Optimalkan Pengelolaan Potensi Kelautan Indonesia, Menteri Edhy Dorong Pengembangan Wisata Bahari

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Plt. Direktur Jenderal PRL Aryo Hanggono, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina, dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja.

Mengawali sambutannya, Menteri Edhy menyebut, kegiatan ini sangat strategis mengingat 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Namun disayangkan, laut Indonesia ini belum mampu menyumbang hingga 2/3 bagian dari perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, KKP akan terus fokus membangun dan memanfaatkan potensi ini, salah satunya melalui wisata bahari yang dari tahun ke tahun menunjukan perkembangan. Meskipun demikian, ia menilai target pengelolaan seperti kunjungan wisatawan dan kelestarian lingkungan seringkali belum berjalan ideal beriringan.

Menteri Edhy menilai, Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang sangat beragam. Keindahannya pun mendunia. Akan tetapi, masih banyak hal yang harus dibenahi seperti hal atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Oleh karena itu, pengembangannya harus dilakukan secara terpadu antara stakeholder terkait. Termasuk kemudahan akses bagi para investor.

“Kita sudah menetapkan 195 kawasan konservasi laut dengan luas 22,68 juta hektar. Saya melihat masih banyak ceruk atau peluang yang bisa kita manfaatkan di mana-mana. Dari 195 ini, saya sangat yakin belum semuanya kita ketahui ekosistem secara detail,” tuturnya.

Sementara itu, KKP memiliki 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yaitu Gili Matra (Gili Meno, Air dan Gili Trawangan) – Kepulauan Anambas, Pulau Padaido – Papua, Laut Sawu – NTT, Pulau Pieh – Sumatera Barat, Kapoposang – Sulawesi Selatan, Kepulauan Aru Tenggara – Maluku, Taman Laut Banda-Maluku, Waigeo Sebelah Barat – Papua Barat, Kepulauan Raja Ampat – Papua Barat.

Selain di kawasan konservasi, pengembangan wisata bahari dapat dilakukan di zona perairan umum. Jenis wisata bahari yang dapat dilakukan antara lain wisata alam bentang laut, wisata alam pantai/pesisir, dan wisata alam bawah laut.

Satu hal yang sedang KKP kembangkan untuk wisata bawah laut adalah wisata minat khusus wisata kapal tenggelam yang sudah banyak diminati sebagai wisata sejarah yang memiliki nilai sejarah yang tinggi.

Tentu saja dalam hal mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional, KKP juga mendukung lokasi-lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dukungan kegiatan tetap mengedepankan kelestarian ekosistem, pengembangan wisata bahari yang dilakukan terintegrasi, mendukung kawasan-kawasan penyangga yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari.     Menteri Edhy menyebut, tantangan ke depan dalam pembangunan wisata bahari adalah bagaimana mengintegrasikan pengelolaan dan pemanfaatan destinasi wisata bahari. Target pengelolaan seperti kunjungan wisatawan dan kelestarian lingkungan seringkali belum secara ideal berjalan beriringan.  Untuk itu, KKP berusaha menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil sebagai kawasan ekowisata dengan tidak meninggalkan masyarakat dalam pengelolaannya. Pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat pesisir dan potensi lokal menggunakan konsep desa wisata bahari adalah langkah tepat.

“Nanti di lokasi wisata bahari jangan lupa tanam karang dan tanam mangrove. Ini sangat penting untuk lingkungan dan mencegah dampak climate change. Kalau bisa kita berjalan bersama-sama dengan beriringan menanam jutaan mangrove atau karang. BI juga bisa ikut untuk program CSR-nya,” ajaknya.

Program Wisata Bahari Mandiri adalah pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat dan potensi lokal.  Konsep Desa Wisata Bahari adalah konsep mengembangkan desa yang memiliki potensi wisata dengan mengedepankan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem dalam setiap pengelolaan wisata, menjadikannya prioritas pertama setelah peningkatan sektor ekonomi. Konsep yang melibatkan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan penonton tetapi lebih berperan sebagai pelaku usaha wisata. Konsep yang memberdayakan dan mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan wisata bahari yang peduli alam dan lingkungan yang sekaligus mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Diharapkan dengan program ini masyarakat juga dapat mengelola kawasannya menjadi kawasan ekowisata unggulan. Program yang dijalankan selama ini cukup memberikan hasil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyadaran masyarakat, dan kepedullian terhadap kondisi ekosistem.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa sektor wisata bahari dapat turut menjadi salah satu sumber devisa negara. Ia pun menyatakan bahwa Bank Indonesia mendukung upaya KKP untuk mendorong pengembangan wisata bahari.

“Bank Indonesia berkomitmen untuk membantu, mendukung pemerintah dalam berbagai program dan kebijakan ekonomi, termasuk wisata bahari. Bagaimana mendorong industri maritim menjadi daya dukung ekonomi nasional, sumber devisa negara,” ucapnya.

Guna mencapai hal itu, Perry mengusulkan agar pemerintah membangun komunitas-komunitas kelautan dan perikanan, termasuk wisata bahari, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan begitu, pemerintah akan lebih mudah untuk mengorganisir dan memberikan pengelolaan secara teknis.

“Wisata bahari tak bisa hanya dilakukan oleh individu. Penting untuk membangun komunitas-komunitas untuk memudahkan pengorganisasian penyaluran KUR dan sebagainya. Mari kita bentuk komunitas-komunitas ini,” cetusnya.

Selain bicara wisata, Menteri Edhy juga menyoroti pengelolaan ruang laut dengan pemanfaatan turbin laut untuk menghasilkan tenaga listrik. Menurutnya, Portugal siap bekerja sama dengan Indonesia dalam penerapan teknologi ini. (jpp)