Jokowi: Vaksin Corona Terbatas dan Datang Pelan-pelan, Melimpah di Juli-Agustus

🔊 Baca Artikel

Indovoices.com –Program vaksinasi corona di Indonesia sudah berjalan selama 3 bulan. Hingga saat ini, sudah ada 6 juta orang yang divaksin.

Presiden Jokowi mengatakan program vaksinasi harus dikawal dengan baik. Jokowi bahkan mengecek jalannya vaksinasi sampai ke Halmahera Utara, Maluku Utara untuk mengecek distribusi vaksin corona.

“Saya cek sampai jauh seperti itu, saya ingin cek distribusi vaksin benar sampai daerah enggak, sih, terlambat enggak, sih, distribusinya? Kalau kurang, ya, yang mau kita vaksin itu hampir 181,5 juta. Banyak sekali,” kata Jokowi di hadapan anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Jumat (26/3).

Karena banyaknya jumlah penduduk yang harus divaksin, maka pemerintah harus memetakan kelompok masyarakat mana yang harus diprioritaskan. Khususnya terhadap masyarakat yang mobilitasnya tinggi.

“Bapak Ibu Bupati harus tahu dan harus dikontrol sekarang mulai di luar tenaga kesehatan dan pelayan publik. Dahulukan tempat-tempat yang interaksinya tinggi, mobilitasnya tinggi misalnya pasar. Itu tempat interaksi dan mobilitas orang tinggi, dahulukan. Terminal mobilitas tinggi, interaksi tinggi, dahulukan,” jelasnya.

Jokowi meminta kepala daerah untuk menyusun strategi yang tepat dalam menjalankan program vaksinasi. Apalagi saat ini jumlah vaksin masih terbatas dan datang bertahap.

“Karena vaksinnya terbatas dan datangnya pelan-pelan. Kita sudah booking 426 juta dosis vaksin tapi datangnya dikit-dikit. Ini datang baru awal 7 juta, naik lagi 11 juta, dikit-dikit baru mungkin melimpah Juli atau Agustus, baru mungkin per bulan 60-70 juta,” jelasnya lagi.

“Sekali lagi kawal vaksinasi dengan detail. Pastikan proses vaksinasi dengan cepat, siapkan vaksinator-vaksinator dengan baik, dan target setiap kabupaten harus tahu,” tegasnya.

Jokowi ingin kepala daerah di seluruh kabupaten memahami jumlah target vaksin yang harus dilaksanakan di daerahnya. Ia meminta kepala daerah harus memahami persoalan ini secara detail.

“Bupati harus ngerti, ‘Oh 182 ribu, Pak [yang harus divaksin]’. Jangan pakai ‘kurang lebih 200 ribu, Pak’. Itu enggak ngerti berarti. Harus bisa berapa yang mau divaksin. 212.300 misalnya. Oh detail, berarti ngerti. Tanya kasus harian COVID berapa, ‘aduh sebentar tanya ke Dinkes, Pak’. Aduh ini persoalan gede yang semua harus tahu,” pungkasnya.