Indovoices.com-Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia ke depan akan berubah wajahnya dengan adanya kegiatan penataan kawasan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2020, salah satunya adalah melanjutkan Penataan kawasan Waterfront Labuan Bajo untuk mendukung peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisatawan. Pasalnya, Labuan Bajo yang berada di Pulau Flores itu, merupakan gerbang bagi wisatawan yang ingin meneruskan eksplorasinya hingga ke Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.
Menteri Basuki mengatakan upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo dilakukan secara bertahap, dengan pembenahan infrastruktur yang akan menjadi prioritas. Lima penataan Zona Waterfront dimaksud kini akan memasuki tahap lelang yang terdiri atas Zona A Bukit Pramuka, Zona B Kampung Air, Zona C Dermaga, Zona D kawasan Pantai Marina (Inaya Bay), Zona E Kampung Ujung.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo seluruh pembangunan infrastruktur untuk Labuan Bajo harus selesai tahun 2020. Semua desain sudah selesai, sudah mulai lelang pada Desember 2019, sehingga kegiatan konstruksi fisik dapat dimulai pada Februari-Maret dan selesai akhir Desember 2020,” kata Menteri Basuki usai meninjau pembangunan infrastruktur Labuhan Bajo.
Penataan Waterfront Labuan Bajo di 5 zona tersebut meliputi Pengembangan Zona A yang dilakukan dengan membangun promenade atau zona pejalan kaki, dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman, termasuk taman, kios-kios dan menara pandang di Bukit Pramuka.
Penataan Zona B merupakan lanjutan pengerjaan yang telah dilakukan Kementerian PUPR di Kampung Air yang meliputi penataan ruang-ruang terbuka dengan tema “Tangga Bajo” yang didesain agar setiap sudut ruang dapat diakses publik, termasuk masyarakat lokal, nelayan, dan warga kampung pesisir. Panggung-panggung terbuka juga dibangun agar masyarakat dan wisatawan dapat berbaur menikmati pertunjukkan seni tradisional atau atraksi seni lainnya.
Selanjutnya pada Zona C akan dilakukan penataan Dermaga di kawasan sekitar Pelabuhan Petikemas Bajo yang akan dipindah ke wilayah Wae Klambu. Penataan dilakukan dengan memperlebarkan ruang publik lebih menjorok ke laut dengan membangun sculpture dan fasilitas ruang tunggu, kantor pengelola, pusat informasi serta plaza festival.
Saat ini pesisir pantai tersebut menjadi lokasi bersandar kapal-kapal wisata berbagai jenis, phinisi maupun yacht, dan menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara melalui laut, sementara semua kegiatan wisata laut masih bercampur aksesnya dengan kegiatan peti kemas.
Selanjutnya Zona D, merupakan area komersial yang disebut dengan kawasan Pantai Marina yang dikelola oleh ASDP Kementerian BUMN. Pada zona ini akan dilakukan penyelarasan trotoar dengan desain yang sama di sepanjang Jalan Soekarno Hatta Bawah.
Penataan Zona E merupakan pengembangan dari kawasan wisata kuliner Kampung Ujung yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR pada TA. 2017-2018 berupa deretan tenda untuk menjual makanan yang didesain berwarna putih dengan sistem knock-down. Pada kawasan ini wisatawan dapat menikmati beragam olahan seafood ditepi laut dengan tenda-tenda yang bisa menjadi spot untuk swafoto.
Untuk mendukung penataan Waterfront Labuan Bajo, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga antara lain juga melakukan peningkatan jalan, penataan trotoar, dan drainase pada ruas Jalan Soekarno Hatta atas dan bawah, termasuk Jalan Pantai Pede. Di kawasan ini juga dilengkapi jalur pedestrian yang nyaman dengan desain artistik seperti pencahayaan (lighting) dan street furniture dengan konsep walking distance.
“Ini destinasi wisata premium, jadi hasil kerja harus artistik, craftmanship-nya. Mudah-mudahan pada Tahap II akan lebih baik mulai dari penataan lansekap, lighting dan lain-lainnya,” tutur Menteri Basuki.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono, Staf Khusus Menteri Taufik Widjojono, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Didiet Arief Akdiat, Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Johny Subrata, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT Herman Tobo, Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) X NTT Kupang Mukhtar Napitupulu, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II NTT Agus Sosiawan, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, dan Arsitektur Nusantara Yori Antar.(jpp)
