Evakuasi bagi para korban bencana gempa di Lombok yang belum ditemukan menjadi prioritas bagi pemerintah dalam proses tanggap darurat yang saat ini sedang berjalan. Hal itu diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Saya perintahkan langsung Kepala BNPB, Basarnas, Panglima TNI, dan Kapolri untuk segera bergerak fokus pada upaya-upaya evakuasi, termasuk di dalamnya evakuasi wisatawan yang ada di pulau di sekitar Lombok, memberikan perawatan kepada korban, dan penanganan pengungsi. Saya minta evakuasi yang belum ditemukan untuk menjadi prioritas,” ujarnya pada Jumat, 10 Agustus 2018, di Kantor Presiden, Jakarta.
Sejak pertama kali menerima laporan bencana gempa di NTB pada 29 Juli 2018 lalu, Kepala Negara terus memantau proses penanganan pascabencana di NTB. Dirinya selalu menerima laporan terkini mengenai jumlah korban baik yang meninggal maupun yang luka-luka serta jumlah kerusakan fasilitas umum.
“Saya mendapat laporan dari lapangan proses pencarian korban terus dilakukan secara intensif dan sudah banyak mulai mengerahkan alat-alat berat,” ucapnya.
Selama proses tanggap darurat ini, Kepala Negara ingin jajarannya memastikan segala kebutuhan para korban terdampak gempa terpenuhi. Pemerintah dan sejumlah pihak dalam beberapa waktu belakangan juga telah mengirimkan bantuan bagi saudara kita yang terdampak gempa.
“Untuk penanganan pengungsi dan korban gempa saya minta untuk dipastikan ketersediaan logistik, tenda, selimut, makanan, terutama makanan untuk bayi, obat-obatan, pasokan air, serta yang berkaitan dengan listrik,” tuturnya.
Nantinya, setelah proses tanggap darurat berakhir, pemerintah akan mulai berfokus pada perbaikan rumah-rumah masyarakat maupun fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta kepada BNPB yang dibantu oleh kementerian maupun lembaga terkait juga pemerintah daerah untuk memberikan edukasi mengenai kesiapan dan prosedur saat terjadinya bencana alam kepada masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat selalu siap sedia dan meminimalisir jumlah korban jiwa bila sewaktu-waktu bencana alam datang melanda.
“Saya minta BNPB dibantu seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah utamanya pemerintah provinsi serta kabupaten, untuk lebih gencar lagi melakukan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat terutama di daerah yang rawan bencana agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam keterangan pers usai ratas menyampaikan bahwa fokus perhatian Pemerintah dalam kondisi tanggap darurat yang masih berlangsung saat ini adalah menyediakan tenda-tenda pengungsi yang tahan lama, menyediakan air bersih dan fasilitas sanitasi.
Sedangkan untuk rekonstruksi, Basuki menjelaskan akan menerapkan sistem swakelola konstruksi tahan gempa seperti yang pernah diterapkan di Aceh dan Yogyakarta.
“Jadi masyarakat tidak hanya menonton, diberi bantuan tapi dia harus kerjakan sendiri. Teknisnya kita guide betul,” jelas Menteri PUPR.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat karena telah memberikan bantuan secara maksimal dalam penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Barat.
