Indovoices.com –Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (22/3/2021).
Presiden menekankan agar SPAM yang dibangun dengan dana Rp 2,56 triliun ini bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan penyediaan air bersih bagi masyarakat.
“Jangan sampai proyek besar sudah jadi, pipa utamanya selesai, tapi untuk masuk ke rumah tangga terkendala. Disebabkan siapa yang bertanggung jawab tidak jelas, apakah PDAM kota/kabupaten, atau PDAM provinsi atau Kementerian PUPR,” ujar Jokowi dalam pidato peresmian yang ditayangkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden.
“Tolong segera diselesaikan, saya minta minggu ini sudah ada rapat dan bisa diselesaikan yang tanggung jawab siapa. Karena ini kalau tidak diselesaikan, di lapangan ada efek yang dirasakan,” lanjutnya.
Jokowi mencontohkan, sebelumnya pernah terjadi ada pembangunan waduk yang sangat besar.
Setelah waduk selesai dibangun, sistem irigasi primer disiapkan.
Akan tetapi, sistem irigasi sekunder dan tersier yang berfungsi mengalirkan air ke sawah dan ladang belum juga dibuat.
“Lalu air masuk ke sawah lewat mana? Sehingga (untuk SPAM) ini juga sama, kalau nanti saya ke lapangan, lalu saya tanyakan dan benar terjadi (kejadian seperti di waduk),” tutur kepala negara.
“Maka selesaikan secepat-cepatnya, apa yang telah kita bangun dengan skema kerja sama antara pemerintah dan swasta ini. Supaya bermanfaat benar untuk masyarakat,” lanjutnya.
Untuk diketahui, SPAM Umbulan memiliki kapasitas penyediaan air hingga 4.000 liter per detik.
Nantinya, SPAM akan menyediakan air bersih untuk lima wilayah yakni Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.
Menurut Jokowi, untuk saat ini, penyediaan air di tempat itu baru 900 liter per detik.
Sehingga masih ada 80 persen pengerjaan yang harus diselesaikan ke depannya.
“Dari pipa utama sampai masuk di pipa di rumah tangga. Ini pekerjaan besarnya di situ. Untuk itu saya minta tadi bupati dan wali kota yang akan teraliri oleh air ini agar segera duduk bersama dengan gubernur dan Kementerian PU PR serta pihak swasta,” tambah Jokowi.
