Indovoices.com –Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md menyebut keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut beleid tentang investasi mirasmerupakan bukti bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik.
Lampiran Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan minuman keras untuk daerah-daerah tertentu dicabut setelah Jokowi menerima masukan dari sejumlah ormas seperti MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya.
“Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu, maka pemerintah mencabutnya. Jadi pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran,” cuit Mahfud MD lewat akun twitter-nya @mohmahfudmd, Rabu, 3 Maret 2021.
Asal rasional, kata Mahfud, suara rakyat akan diakomodir pemerintah. “Kritik adalah vitamin yang harus diserap ke tubuh pemerintahan,” tuturnya.
Hal yang sama, kata Mahfud, pernah dilakukan saat masyarakat ramai-ramai mengkritik rencana vaksin berbayar atau vaksinasi mandiri untuk masyarakat hingga soal miras. “Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu. Ada yang kritik, harusnya gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua. Ada kritik lagi, harusnya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Ok, pemerintah izinkan,” lanjut Mahfud.(msn)
