Indovoices.com- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius menerima kunjungan kerja perwakilan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), Ali Rashid Al Nuaimi selaku Ketua Steering Board Hedayah (The International Center of Excellence for Countering Violent Extremism), di salah satu Gedung Kementerian di bilangan Jakarta Pusat.
Pada kesempatan tersebut, UEA menilai terorisme menjadi ancaman nomor satu dari sisi keamanan yang mengganggu stabilitas nasionalnya. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, dengan fokus pada countering violent extremism, Hedayah menyediakan model bagaimana menciptakan peaceful co-existence antarsesama umat, menegakkan toleransi pluralisme, dan unity in diversity.
Dalam pertemuan ini, dibahas pula terkait tingkat urgensi ancaman terorisme yang sangat serius di mana negara perlu mengambil langkah-langkah pendekatan yang tepat.
Menghadapi isu ini, bahkan bukan hanya pendekatan keamanan yang diperlukan, justru kedepannya yang tidak kalah penting adalah pendekatan pencegahan.
Maka itu, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT lebih lanjut menjelaskan bahwa perlu adanya holistic approach antara berbagai pemangku kepentingan dalam pencegahan terorisme.
“Jika berbicara mengenai counter-terrorism atau khususnya pada prevention, kita harus berpikir secara global tapi betindak secara lokal. Oleh karena itu, secara lokal kita harus memiliki suatu pendekatan yang sifatnya komprehensif dan holistik oleh semua pemangku kepentingan. Mencakup sektor pendidikan, pemuda, pemberdayaan perempuan juga perlu diperkuat dalam rangka pencegahan,” jelas Andhika Chrisnayudhanto.
Beberapa saran yang menjadi masukan kepada Indonesia yang juga salah satu negara bagian dari Steering Board Hedayah dan anggota Global Counterterorism Forum (GCTF), antara lain perlunya membentuk Rencana Aksi Nasional yang berfokus pada bagaimana menciptakan community resilience, peaceful co-existence, toleransi, mengharagai perbedaan, pluralisme, juga upaya mencegah ekstremisme berbasis kekerasan.
Indonesia yang telah masuk dalam negara G20 juga disarankan meningkatkan sumber daya untuk pengembangan kapasitas. Kemudian ada masukan pula untuk melakukan upaya penghentian aliran dana pendanaan terorisme, khususnya kewaspadaan bantuan aliran dana dari Negara-Negara Teluk yang bukan untuk alasan kemanusiaan melainkan untuk pendanaan aksi terorisme. (jpp)
