Indovoices.com-Sektor energi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama lima tahun terakhir memiliki beragam capaian, dimulai dari mengejar rasio elektrifikasi, distribusi BBM Satu Harga, hingga divestasi saham dari perusahaan tambang emas asal Amerika. Energi berkeadilan senantiasa dijadikan acuan dalam mewujudkan berbagai program rasional energi.
Elektrifikasi
Pertama adalah sektor elektrifikasi. Merujuk pada kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, di bidang elektrifikasi, banyak capaian yang dihasilkan. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, elektrifikasi sudah mencapai 98,9 persen.
Ignasius Jonan sendiri memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan sektor ketenagalistrikan selama beberapa tahun terakhir ini, khususnya naiknya kapasitas listrik terpasang dalam lima tahun terakhir. Hingga akhir 2019 nanti, akan ada tambahan sekitar 19 gigawatt (GW) listrik atau sekitar 40 persen dibandingkan dengan kapasitas terpasang pada tahun 2014. Bahkan, hingga tahun 2024, direncanakan penambahan pembangkit listrik ini akan menjadi 90 GW.
“Mengenai kapasitas listrik terpasang, (pada) 2014 lebih kurang 50 GW, sekarang 65-66 GW, hingga akhir tahun (2019) sekitar 70 GW, ada sekitar 19 GW tambahan kapasitas terpasang. Banyak tambahannya, sekitar 40 persen dalam lima tahun terakhir. Sampai akhir 2024, direncanakan akan menambah 90 GW, meneruskan program 35 GW yang belum selesai. Kalau demand tinggi, bisa sampai 100 GW. Terima kasih kepada stakeholder, IPP (Independent Power Producer), dan PLN,” ujar Jonan.
Selain tambahan kapasitas pembangkit listrik, Jonan juga memberikan apresiasi atas bantuan sambungan listrik gratis dari stakeholder dan pegawai Kementerian ESDM, PLN, dan BUMN yang telah mencapai 525.000 sambungan listrik dari sekitar 700.000 rumah yang belum berlistrik. Pegawai Kementerian ESDM mampu mengumpulkan hampir 3.000 sambungan listrik, pegawai PLN 40.000 sambungan, 100.000 sambungan dari BUMN, dan 325.000 sambungan dari stakeholder Kementerian ESDM.
“Saat ini (rasio elektrifikasi) telah mencapai 98,83 persen. Harapannya bisa 99 persen di tahun ini. Kalau di RPJMN target akhir 2019 (rasio elektrifikasinya) 97,6 persen, jadi kita sudah jauh melebihi. Ini juga dilaporkan di sidang kabinet, ini merupakan capaian luar biasa, melebihi target,” tandas Jonan.
BBM Satu Harga
Tuntas, itu jawaban lugas dari Kementerian ESDM mengenai capaian pemerataan harga BBM Satu Harga. Pemerintah menghadirkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga untuk wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), di mana uap data terakhir sudah beroperasi di 170 titik.
Kini, di 170 sejak tahun 2017, titik penyalur dengan akses yang sulit dijangkau tersebut telah melayani BBM dengan harga yang sama dengan di wilayah lainnya, Rp 6.450 untuk jenis Premium dan Rp 5.150 untuk Biosolar.
Beroperasinya ke-170 titik penyalur BBM Satu Harga ditandai dengan diresmikannya 13 titik penyalur BBM Satu Harga oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan yang dipusatkan di SPBU Kompak 56.862.03 Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Hari ini kita meresmikan 13 titik terakhir di tahun 2019 sehingga total (dari tahun 2017-2019) sudah selesai dibangun 170 titik penyalur BBM Satu Harga. Ke depan saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden kalau bisa program ini dilanjutkan hingga 500 titik di 2024,” ujar Jonan.
Selanjutnya, SPBU BBM Satu Harga ke depan bisa ditingkatkan menjadi SPBU komersial, tidak hanya melayani BBM bersubsidi. “Ke depan bisa juga melayani BBM jenis lainnya seperti Pertalite, Dexlite, dan lain sebagainya,” kata Jonan.
Divestasi
Soal divestasi, nampaknya PT Freeport Indonesia dinilai menjadi capaian nyata yang paling populer di masyarakat. Tambang emas ini akhirnya kembali ke pangkuan Indonesia dengan divestasi saham sebesar 51 persen.
Kesepakatan tersebut terjadi pada bulan September 2018, di mana Inalum sebagai pimpinan holding pertambangan resmi mengambil alih proses divestasi saham tersebut dari Freeport Mcmoran Inc dan Rio Tinto.
Dengan demikian peningkatan saham dari 9,36 persen yang dulunya dimiliki Indonesia, sekarang meningkat menjadi 51,23 persen dengan nilai transaksi sebesar 3,85 miliar dolar AS.
Selain tambang emas, divestasi juga berhasil dilaksanakan pada sektor nikel. Perusahaan induk BUMN pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID) dan PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) bersama dengan para pemegang sahamnya Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining (SMM) telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan untuk mengambil alih 20 persen saham divestasi PTVI.
“Partisipasi MIND ID di perusahaan tambang kelas dunia, seperti Vale Indonesia (Brazil) dan Freeport Indonesia (Amerika), merupakan bukti keberhasilan Indonesia dalam menjaga dan menarik investasi perusahaan global ke industri pertambangan nasional,” ujar Group CEO MIND ID Budi G. Sadikin.
Divestasi 20 persen saham PTVI merupakan kewajiban dari amandemen Kontrak Karya (KK) pada tahun 2014 antara PTVI dan pemerintah yang harus dilaksanakan lima tahun setelah amandemen tersebut. KK PTVI akan berakhir di akhir 2025 dan dapat diubah atau diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemegang saham PTVI saat ini antara lain VCL sebesar 58,73 persen, SMM sebesar 20,09 persen dan publik sebesar 20,49 persen.
Pemerintah telah menunjuk PT Inalum, sebagai holding industri pertambangan yang saat ini telah memiliki identitas baru sebagai MIND ID, untuk mengambil saham divestasi PTVI. Langkah ini sesuai dengan mandat MIND ID untuk mengelola cadangan mineral strategis Indonesia dan mendorong hilirisasi industri pertambangan nasional.
Biodiesel 20
Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa biodiesel sebesar 20 persen (B20) ke dalam BBM nampaknya memberikan dampak positif terhadap penghematan devisa negara dari impor solar. Berdasarkan data Kementerian ESDM, dalam empat bulan (September- Desember 2018) kebijakan masif untuk berbagai sektor tersebut mampu menghemat sebesar 937,84 juta dolar AS.
Sekjen Kementerian ESDM Djoko Siswanto sempat memaparkan penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) biodiesel selama tahun 2018 mencapai 1,67 juta kilo liter (KL).
Penerapan kebijakan B20 merupakan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil.
Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi. Total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi disalurkan sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (unaudited).(jpp)
