Indovoices.com –Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet pada pekan ini. Reshuffle tersebut meliputi penggantian maupun pergeseran beberapa posisi menteri.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden sudah menggodok rencana perombakan kabinet dalam 2-3 pekan terakhir ini. Jika tidak ada aral melintang, reshuffle akan diumumkan pekan ini. “Mungkin pada awal pekan,’ kata seorang sumber yang mengetahui proses tersebut.
Sumber lain menambahkan, reshuffle kabinet tersebut tidak sekadar untuk mengisi kekosongan dua kursi menteri saat ini. Yaitu, Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan oleh Juliari Batubara dan Edhy Prabowo pasca-menyandang status tersangka kasus korupsi di kementeriannya masing-masing.
Rencana reshuffle pertama pada periode kedua pemerintahan Jokowi itu juga terkait dengan evaluasi kinerja kabinet setelah berjalan lebih dari satu tahun. Karena itu, bakal ada beberapa menteri yang diganti. “Ada juga menteri yang digeser,” katanya.
Salah satu poin utama evaluasi adalah kinerja para menteri dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Terkait poin tersebut, tiga orang sumber Katadata.co.id menyebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemungkinan akan diganti. “Calon yang disiapkan diharapkan bisa mempercepat penanganan pandemi, khususnya vaksinasi.”
Perombakan kabinet disebut-sebut juga menyasar pos lainnya. Kabar yang beredar di kalangan elite partai adalah Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. “Ada menteri dan wakil menteri yang diganti, ada juga yang digeser ke pos menteri lain,” ujar sumber tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dan konfirmasi dari pihak Istana terkait kabar reshuffle tersebut dalam pekan ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Juru Bicara Fadjroel Rachman, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian belum merespons telepon dan pesan singkat yang dikirimkan.
Kabar reshuffle kabinet sebenarnya sempat berhembus kencang pada pertengahan tahun ini. Saat berpidato membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2020, Jokowi menumpahkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah bawahannya.
“Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres signifikan (dalam penanganan krisis akibat Covid-19). Tidak ada,” kata Jokowi dalam video sidang kabinet yang diunggah Sekretariat Presiden di akun Youtube, 28 Juni 2020.
Ada beberapa bidang yang disorot Presiden. Pertama, bidang kesehatan yang memiliki anggaran jumbo, namun penggunaan dananya masih minim. Kedua, bantuan sosial ke masyarakat yang tersendat. Ketiga, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Presiden kemudian mendesak para menteri membuat langkah dan kebijakan luar biasa untuk mengatasi krisis saat ini. Bentuknya bisa berupa pembuatan aturan baru. “saya pertaruhkan reputasi politik saya. Langkah apapun akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat Indonesia,” katanya.
Bahkan, Jokowi siap mengambil langkah besar, seperti membubarkan lembaga atau reshuffle kabinet. “Sudah kepikiran kemana-mana saya. Kalau memang diperlukan.”
Belakangan, dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Bogor, awal September lalu, Jokowi menyatakan belum akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Alasannya, kondisi saat itu tidak memungkinkan. “Dalam kondisi ini, kok mau reshuffle, enggak-lah. Minggu ini tidak ada, minggu depan juga tidak,” kata Jokowi, kala itu.
Meski begitu, desakan untuk melakukan reshuffle kabinet masih bergulir. Akhir September lalu, pimpinan pusat Muhammadiyah secara terbuka meminta Jokowi mengevaluasi kinerja para menteri, terutama yang tugasnya terkait langsung dengan penanganan pandemi.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan, evaluasi perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja,” katanya, 21 September 2020.(msn)
