KLHK Minta Korporasi Kehutanan dan Masyarakat Bantu Cegah Karhutla

“Kita mengimbau janganlah lalai, janganlah memicu api, seperti membuang puntung rokok dan melakukan kegiatan-kegiatan yang memicu timbulnya api, contoh jika pergi ke gunung jangan buang puntung rokok sembarangan atau lupa matikan api unggun. Di musim kemarau seperti ini sekali saja lalai, maka jika terjadi kebakaran dalam satu hari bisa 150 hektare (ha) lahan terbakar,” ujar Raffles Panjaitan.

Pihak KLHK dengan Tim Manggala Agni di daerah terdampak terus mengerahkan semua sumber daya untuk memadamkan karhutla. Mereka di lapangan bekerjasama dengan para pihak, seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI, Polri, BPBD, Pemda setempat, pemegang izin dan bahkan masyarakat untuk memastikan kejadian karhutla tidak meluas. Data hingga Mei 2019 total luas lahan terbakar adalah 42.740 ha, luasan itu masih jauh dibandingkan luasan terbakar tahun 2018 yang mencapai 510.000 ha.

“Kalau tahun lalu 510.000 ha yang terbakar, di lahan mineral 385.000 ha sedangkan di lahan gambut 125.000 ha. Karena kita fokus di Palembang di Riau yang lahan gambutnya luas, akhirnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang tanah mineral terbakar. Kemudian kalau tahun ini sampai dengan bulan Mei gambut yang terbakar 27.538 ha yang mineral 15.202 ha, total 42.740 ha, maka kalau dibandingkan dengan yang tahun lalu ini masih kecil, tetapi bukan berarti kita senang dengan keadaan ini, untuk itu kita terus melakukan upaya upaya penanggulangan Karhutla,” jelas Raffles Panjaitan.

Sampai dengan saat ini sudah enam dari delapan provinsi rawan karhutla menetapkan kondisi siaga darurat. Keenam provinsi itu adalah 1. Riau (19 Februari–31 Oktober 2019; 255 hari), 2. Kalimanan Barat (12 Februari-31 Desember 2019; 323 hari), 3. Sumatra Selatan (8 Maret–31 Oktober 2019; 237 hari), 4. Kalimantan Tengah (28 Mei–26 Agustus 2019; 91 hari), 5. Kalimantan Selatan ( 1 Juni–31 Oktober 2019; 153 hari), dan 6. Jambi (23 Juli-20 Oktober 2019; 90 hari). Kemudian ada tiga kabupaten/kota yang juga menetapkan status siaga darurat, yaitu 1. Kota Dumai, Riau (13 Februari–31 Mei 2019; 108 hari), 2. Kabupaten Sambas, Kalbar (1 Februari–31 Desember 2019; 334 hari), 3. Kabupaten Kapuas, Kalteng ( 8 Juli–5 Oktober 2019; 90 hari).

“Penetapan status siaga darurat tersebut bukan berarti kondisi sudah ada kejadian karhutla yang hebat, tetapi sebagai langkah antisipasi daerah agar bisa mendapatkan bantuan cepat dari pemerintah pusat melalui BNPB, yang mempunyai anggaran cepat penanggulangan bencana, sehingga jika ada potensi Karhutla yang membesar bisa cepat ditangani dengan bantuan anggaran dari pemerintah pusat,” imbuh Plt Dirjen Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK.

Jarak Pandang Landasan Bandara

Raffles Panjaitan pun menyatakan bahwa sampai Juli 2019 berdasarkan pantauan satelit tidak ada asap lintas batas. Memang diakui ada kebakaran di beberapa daerah tetapi segera ditangani, dalam waktu satu dua hari bisa reda. Kondisi bandara pun sampai dengan tanggal 1 Agustus pagi tidak tampak adanya gangguan asap, jarak pandang landasan pacu masih normal, sehingga penerbangan di beberapa bandara di provinsi rawan karhutla tidak ada gangguan ataupun penundaan.

“Kondisi terkini di provinsi yang rawan kebakaran, saya tiga kali memantau di bandara, ada petugas kami di bandara yang terus memantau. Situasi di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, penerbangan di sana normal. Cuaca cerah. Hal yang sama juga di Bandara Supadio, Pontianak, kondisi normal, pesawat take off dan landing tidak ada gangguan asap. Juga di Bandara Syamsuddin Noor, Banjarbaru; Bandara Rahadi Oesman, Ketapang dan juga Bandara Sultan Thaha, Jambi juga normal, Palembang juga cerah. Kalimantan Utara, juga begitu. Di Bandara Riau, juga bagus,” ungkap Raffles Panjaitan.

