Indovoices.com -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah dalam pemulihan kembali ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah terus mengharmonisasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menciptakan permintaan dan mendukung kelanjutan bisnis.
“Pandemi ini menimbulkan momentum untuk reformasi struktural dan ekonomi, peningkatan keahlian, mengubah metode bisnis dari offline ke online, serta menguatkan digitalisasi untuk aktivitas ekonomi dan sosial,” tutur Menko Airlangga dalam acara Webinar Launch of Eurocham Position Papers 2020, di Jakarta.
Pemerintah, ujar Menko Airlangga, meyakini bahwa digitalisasi dari berbagai proses bisnis yang digabungkan dengan industrialisasi pada beberapa sektor merupakan prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, seimbang, dan berkelanjutan.
Dalam laporan Bank Dunia bertajuk Global Economic Report Juni 2020, diketahui bahwa penyebaran Covid-19 yang berkelanjutan dan tak dapat dicegah telah menimbulkan pengaruh ekonomi pada semua level, global, regional, dan nasional.
“Dalam beberapa bulan terakhir, kami terpaksa menghentikan semua aktivitas ekonomi yang mau tidak mau menyebabkan defisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkapnya.
Pertumbuhan ekonomi global diprediksi terkoreksi cukup signifikan sampai menyentuh angka minus 5,2%. Pada level regional, pertumbuhan ekonomi di Asia-Pasifik pun diproyeksikan mengalami penurunan tajam mencapai 0,5%. Ketika rantai pasok membaik di masa depan, meskipun bertahap, maka pertumbuhan global diharapkan naik menjadi 6,6%.
Untuk Indonesia sendiri, dikarenakan negara ini juga termasuk pemain dalam ekonomi global, maka juga terpengaruh dengan situasi menantang saat ini. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan menurun cukup signifikan dari 5% di 2019 menjadi 0% pada akhir tahun ini.
“Tetapi, dengan kebijakan yang tepat, kami diproyeksikan akan tumbuh 4,8% tahun depan dan 6% di tahun selanjutnya,” katanya.
Mulai awal Juni 2020, Indonesia secara bertahap memasuki masa adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 ini. Keputusan ini diambil pemerintah setelah mempertimbangkan matang-matang karena tidak mau mengorbankan mata pencaharian rakyatnya.
Pemerintah ingin menciptakan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, karena kedua hal ini ibarat dua sisi mata uang. Sebab, pembukaan kembali kegiatan ekonomi akan membantu banyak perusahaan yang selama beberapa bulan terakhir harus menanggung beban operasionalnya, dengan mengurangi gaji karyawan, memutus hubungan kerja, dan mereduksi aset.
Di sini, Menko Airlangga menjelaskan selama pandemi, ada bisnis-bisnis yang menjadi pemenang dan pecundang. Sektor pemenang termasuk perusahaan yang mengedepankan teknologi digital dan beroperasi dalam bidang pembayaran digital, logistik, kesehatan, teknologi informasi, dan edukasi.
Untuk bisnis yang luar sektor digital, ada beberapa sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif, yakni rokok, batu bara, makanan pokok, farmasi dan kesehatan, serta minyak nabati. Sementara, yang menjadi pecundang ada pada sektor pariwisata, jasa tidak esensial, dan lainnya.
“Kita harus memastikan sektor pemenang itu terus bertahan, sedangkan sektor yang sangat terkena imbasnya harus diberi perhatian penuh supaya dapat kembali beraktivitas, mempekerjakan kembali dan mengembalikan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga,” jelas Menko Airlangga.
Hal ini sejalan dengan rekomendasi bisnis yang terdapat dalam EuroCham Position Papers 2020 untuk memperkuat ketahanan industri dan ekonomi. Rekomendasi tersebut terdiri atas: (1) Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta, (2) Simplifikasi Proses dan Birokrasi, (3) Mempercepat Transformasi Digital, (4) Meningkatkan Konektivitas, dan (5) Menambah Pilihan Konsumen dan Akses kepada Produk-Produk Inovatif.
EuroCham Position Papers 2020 terdiri atas 12 Sectoral Position Papers dan 1 Executive Summary. Laporan tersebut diharapkan bisa membantu Pemerintah Indonesia dalam mempercepat pemulihan ekonominya dan meraih pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, serta dapat menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan ke depannya.
Turut hadir dalam webinar tersebut antara lain adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Dody Widodo, Executive Director EuroCham Indonesia Edison Bako, Chair of EuroCham Indonesia Corine Tap, Vice Chairman EuroCham Indonesia Wichard Von Harrach, dan perwakilan dari perusahaan anggota EuroCham.(kominfo)
