Epidemiolog UI: PSBB Transisi Jakarta Abaikan 6 Syarat WHO

🔊 Baca Artikel

Indovoices.com –Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Syahrizal Syarif memperkirakan bekapan wabah virus corona di Ibu Kota, bakal berlangsung lebih lama dan sulit dihentikan. Sebabnya, Pemerintah Provinsi DKI telah melonggarkan kebijakan atau PSBB transisi sebelum wabah ini bisa dikendalikan.

Syahrizal pun menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan tenaga untuk menghadapi peningkatan penularan Covid-19 karena mulai merelaksasi kegiatan publik baik sosial maupun ekonomi. “Tiap keputusan ada konsekuensinya,” kata Syahrizal melalui pesan singkat. “Melakukan pelonggaran saat wabah belum terkendali. Risikonya penanggulangan wabah akan semakin lama selesainya.”

Menurut dia, Pemprov DKI mengabaikan enam syarat pelonggaran yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia (WHO). WHO menyatakan bahwa setiap negara yang hendak melakukan transisi, pelonggaran pembatasan, dan skenario new normal harus memperhatikan enam ketentuan yang telah ditetapkan.

Pertama adalah penyebaran wabah Covid-19 dapat dikendalikan. Penyebaran wabah bisa dinyatakan telah terkendali jika selama 14 hari terjadi penurunan. “Tidak ada kurva yang turun naik. Bahkan, saat transisi sekarang kurvanya naik,” ucapnya.

Kedua adalah sistem kesehatan mampu untuk mendeteksi, melakukan tes, mengisolasi, dan menangani setiap kasus, serta menelusuri kontak antar kasus. Ketiga, minimalisasi risiko penyebaran di tempat yang rawan. Keempat, lokasi seperti sekolah, kantor, dan tempat-tempat lain yang esensial telah menerapkan langkah-langkah preventif.

Kelima adalah risiko untuk mengimpor kasus telah tertangani dan terakhir masyarakat telah teredukasi, dilibatkan, dan diberdayakan untuk hidup di dalam kenormalan yang baru. “Ada enam syarat pelonggaran, tapi tidak digunakan. Lebih pertimbangkan masalah sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Untuk mencegah peningkatan kasus yang semakin tinggi, Syahrizal menyarankan pemerintah melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Terutama dalam penggunaan masker.

Selain itu, pemerintah harus menambah kuantitas pemeriksaan masif warga DKI untuk mendeteksi penularan virus corona. Pemerintah juga harus mencegah warga dari daerah zona merah Covid-19 masuk ke DKI. “Jaga sangat ketat keluar masuk warga. Dan lakukan isolasi,” ujarnya.(msn)