Indovoices.com- Pemerintah menegaskan bahwa Kartu Pra Kerja ini disiapkan untuk para pencari kerja, pekerja yang berhenti kerja, maupun yang akan pindah kerja. Kartu Pra Kerja disiapkan untuk WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak dalam sedang pendidikan formal, dan programnya akan juga didorong untuk pekerja migran Indonesia.
“Jadi fokusnya adalah pemerintah mempersiapkan dana untuk melakukan pelatihan. Nah pelatihan sumber pelatihan yang ada di dalam negeri,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta.
Pemerintah, lanjut Airlangga, sudah menyiapkan beberapa pelatihan termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang sudah ada dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Dimana lembaga-lembaga tersebut akan menyiapkan pelatihan, dan pelatihannya bisa mencakup masalah teknik industri tertentu, termasuk industri digital, terkait dengan lifestyle, termasuk untuk fotografi, perawatan, kemudian terkait dengan properti, pertanian, penjualan, perbankan, industri kreatif, industri pertanian dan yang lain.
Menurut Menko Perekonomian, lembaga-lembaga tersebut pada prinsipnya adalah menjadi official partner dari pada Kartu Pra Kerja, yag nanti disiapkan terkait dengan platform digital, mulai dari pilihan terhadap latihan, mengikuti pelatihan online maupun offline, dan juga mendapatkan insentif.
Selain itu pemerintah juga menyiapkan demand side-nya terkait dengan kebutuhan usaha terhadap pekerja, jadi baik itu dalam project strategis nasional maupun investor yang masuk di BKPM ataupun di kementerian-kementerian sektor atau bahkan project-project swasta.
Berkaitan dengan time schedule untuk program Kartu Pra Kerja, menurut Menko Perekonomian, diharapkan pada Desember ini Peraturan Presiden (Perpres)nya sudah selesai. Kemudian di bulan Januari, pemeritah akan menyiapkan project management office atau PMO, kemudian di bulan Februari diharapkan sudah ada penjelasan publik dalam bentuk website.
“Kemudian bulan Maret dan awal April akan ada pilot atau uji coba di dua kota, rencananya di Jakarta dan di Bandung, dan basisnya adalah aplikasi. Kemudian di bulan April sampai Agustus adalah perluasan implementasi di berbagai kota dan launching daripada itu nationwide itu direncanakan di bulan Agustus,” jelas Airlangga.
7 Juta Kuota
Pemerintah, jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, akan membangun suatu learning ecosystem, kemudian lembaga pelatihannya, perbankannya. Kemudian dari segi providers dari pemerintah, dari employer-nya baik itu Kadin, Apindo maupun pengusaha. “Nah yang sedang disiapkan dalam ekosistem itu adalah platform digital, financial technologi, kemudian dari job portalnya,” ujar Airlangga.
Mengenai jumlah peserta, Menko Perekonomian mengemukakan, rencananya yang jadi basis anggaran itu 3 sampai 7 juta. Dengan total anggaran Rp10 triliun, yang murni untuk pelatihan tenaga kerja. “Jadi kalau modal kerja nanti kita punya program yang kredit usaha rakyat dan yang lain. Jadi kita tidak campur antara pelatihan dan program-program lain. Ini murni untuk pelatihan,” tegas Airlangga.(kominfo)
