Indovoices.com- Indonesia telah memprakarsai resolusi atau keputusan PBB mengenai ekonomi kreatif pada Sidang Majelis Umum (SMU) PBB yang disahkan secara konsensus di New York, Amerika Serikat.
Resolusi berjudul “International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021” tersebut menekankan peran krusial sektor ekonomi kreatif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengarusutamakan ekonomi kreatif di PBB mengingat sumbangannya pada pembangunan berkelanjutan di banyak negara,” ungkap Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Duta Besar Dian Triansyah Djani.
Untuk pertama kalinya, Indonesia memprakarsai keputusan di PBB berupa resolusi ekonomi kreatif yang belum pernah dilakukan oleh negara-negara lain sebelumnya. Uni Eropa dan sejumlah besar delegasi menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Indonesia itu.
Resolusi Indonesia yang disponsori oleh 81 negara ini mendorong investasi pada bidang produksi dan perdagangan di sektor kreatif serta mendukung peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perempuan, generasi muda, dan komunitas lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif.
Ekonomi kreatif merupakan sektor yang resilient dan terus tumbuh di tengah krisis ekonomi. Berdasarkan laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) tahun 2018, sektor tersebut tumbuh lebih dari dua kali lipat pada periode 2002-2015, yakni dari USD208 miliar menjadi USD509 miliar, dengan pertumbuhan rata-rata 7% pada periode yang sama.
Ekonomi kreatif sendiri dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada target pendidikan berkualitas, gender, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan pekerjaan yang layak, penurunan kesenjangan, perkotaan dan pemukiman, serta pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
Resolusi ekonomi kreatif yang disepakati di Komite 2 SMU PBB tersebut merupakan tindak lanjut dari World Conference on Creative Economy yang digagas Kemlu RI dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bali pada November 2018.
Komite-2 merupakan komite khusus di PBB yang menangani bidang ekonomi, pembangunan, keuangan, dan lingkungan hidup. Indonesia yang diwakili oleh Dubes Djani pernah menjadi Ketua Komite-2 pada tahun 2016-2017. Saat ini, Komite-2 diketuai oleh Dubes Senegal. (jpp)
