Indovoices.com –Pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Mochtar W Oetomo menyebut, isu pengambilalihan paksa di tubuh Partai Demokrat sebagai ujian bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun juga menurutnya, ini sebagai momentum bagi AHY untuk membuktikan kualitas dan kapasitasnya di hadapan rakyat Indonesia.
“Menukil pepatah, nakhoda yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Sebaliknya, nahkoda yang hebat adalah nakhoda yang terbiasa mengarungi badai dan gelombang,” ujar Mochtar di Surabaya, Rabu (3/2).
Bila mampu melewati badai dan gelombang ini, kata Mochtar, justru akan menguntungkan bagi AHY dan Partai Demokrat. Mochtar juga menilai, keberanian AHY dengan cepat dan sigap mengungkap isu kudeta tersebut pada publik, menjadi kekuatan tersendiri yang layak diperhitungkan.
“Tentu bukan hal sederhana untuk berhadapan langsung secara face to face dengan Moeldoko yang Jenderal Purnawirawan, Mantan Panglima TNI, dan bahkan sekarang tengah kuat-kuatnya sebagai Kepala KSP (Kantor Staf Kepresidenan)” ujarnya.
Menurut Mochtar, langkah yang diambil AHY ini banyak risikonya. Namun ini justru kian mensolidkan Partai Demokrat untuk menghadapi badai bersama-sama. Dimana secara bergiliran DPD dan DPC Partai Demokrat menyatakan loyalitasnya, dan mengecam Moeldoko.
“Demokrat mendapatkan momentumnya untuk bangkit bersama-sama,” kata dia.
Mochtar melanjutkan, jika tokoh sekaliber Moeldoko saja bisa dibuat gelagapan, maka kualitas dan kapasitas AHY jelas tak bisa diremehkan. Secara internal, lanjut dia, ini menjadi momentum bagi Demokrat untuk merapatkan barisan menghadapi musuh, sekaligus untuk membersihkan ular dan tikus yang ada di rumah besar Demokrat.
“Sementara secara eksternal momentum ini menjadi peluit peringatan bagi kekuatan-kekuatan di luar Demokrat yang ingin mengganggu soliditas partai. Momentum ini akan berdampak positif secara elektoral, baik bagi AHY sendiri maupun Partai Demokrat,” ujarnya.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam melihat, keterlibatan Moeldoko dalam isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat, benar-benar akan menjadi pertaruhan bagi karir politiknya. Karena, kegaduhan isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini telah menyeret-nyeret nama banyak pihak, termasuk nama Presiden Jokowi.
Terlebih, menurut dia, saat ini negara tengah difokuskan dalam menyelesaikan begitu banyak problem bangsa dan negara. Mulai dari persoalan pandemi, hingga krisis ekonomi. Isu yang menyeret-nyeret nama presiden ini tentu akan sangat mengusik.
Apalagi, selama ini Partai Demokrat memang dikenal sebagai partai moderat yang selalu hati-hati dan memilih menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah. Salah satunya ketika peran partai berlambang bintang mercy itu dalam menolak RUU HIP, RUU Ciptaker, serta mendukung revisi UU Pemilu.
“Manuver ambil alih paksa ini memiliki implikasi yang panjang untuk para pengagasnya. Dalam banyak hal saya juga melihat kejanggalan, terkesan terburu-buru dan dipaksakan, sehingga begitu mudah diidentifikasi dan dibongkar,” kata dia.(msn)