Lebih lanjut, Rafles mengungkapkan jika prioritas penanggulangan Karhutla oleh KLHK adalah pada pencegahan, yaitu dengan memperbanyak aksi pencegahan di tingkat tapak dengan sinergi semua pihak. Untuk upaya pencegahan tersebut sumberdaya manusia yang dilibatkan mencapai 23.144 orang dengan pembagian 13.483 orang untuk wilayah Sumatra dan 9.661 orang untuk wilayah Kalimantan. Sumberdaya manusia tersebut terdiri dari unsur Manggala Agni KLHK , Brigdalkar BKSDA/TN, Brigdalkar KPH, Brigdalkar HTI/HA/HPH, Masyarakat Peduli Api, dan Satgas Gabungan (TNI, Polri, BPBD).

Kemudian ia pun menekankan bahwa KLHK selalu mendorong pemerintah daerah untuk juga mempunyai data masyarakat di wilayahnya dengan jumlah luasan lahan yang dimiliki, sehingga bisa memetakan wilayah-wilayah mana saja yang punya kemungkinan menjadi areal pembukaan lahan baru. Dengan cara ini, menurut Raffles bisa diantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Raffles juga menyampaikan, bahwa penegakan hukum (law enforcement) untuk kawasan-kawasan milik masyarakat ini jauh lebih sulit dibandingkan penegakan hukum yang dilakukan kepada korporasi, karena korporasi memiliki luasan lahan yang sudah jelas.

Terkait korporasi saat ini tingkat kepatuhan dalam penanggulangan Karhutla sudah semakin baik. Sepanjang tahun 2018–Juli 2019 menurut Raffles kebakaran yang terjadi di wilayah milik korporasi adalah api yang berpindah, atau menyeberang ke lahan milik korporasi. Menurutnya, perusahaan akan mengalami banyak kerugian bila mereka terus membakar lahan, terutama kebun kelapa sawit. Pasalnya, pola seperti itu malah bakal merugikan perusahaan yang telah memiliki sawit dengan usia siap panen, ditambah adanya ancaman sanksi pengurangan lahan. Untuk itu, beberapa korporasi perkebunan sudah memenuhi standar sarana Darkarlahut sesuai Permen LHK No.32 tahun 2016.

KLHK juga terus melakukan penyesuaian-penyesuaian dan evaluasi tata kelola kehutanan, dimana wilayah-wilayah korporasi yang berada di kawasan kubah gambut harus dilepaskan. Bila terdapat konsesi-konsesi yang berdasarkan citra satelit dan hot spot terjadi kebakaran, maka KLHK akan melakukan investigasi yang mendalam, termasuk melihat citra satelit serta pantauan arah angin. Jika terbukti bersalah, sanksi yang paling awal akan diberikan LHK adalah sanksi administratif lebih dahulu.

Menurut Raffles, perusahaan secara berkala mengirimkan laporan sarana-prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada KLHK dan kepada pemerintah daerah untuk dilihat dan dievaluasi kelengkapannya.

Selanjutnya monitoring hotspot juga terus dilakukan KLHK dan para pihak dengan monitoring melalui Web Sipongi KLHK, LAPAN, BMKG, BNPB yang saat ini juga sudah tersedia juga dalam bentuk aplikasi android. Upaya deteksi dini dengan kamera CCTV thermal saat ini pun dilaksanakan oleh KLHK di beberapa wilayah rawan kebakaran. KLHK juga melengkapi daops Manggala Agni dengan Drone untuk mendukung kegiatan monitoring dan pemantauan lokasi rawan kebakaran.

Pemantauan gambut juga dilakukan bersama dengan bantuan Badan Restorasi Gambut (BRG). Lewat aplikasi Sistem Pemantauan air Lahan Gambut (Sipalaga) milik BRG dan aplikasi SiMATAG-0.4m yang dibangun KLHK upaya monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut melalui pengumpulan database pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat menjadi cara pencegahan dini lahan gambut terbakar.

Upaya kampanye, sosialisasi serta patroli terpadu juga tidak pernah henti dilakukan. Salah satunya KLHK terus melaksanakan upaya sosialisasi alternatif Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui pemanfaatan sisa pembersiahan lahan untuk cuka kayu, kompos dan briket arang.

Tidak hanya itu, pihak KLHK juga menjalin kerja sama dengan PT Pupuk Kaltim untuk membuat plot-plot contoh demonstrasi keberhasilan cuka kayu dilaksanakan di Kalimantan Barat, serta di setiap Daops Manggala Agni juga dibuat plot contoh PLTB sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat dalam menyiapkan lahan dengan ramah lingkungan.

Adapun, upaya pemadaman api dari udara sepanjang tahun 2019 sudah disiapkan sebanyak 50 unit pesawat. Total air yang sudah diterjunkan dengan Waterboombing tahun 2019 sebanyak 68.452.400 liter air. kemudian upaya pembuatan huajn buatan dengan penaburan garam di tahun 2019 mencapai 122,62 ton garam. (jpp)