Ini Sejumlah Langkah Pemerintah Atasi Sampah Laut

“Data ini sangat penting untuk meluruskan hasil penelitian Jenna Jambeck tahun 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah laut terbesar kedua khususnya plastik di dunia yakni sebesar 0,48-1,29 juta ton sampah laut per tahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Laut di kantor Kemenko Marves, Jakarta.

Penghitungan baseline data sampah laut telah dimulai sejak Februari 2018 yang melibatkan penelitian dari National Plastic Action Partnership (NPAP), Bank Dunia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Secara global, sampah plastik mendominasi komposisi permasalahan pencemaran laut, sekitar 60-80 persen dari jumlah total (Debris Free Oceans, 2019).

Beberapa negara menerapkan metodologi global untuk memperkiraan berapa volume sampah plastik yang bocor dari daratan ke air. Ada tiga sumber kebocoran, yaitu: pembuangan yang tidak tepat dari sampah yang sudah dikumpulkan; sampah yang tidak dikumpulkan yang dibuang secara ilegal di daratan; dan sampah yang tidak dikumpulkan yang dibuang langsung ke laut.

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), telah menghitung perkiraan awal berdasarkan data lapangan, yaitu 0,27-0,59 juta ton sampah laut nasional per tahun. Data tersebut berasal dari stasiun pengamatan di 18 lokasi di seluruh Indonesia. Rencana kedepan tim gabungan yang terdiri dari LIPI, NPAP, Bank Dunia, dan KLHK bekerja untuk melakukan studi lanjutan untuk mendapatkan hasil estimasi sampah plastik yang terbuang ke laut secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia.

Estimasi baseline data sampah laut merupakan salah satu aktivitas utama dari Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut yang berada di bawah dan bertanggjawab langsung kepada Presiden. Tim ini terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Targetnya, 70 persen sampah laut berkurang pada tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, dibentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025, yang memberikan arahan strategis bagi kementerian/lembaga dalam menangani permasalahan sampah laut selama jangka waktu delapan tahun.

Ketua Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan ketua harian adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Anggota tim antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan,  Menteri Koperasi/UKM, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Pariwisata, Sekretaris Kabinet dan Kepala Bakamla.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional, maka dibentuk Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut.  Ada lima strategi pelaksanaaan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Pertama, gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan. Kedua, pengelolaan sampah yang bersumber dari darat. Ketiga, penanggulangan sampah di pesisir dan laut. Keempat, mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. Terakhir, penelitian dan pengembangan.

Dalam rapat tersebut, beberapa ide muncul, seperti upaya pelarangan penggunaan plastik dan gelas plastik sekali pakai di seluruh kantor pemerintahan pusat dan daerah, penggunaan jala oleh nelayan yang sedang tidak melaut untuk mengumpulkan sampah laut, serta aksi pengumpulan sampah plastik di dasar laut saat melakukan aktivitas penyelaman.

“Aktivitas berskala kecil jika dilaksanakan bersama-sama, akan memberikan kemajuan dan dampak besar dalam penanganan sampah di laut,” tambah Menko Luhut. (jpp)