Indovoices.com –Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan, pemerintah memiliki terobosan khusus dalam rangka menyejahterakan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Hal tersebut sesuai dengan penunjukkan Ma’ruf oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 pada 29 September 2020.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, ada banyak terobosan khusus yang dilakukan pemerintah untuk tim Papua yang dipimpin Wapres Ma’ruf Amin.
“Garis besarnya itu, pemerintah bagaimana menyejahterakan masyarakat Papua,” ujar Masduki kepada wartawan.
Masduki mengatakan, masyarakat Papua dan Papua Barat ingin disejahterakan melalui pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).
Dengan demikian, sektor pendidikan menjadi sektor unggulan yang akan dilaksanakan dalam percepatan pembangunan Papua tersebut.
“Jadi sektor pendidikan menjadi sektor unggulan yang akan dilaksanakan,” kata dia.
Sementara itu, permasalahan di Papua yang kompleks, salah satunya masih terjadi konflik juga menjadi perhatian.
Masduki mengatakan, dalam menangani konflik tersebut, pemerintah akan melakukan dengan pendekatan kesejahteraan.
“Dengan pendekatan kultural, pendekatan kultural itu harus jadi dominan faktor dalam afirmasi kebijakannya,” kata dia.
Diketahui pada Selasa sore, melalui akun Instagram-nya, Wapres Ma’ruf Amin memberitahukan bahwa ia menerima laporan soal tim koordinasi Papua tersebut dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
“Sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 20 Tahun 2020 tertanggal 29 September 2020, saya menerima laporan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa,” tulis dia.
“Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provonsi Papua dan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat,” lanjut dia.(msn)
