Indovoices.com –Pelaksana Tugas Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementrian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, vaksinasi Covid-19 massal sengaja digelar untuk percepatan capaian target pemberian vaksin Covid-19 pada tenaga kesehatan. “Upaya percepatan itu salah satunya dengan model seperit ini, ada vaksinasi massal yang digelar seperti ini,” kata dia, di Bandung.
Maxi menyaksikan pelaksanaan salah satu lokasi vaksinasi massal di Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan di Bandung. Berbarengan juga dilakukan vaksinasi massal serempak di 21 rumah sakit di yang tersebar di seluruh Jawa Barat. “Ini upaya untuk percepatan vaksinasi bagi tenaga kesehatan,” kata dia.
Maxi mengatakan, vaksinasi massal ini sementara baru digelar di 5 kota besar. “Ini semacam try-out vaksinasi massal yang sementara ini kami uji coba di 5 kota, yaitu Jogja, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kelima di Jakarta. Lima kota Besar ini akan uji coba, kita akan buat standar untuk 5 ribu peserta vaksinasi massal. Standar yang dibutuhkan, ukuran gedung, tenaga vaksinator berapa,” kata dia.
Maxi mengatakan, vaksinasi massal tersebut akan dilakukan di sejumlah kota yang capaian target vaksinasinya masih rendah. “Kami rencanakan ada 20 kota besar yang sasarannya besar, dan target vaksinasinya rendah,” kata dia.
Maxi mengatakan, tenaga kesehatan yang mendapat vaksin Covid-19 baru menembus 38 persen. “Kalau dilihat secara nasional, sampai kemarin, itu baru sekitar 38 persen, sekitar itu. Jadi masih sangat jauh dari target yang harus dilakukan. Nakes ini pada akhir Februari kita harapkan selesai untuk dua dosis,” kata dia.
Di Jawa Barat vaksinasi massal serempak digelar di 23 rumah sakit dan menyasar ribuan tenaga kesehatan sekaligus. “Total hari ini 2.300 (orang tenaga kesehatan), besok ada lagi di sini 600, lusa 600. Nanti hari Rabu ada kegiatan lebih besar lagi dengan target 3 ribu orang di satu tempat,” kata Maxi.
Maxi mengatakan, vaksinasi tenaga kesehatan di minggu pertama berjalan tidak efektif karena persoalan registrasi via SMS.
“Waktu pertama, yang agak rumit itu SMS blast, kemudian registrasi ulang, itu sudah dihapus, g ada lagi. Jadi para nakes yang sudah masuk SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) itu otomatis sudah dapat tiket untuk datang ke faskes yang melakukan (vaksin) di sembarang tempat, itu prinsipnya. Tinggal bawa NIK. Bagaimana kalau tidak ada di SISDMK, kalau tidak ada, dengan cara sekarang bawa KTP, dilihat NIK, kalau gak ada di situ, langsung daftar manual,” kata Maxi.
Maxi mengatakan, tenaga kesehatan yang karena alasan kesehatan terpaksa menunda vaksin, bisa mengulang mencobanya lagi berkali-kali . “Dulu dipikir Cuma 1 kali tunda, kedua kali gak boleh. Sekarang 10 kali baik tunda masih bisa. Kemudian, kalau penyakit diabetes, kalau terkontrol, silakan masih bisa dilakukan vaksinasi,” kata dia.
Maxi mengatakan, pemerintah sengaja mempercepat vaksinasi tenaga kesehatan agar tidak meleset dari target. Maret misalnya, vaksinasi Covid-19 sudah bergeser menyasar petugas yang bekerja di layanan publik. “Awal Maret itu sasarannya sudah pelayanan publik,” kata Maxi.(msn)
