Indovoices.com- Opsi lockdown untuk mengatasi penyebaran virus corona telah diambil sejumlah negara, seperti Italia hingga Malaysia. Pilihan itu pun kini terus didesak sejumlah pihak agar turut dilakukan Indonesia.
Terlebih jumlah pasien positif COVID-19 setiap hari semakin bertambah. Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia bertambah menjadi 790 orang. Dari jumlah itu, 58 dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 31 pasien sembuh.
Lockdown dinilai sejumlah pihak tepat dilakukan demi menekan penyebaran virus yang dinyatakan WHO sebagai pandemi global tersebut.
Gerindra
Alasan itu juga diamini Waketum Gerindra Fadli Zon. Ia khawatir jika pasien corona terus bertambah, rumah sakit akan kewalahan.
“Menurut saya harus segera lockdown. Semakin hari semakin terlambat. Jumlah korban semakin banyak. Rumah sakit tak akan mampu menampung karena kita tidak siapkan dari awal,” kata Fadli.
Akan tetapi, anggota DPR itu mendorong pemerintah menyiapkan insentif bagi rakyat jika lockdown diberlakukan. Fadli menilai, pemerintah bisa mengalihkan anggaran pembangunan infrastruktur menjadi insentif bagi rakyat selama lockdown.
PKS
Anggota Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, juga mendesak Presiden Jokowi berpihak pada keselamatan rakyat dengan tegas menerapkan lockdown.
“Sederhana solusinya, tegaskan lockdown dua hingga tiga pekan,” ujar Mardani.
Desakan itu semakin menguat setelah melihat banyaknya perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya. Meski, pemerintah telah mengimbau bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Mardani meminta pemerintah bisa memberikan insentif tambahan bagi perusahaan jika mengambil opsi lockdown. Agar, perusahaan dapat memberikan izin karyawannya untuk dapat bekerja dari rumah.
Demokrat
Partai Demokrat pun meminta pemerintah mempertimbangkan opsi lockdown dalam menangani COVID-19. Wasekjen Demokrat Didi Irawadi menilai kenaikan jumlah kasus positif virus corona menjadi salah satu pertimbangannya.
“Apabila penyebaran makin menjadi-jadi, jumlah korban terinfeksi terus naik signifikan maka kebijakan untuk melakukan lockdown perlu dipertimbangkan,” kata Didi kepada kumparan, Rabu (25/3).
Kendati demikian, sebelum mengambil kebijakan itu, dia meminta pemerintah melakukan beberapa persiapan. Termasuk memastikan tersedianya kebutuhan pokok cukup untuk masyarakat selama lockdown.
PAN
Sementara itu, PAN menilai penerapan lockdown bisa membuat pemerintah melakukan proses mitigasi dengan jauh lebih baik. Hal itu diutarakan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay.
“Karena kalau sekarang lalu lalang orang dari luar negeri dan ke Indonesia masih sangat leluasa sekali dan agak susah (lakukan mitigasi),” ujar Saleh dalam acara diskusi Polemik Trijaya FM di Hotel Ibis Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).
Saleh pun mencontohkan sejumlah negara yang sudah menerapkan lockdown seperti Italia dan yang terbaru Filipina. Menurutnya, pemerintah tinggal menetapkan apakah lockdown hanya terbatas di provinsi atau kota tertentu, atau dalam skala nasional.
Jawaban Jokowi
Akan tetapi, Presiden Jokowi menolak opsi lockdown. Dia mengatakan kondisi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain.
“Ada yang tanya kepada saya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan. Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter berbeda-beda, budaya berbeda, memiliki kedisiplinan berbeda. Oleh sebab itu kita tidak memilih jalan itu,” ucap Jokowi dalam ratas online bersama sejumlah Gubernur.
Jokowi mengaku sudah mempelajari dan memiliki analisis dampak dari lockdown setiap negara, hasilnya Indonesia tidak perlu menerapkan hal yang sama. Ia menilai upaya yang paling tepat diterapkan di Indonesia adalah physical distancing.
Dia meyakini jika menjaga jarak antarorang tertib dilakukan, maka penyebaran COVID-19 bisa diredam. “Saya kira kedisiplinan untuk isolasi itu penting,” tuturnya. (msn)
