal saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (18/1/2019) siang.
Maksud Prabowo mungkin korupsi yang dilakukan aparat rendahan karena memang butuh, kata Zainal. Dan memaafkan mereka, alih-alih memenjarakannya, sudah diwacanakan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu muncul usulan agar mereka yang menjarah uang negara dimaafkan saja selama yang diambil di bawah Rp25 juta.
Ini yang salah menurut Penulis karena Korupsi tetaplah Korupsi, tak pernah ada Korupsi kecil karena mungkin bagi para Politikus itu kecil tetapi itu juga bukan angka yang kecil menurut Rakyat jelata.
Itu kenapa, Moment tertangkapnya Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP bukan merupakan ancaman bagi Pertahana, tetapi itu bukti kuat bahwa Pak Jokowi sangat tegas dengan membiarkan KPK tetap sebagai Penegak Hukum Independen, dia tidak terlibat menggunakan kuasa atau alasan lainnya untuk membela hanya karena demi nama baik atau karena dia merupakan ketua umum partai Pengusung di PEMILU.
Hal yang sungguh berbeda saat 02 Prabowo berkeinginan untuk membawa pulang Habib Rizieq ketika menang, ini menjadi hal yang lucu, karena akan menjadi bukti bahwa Polisi atau mungkin saja KPK akan menjadi Penegak hukum yang tidak independen tetapi Penegak Hukum yang keputusannya tergantung Presiden yang semestinya tidak boleh memihak dan membiarkan Penegak Hukum tetap independen.
Ini menjadi hal yang menguatkan agar tetap memilih Jokowi kembali untuk menata Indonesia bersama sama dengan KH Maruf Amin.
