Indovoices.com- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Indonesia siap memanfaatkan peluang dari perdagangan di tingkat regional dan global usai tahapan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) selesai.
Airlangga dalam acara Dialog Perjanjian RCEP di Jakarta, Senin, mengatakan Indonesia dengan potensi ekonomi terbesar di ASEAN memiliki daya saing yang kuat untuk memanfaatkan peluang dan berbagai kemudahan dalam RCEP.
“Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim perunding Indonesia yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan Perjanjian RCEP,” ujar Airlangga mengenai proses perundingan RCEP yang sudah mulai memasuki tahap akhir.
Ia menjelaskan RCEP merupakan kesepakatan perdagangan terbesar dunia yang meliputi 33 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 29 persen perdagangan dunia, dan 48 persen populasi dunia.
Oleh karena itu, menurut dia, Indonesia harus memanfaatkan peluang yang ditawarkan RCEP seperti akses pasar bagi produk ekspor Indonesia yang akan semakin terbuka.
Selain itu, tambahnya, industri nasional juga akan semakin terintegrasi dengan jaringan produksi regional dan terlibat dalam mata rantai regional dan global.
“Tentunya hal tersebut akan menarik investasi asing untuk lebih banyak masuk ke dalam negeri,” kata mantan Menteri Perindustrian ini.
Ia menambahkan kegiatan perekonomian nasional harus lebih kompetitif untuk memanfaatkan peluang tersebut, yang saat ini telah dilakukan melalui penyiapan peta jalan peningkatan daya saing nasional.
Menurut Airlangga, potensi pasar perdagangan melalui RCEP saat ini sangat besar yaitu mencapai sekitar 3,6 miliar jiwa di tengah kondisi dunia yang semakin terintegrasi.
“Saya juga ingin mengajak seluruh stakeholders untuk saling berkoordinasi dan bersinergi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan melalui implementasi dari perjanjian RCEP ini,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi untuk menuntaskan berbagai pekerjaan rumah agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dan mampu berkiprah dalam RCEP.
“Penyelesaian RCEP merupakan kerja kita bersama dan akan menjadi keberhasilan Indonesia di mata dunia internasional,” katanya.
Sebagai aktualisasi dari lima program prioritas tahun 2019-2024, pemerintah juga fokus pada penyelesaian permasalahan ekonomi dalam jangka pendek, terutama untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.
Beberapa contoh program yang dilakukan antara lain kewajiban B30, restrukturisasi TPPI, dan penyelesaian perundingan perdagangan untuk membuka akses pasar ekspor Indonesia, termasuk melalui RCEP.
Dari sisi perdagangan, pemerintah ikut mendorong pelaksanaan program diversifikasi ekspor melalui pengembangan industri hilir seperti industri nikel dan bauksit.
Selanjutnya, pemerintah telah menyiapkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Substansi kedua Omnibus Law tersebut saling mendukung dan melengkapi.
Pemerintah ikut mendorong penciptaan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, terutama menyesuaikan dengan perubahan pola hidup dan bisnis akibat teknologi digital dan revolusi industri 4.0.
Salah satu program yang sedang didorong untuk memperkuat SDM adalah Program Kartu Prakerja yang merupakan bantuan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi.
Pemerintah juga terus mengupayakan penyelesaian pembangunan infrastruktur maupun kelengkapan sarana dan prasarana melalui perencanaan yang terintegrasi, melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Terakhir, pemerintah ikut mendorong investasi di lima sektor berorientasi ekspor seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif serta kimia.(jpp)
