Menjaga Relasi Agama-Negara dengan Kesepakatan, Toleransi, dan Penegakan Keadilan

Hadir sebagai narasumber: Prof. Amelia Fauzia, P.Hd (Guru Besar Sejarah), Burhanuddin Muhtadi, P.Hd (Direktur Eksekutif Indikator Politik), Prof. Dr. Euis Amelia, M.Ag (Ketua Prodi S3 FEB), Ahmad Najib Burhani, P.Hd (Peneliti Bidang Humaniora, LIPI),  Mustholih Siradj, MH (Advokat dan Kurator), Adi Prayitno (Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia), dan Andi Syafrani, MCCL (Pengacara).

Di hadapan para alumni UIN, Menag berbicara tentang pentingnya kesepakatan, toleransi, dan penegakan keadilan dalam menjaga relasi agama dan negara. Ketiga hal ini, kata Menag, terinspirasi dari upaya yang dilakukan oleh Rasulullah saat membangun Madinah. Menurut Menag, Rasul bersama masyarakat Madinah yang majemuk membangun kesepakatan berupa Piagam Madinah, lalu mewujudkannya dalam kehidupan yang toleran dan berkeadilan.

“Ada kesepakatan, anjuran toleransi, dan penegakkan keadilan. Ini nilai yang diajarkan Rasulullah saat membangun Madinah,” ujar Menag di Ciputat, Tangerang Selatan.

Menurut Menag Fachrul Razi, dalam konteks Indonesia, Pancasila juga hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Karenanya, nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam kehidupan yang penuh toleransi dan berkeadilan.

Dalam kesempatan ini, Menag juga berbagi cerita tentang perubahan yang terjadi di negara arab, khususnya Saudi dan Uni Emirat Arab. Di Arab Saudi, Menag melihat ada penguatan relasi antara identitas keagamaan dan kebangsaan. Hal itu tertuang dalam visi Arab Saudi 2030, di mana penguatan keduanya berada dalam satu kotak yang sama, tidak dipisahkan. Saudi punya pengalaman kurang baik saat memisahkan identitas kebangsaan dan keagamaan.

“Saudi saat ini tidak mau memisahkan lagi antara identitas keislaman dan kebangsaan,” ujarnya.

“Indonesia dari dulu sudah begitu, membangun wawasan keislaman dan kebangsaan menjadi sebuah paket yang tidak terpisahkan,” tambahnya.

Menag juga bercerita tentang perkembangan moderasi beragama di Uni Emirat Arab. Toleransi menjadi nilai yang dikedepankan hingga banyak sekali wisatawan dan investor yang datang ke sana.

“Wisatawan tidak akan datang kalau masyarakat tidak toleran. Toleransi terus dikampanyekan, tapi hal itu tidak menghilangkan identitas keislaman di sana,” terangnya.

Menag menegaskan bahwa apa yang diceritakan terakhir perubahan di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bukan berarti akan diterapkan di Indonesia. Namun informasi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan kajian dalam upaya terus merawat kerukunan dan relasi agama-negara di Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Panitia Rountable Discussion Sukron Kamil menjelaskan bahwa tema relasi agama-negara diangkat seiring munculnya penguatan nilai keagaman di masyarakat namun integrasinya dengan negara dirasa masih kurang nampak. “Hal ini yang akan didiskusikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua IKALUNI Ahmad Zacky Siradj menggarisbawahi catatan sejarah bahwa agama selalu mewarnai peradaban umat dan tata kelola kenegaraan. Menurutnya, kunci peradaban bisa bertahan karena sikap moral dan karakter agama masuk dalam wilayah peradaban. Dia berharap di Indonesia bisa terwujud agama yang berperadaban dan negara yang berkeadaban.

Mewakili Raktor, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Andi Faisal menyampaikan bahwa alumni UIN Syarif Hidayatullah sudah mencapai lebih dari 80ribu. Jumlah ini tersebar di seluruh nusantara, dan sejumlah negara Asia Tenggara, Eropa, Amerika, dan Afrika.

“UIN Syarif Hidayatullah setiap tahun menggelar empat kali wisuda, dan satu kali momen berlangsung dua hari. Karena auditoriumnya hanya muat seribu lima ratus orang,” ucapnya.

“Semoga ke depan auditorium bisa diperluas hingga menampung empat ribu orang sehingga wisudanya cukup dua kali setahun,” harapnya.

Tampak hadir, Ketua Senat UIN Prof Abudin Nata, Sekretaris Senat Prof Armai Arief, Prof Zainun Kamal, Prof Amin Suma, para dekan dan dosen, serta Sekretaris Menteri (Sesmen) Khairul Huda Basyir yang juga sedang menyelesaikan program doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah.(jpp)