Indovoices.com –Empat nama internal Partai Demokrat disebut turut terlibat merencanakan pengambilalihan kepemimpinan partai berlambang Mercy dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Empat nama yang diduga terlibat bersama Moeldoko di antaranya, Johni Allen Marbun yang saat ini menjadi Anggota Komisi V DPR, Marzuki Ali mantan Ketua DPR, Nazaruddin mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, dan pendiri Partai Demokrat Max Sopacua.
Namun, ketika dikonfirmasi ke politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik terkait empat nama yang beredar, ia tidak membantahnya, tetapi Max Sopacua disebut tidak terlibat.
“Max Sopacua tidak ada,” ucap Rachland saat dihubungi, Jakarta, Selasa (2/1/2021).
Rachland menyebut persoalan sosok internal partai yang terlibat, akan diselesaikan oleh Partai Demokrat sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Masalah internal partai bukan concern publik. Itu bisa diselesaikan secara internal belakangan. Apa yang jadi concern publik adalah perilaku kekuasaan,” papar Rachland.
Sebelumnya, Rachland menyampaikan salah satu orang yang melakukan pertemuan dengan Moeldoko yaitu HM Darmizal.
“Ada dua fakta tentang ini. Satu, Pak Darmizal, yang menghadiri pertemuan dengan KSP Moeldoko, sudah mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Ia sebenarnya tak bisa lagi mengatasnamakan Partai. Dua, Pak Darmizal adalah pendukung Pak Jokowi,” tulis Rachland dalam akun Twitternya @RachlandNashidik.
Jabatan Menko Tak Laku
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi kabar yang menyebut dirinya merestui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat.
Mahfud mengatakan pengambil alihan kepemimpinan partai sebesar Demokrat adalah sesuatu yang sulit dipercaya di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti saat ini.
Ia menegaskan jabatannya sebagai Menkopolhukam tak bisa digunakan dan tidak laku untuk memberi restu.
“Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat bisa dikudeta seperti itu. Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid,” kata Mahfud dalam akun Twitternya, @mohmahfudmd, pada Selasa (2/2/2020).
Menurutnya, isu tersebut adalah sesuatu yang aneh.
Ia sendiri mengaku kaget namanya disebut telah memberi restu Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat.
Mahfud meminta masyarakat yakin ia tidak permah berbicara baik dengan Moeldoko atau orang lain terkait hal tersebut.
Bahkan, kata Mahfud, hal tersebut tidak pernah terbersit dalam pikirannya.
Apalagi merestui hal itu.
“Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) melalui KLB (Kongres Luar Biasa). Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui,” kata Mahfud.(msn)