Indovoices.com-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menekankan bahwa pemerintah dituntut selalu mampu dan cepat beradaptasi dengan segala perubahan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak dapat dipungkiri pelayanan publik harus terus bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman.
“Pelayanan publik tidak mampu berdiri sendiri tanpa disokong oleh keinginan yang kuat dari diri kita masing-masing untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat kita wujudkan,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah III tahun 2019, di Jakarta.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat pelantikan pada 20 Oktober 2019, tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga membuat masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati hasil pembangunan.
“Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah,” tutur Menteri Tjahjo.
Di tahun ini, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi pelayanan publik. Kegiatan evaluasi ini tentunya hanya menjadi alat untuk menggerakkan roda pemerintahan menuju pelayanan publik berkelas dunia.
“Kami berharap dengan kegiatan seperti ini dapat memacu semangat para kepala daerah, pimpinan perangkat daerah, dan para pihak terkait lainnya, untuk dapat berkompetisi dalam arti positif guna sama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publiknya,” ujarnya.
Menteri Tjahjo juga menjelaskan bahwa dengan kegiatan evaluasi dapat diperoleh gambaran mengenai hal apa yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan lebih lanjut. “Saya berharap, bagi mereka yang sudah memperoleh nilai yang baik, sebaiknya tidak terlena dan berpuas diri,” imbuhnya.
Menurut Menteri Tjahjo, tantangan bagi pemerintah tidak hanya soal rumitnya prosedur, korupsi, dan akuntabilitas, tetapi juga tantangan globalisasi, peningkatan populasi penduduk, kemampuan daya saing, dan juga pertumbuhan ekonomi.
Mantan Menteri Dalam Negeri ini mengungkapkan digitalisasi yang perlahan mulai mengubah pola dan budaya kerja harus mampu mulai diterapkan secara positif untuk menggiatkan pemerintahan berbasis e-government yang modern dan responsif.
“Mulai sekarang kita harus mulai antisipatif dan responsif untuk menghadapi risiko tersebut,” tegasnya.
Lanjutnya dikatakan, agar pemerintah tidak kehilangan harapan serta kepercayaan dari publik, kepala daerah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menuntun dan memberi motivasi bagi jajarannya agar bergerak cepat, kreatif, inovatif, dan profesional dalam melakukan perbaikan pelayanan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kolaborasi antara keinginan kuat untuk berubah dan komitmen pimpinan.
“Apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, yaitu agar kita tidak berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi hasil-hasil yang nyata, niscaya dapat kita laksanakan dengan baik dan akan menciptakan terobosan-terobosan yang inovatif yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak,” kata Menteri Tjahjo. (jpp)
