Indovoices.com –Ketua KPK, Komjen Firli Bahuri, mengungkapkan empat titik rawan dalam program bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat secara daring antara Tim Pengawas COVID-19 DPR dengan KPK, Polri, dan BPKP.
“(Pengawasan) Bansos, ini pun kami lakukan. Khusus untuk Bansos kami dari awal sudah koordinasi bekerja sama dengan Mensos karena ada titik rawan,” kata Firli dalam rapat tersebut.
“Titik rawan ada empat. Pertama, pengadaan bisa fiktif.; kedua, ada exclusion error; ketiga, inclusion error; keempat kualitas dan kuantitas,” sambungnya.
Exclusion error yaitu orang yang berhak menerima manfaat, tetapi tidak masuk dalam data sebagai penerima manfaat. Sementara inclusion error, yaitu orang yang tercatat sebagai penerima manfaat, tetapi sebenarnya tidak memenuhi kriteria.
Menurut Firli, KPK tengah melakukan pendampingan dalam proses penyaluran dan penyediaan bansos. Bahkan Firli mengaku turut turun langsung ke lapangan mendampingi Menteri Sosial Juliari Batubara.
Berdasarkan data yang ia terima, ada 9 juta kepala keluarga yang menjadi target penerima bansos dari Kementerian Sosial. KPK pun menekankan agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data non-DTKS digunakan sebagai acuan dalam pemberian bansos.
“Di poin berikutnya kami katakan kalau ada rakyat miskin atau rentan miskin tak masuk DTKS, maka perlu diberikan Bansos. Sebaliknya bagi warga tidak miskin dan tidak rentan miskin, ekonomi sudah membaik tingkat kesejahteraannya, tentu harus dikeluarkan dari DTKS. Maka sampai hari ini 8,3 juta KK,” kata dia.
“Menurut Mensos program ini udah berjalan 50 persen, dari 8,3 juta KK. Ini yang kami minta kemarin. Ini kerja kita monitoring atas pelaksanaan program pemerintah,” sambungnya.(msn)
