Sebenarnya undangan kegiatan relawan Jokowi sudah saya baca di WAG beberapa kali. Saat itu yang menjadi pertanyaan saya, apa urgensi acara tersebut, kenapa harus dilakukan saat Car Free Day? Kenapa harus menukar kaos dengan KTP.
Karena saya pribadi tidak melihat pentingnya acara tersebut digelar, bisa jadi dimaksudkan untuk show off (pamer) mengejek pihak lawan. Nah ini lho, kalian jual kaos dengan tagar #ganti presiden 2019, kami juga bisa melakukan hal yang sama bahkan lebih meriah cukup dengan menukar kaos dengan KTP saja, sikap yang kekanak-kanakan, menurut saya.
Kemudian tempat kegiatan yang dilaksanakan acara tersebut adalah di Kawasan Car Free Day (CFD), Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
Padahal, segala kegiatan berbau politik dilarang di CFD. Hal ini sesuai dengan Pergub Nomor 12 Tahun 2012 yang diteken eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dengan melaksanakan kegiatan tersebut, sama dengan meludahi aturan yang telah dibuat Ahok. Alasan bahwa pihak lawan juga sering melanggar aturan tidak bisa dijadikan pembenaran bahwa kita juga boleh ikut-ikutan melanggar aturan. Mereka brengsek, kita tidak perlu ikut-ikutan brengsek.
Ahok sendiri saat masih menjabat, konsisten tidak mengijinkan para sukarelawannya memanfaatkan CFD untuk melakukan kampanye, sebagai alternatifnya, Ahok Girls (sukarelawan wanita Ahok) saat itu, melakukan aksi simpatik dengan membagikan bunga di pusat-pusat perbelanjaan, mall dan persimpangan lampu merah.
Yang terakhir, tujuan penukaran KTP tersebut apa?. Berbeda dengan Ahok yang ketika itu masih belum mendapat kepastian dukungan dari partai politik sehingga harus mengumpulkan KTP untuk berjaga-jaga seandainya harus maju secara independen, sehingga maksud dan tujuan pengumpulan KTP ketika itu memang jelas.
Jokowi saat ini bahkan didukung oleh delapan partai politik, yaitu PDIP, NasDem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, Perindo, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Jadi tidak ada kaitannya sampai perlu mengumpulkan KTP segala, lagi-lagi apakah hanya untuk pamer bahwa di acara tersebut yang mendukung Jokowi tidak kalah banyaknya dengan jumlah demo 7 juta orang di Monas kemarin?.
Banyak hal-hal yang lebih cerdas yang dapat dilakukan oleh sukarelawan Jokowi, daripada mencetak kaos, akan lebih bagus bila dananya dipergunakan untuk mensosialisasikan program-program Jokowi ke akar rumput saat menjelang kampanye nanti.
Bila memang ingin melakukan kegiatan, lakukanlah di luar area Car Free Day sehingga tidak perlu melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dan bila memang harus membagikan kaos, silahkan bagikan tanpa harus menukar dengan KTP segala. Dengan aksi seperti itu akan menuai lebih banyak lagi simpati dari masyarakat.
Bagaimana seandainya KTP tersebut disalahgunakan? Apa pertanggungjawabannya? Apalagi mengingat sebentar lagi kita akan menggelar pileg. Bisa saja oleh oknum-oknum tertentu, KTP tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan untuk mendukung calon perseorangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) tertentu.
Apalagi salah satu persyaratan untuk maju menjadi caleg DPD DKI adalah didukung oleh 3000 KTP sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU DKI. Pembaca boleh mengatakan ketakutan yang saya sampaikan berlebihan, namun kemungkinan tersebut bisa saja terjadi bukan?.
Saya tidak tahu dan tidak peduli kegiatan tersebut dilakukan oleh kelompok relawan yang mana. Karena menjelang pileg dan pilpres, dengan segitu banyaknya kelompok relawan pendukung Jokowi, sifat ingin menonjol ataupun pamer agar terlihat lebih hebat dan lebih berjasa dibandingkan kelompok relawan yang lain tentu menjadi tak terhindarkan.
Itu sebabnya saya memilih berada diluar lingkaran tersebut untuk menjaga kewarasan saya sebagai penulis.
Namun setidaknya hal ini dapat dijadikan pelajaran agar kelompok relawan lebih mengutamakan Smart Campaign daripada Revenge Campain. Dimana Revenge Campaign yang saya maksud adalah melawan secara frontal kampanye lawan, sebagai contoh bila lawan melakukan demo 7 juta maka kita harus balas dengan demo tandingan 70 juta, bila lawan menjual kaos 1000 kaos A maka kita harus membalas dengan 100 ribu kaos B. Bila mereka melanggar aturan, kita pun boleh ikut melanggar aturan. Akhirnya yang terjadi adalah saling adu hebat-hebatan, terlihat keren tapi kosong, tidak mampu meraih simpati masyatakat.
Sedangkan Smart Campaign yang saya maksud dapat dilakukan dengan cara menyebarkan prestasi Jokowi kepada generasi milenial yang diperkirakan akan memiliki hak pilih sangat besar 2019 nanti. Keinginan Jokowi menyasar generasi milenial, terlihat dari gayanya mengendarai motor chopper dengan memakai jaket beberapa waktu yang lalu. Inilah yg harus mampu dibaca oleh para pendukungnya.
Semoga kedepan, aksi dukungan kepada Jokowi dapat dilakukan lebih baik lagi tanpa harus melanggar aturan.
#2019TetapJokowi
