• Tentang
  • Kerja Sama
  • Hubungi Kami
Jumat, 25 Juli 2025
  • Login
No Result
View All Result
Advertising
indovoices.com
  • Redaksi
    • Editorial
    • Analisis
    • Liputan Khusus
    • Event
      • Sumpah Pemuda
  • Umum
    Sinergi Membatasi Ruang Gerak Pelaku Judi Online

    Judol dan Pinjol Ilegal, Dua Entitas Pengancam Generasi Muda di Era Digital

    Pak Jokowi, Lihatlah Penderitaan Kami Warga Jatikarya Yang Terdzolimi BPN

    Cek Fakta, Uang Pembebasan Tanah Tol Jatikarya Terkatung Katung 4 Tahun

    Cek Fakta, Uang Pembebasan Tanah Tol Jatikarya Terkatung Katung 4 Tahun

    Kepala Dinas Kab Sumedang Diduga Terlibat Mafia Tanah

    Kepala Dinas Kab Sumedang Diduga Terlibat Mafia Tanah

    Gugatan Hukum Menyusul Diproses Pasca Konggres GPM

    Gugatan Hukum Menyusul Diproses Pasca Konggres GPM

    Panggil Aku Ojing Saja

    Panggil Aku Ojing Saja

  • Internasional
    Is De-Dollarization the End of Dollar Dominance? A Closer Look at the Global Financial Order

    Is De-Dollarization the End of Dollar Dominance? A Closer Look at the Global Financial Order

    BI Salurkan Rp 101,4 Miliar Untuk Penanganan Covid-19

    China akan Balas Rencana Australia Selidiki Sumber Corona

    Perang Dagang Memanas, Apa Dampaknya ke BNI?

    Mau Masuk Bursa, Airbnb Punya Aset Tembus Rp 42 T

    WeWork Kabarnya Bakal PHK 15.000 Karyawan?

    Berharta Rp 527 T, Jack Ma Alibaba Ternyata Pernah Bangkrut

    Ekonomi Jepang Minus 1,6 Persen pada Kuartal IV 2019

    Ekonomi Jepang Minus 1,6 Persen pada Kuartal IV 2019

    Tinggalkan Uber, Travis Kalanick Jual Seluruh Sahamnya

    Tinggalkan Uber, Travis Kalanick Jual Seluruh Sahamnya

    China Perluas Blockchain Uang Kripto ke Pasar Valas

    China Perluas Blockchain Uang Kripto ke Pasar Valas

  • Politik
  • Ekonomi
    🔍 Tarif AS Tetap 32%, Deregulasi Impor Indonesia Gagal Jadi Alat Tawar?

    🔍 Tarif AS Tetap 32%, Deregulasi Impor Indonesia Gagal Jadi Alat Tawar?

    Is De-Dollarization the End of Dollar Dominance? A Closer Look at the Global Financial Order

    Is De-Dollarization the End of Dollar Dominance? A Closer Look at the Global Financial Order

    Poin-poin Penjelasan Sri Mulyani Soal PPN Sembako

    Akhirnya, Sri Mulyani buka suara soal tax amnesty jilid II

    Airlangga Minta Masyarakat Tidak Panik, PPKM Jawa-Bali Bukan Pengetatan Aktivitas Masyarakat

    Pemerintah sebut realisasi anggaran PEN capai hampir 25%

    Airlangga Sebut Penanganan Covid Hingga 2022

    Indonesia mencoba bertahan dari tiga kiris besar yang melanda

    • Finansial
  • Business
    • Investasi
  • Hukum
    • Kriminal
    • Laporan
  • Pendidikan
    Sekolah Rakyat Wujudkan Mimpi Bintang dan Rival

    Sekolah Rakyat Wujudkan Mimpi Bintang dan Rival

    Jokowi Anugerahkan 22 Bintang Jasa bagi Tenaga Kesehatan yang Gugur

    Nadiem: Saya Jembatan Generasi Muda dan Pemerintahan

    Jokowi Anugerahkan 22 Bintang Jasa bagi Tenaga Kesehatan yang Gugur

    Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

    Kemendikbud Luncurkan Program Digitalisasi Sekolah

    Kasus Covid-19 Tetap Tinggi Hingga Juli, Sekolah Tatap Muka Batal

    Strategi Risma Agar Bansos Tunai Tak Dikorupsi

    Tangani Masalah Kemiskinan, Menteri Sosial Gandeng Mahasiswa Seluruh Indonesia

    Jokowi Anugerahkan 22 Bintang Jasa bagi Tenaga Kesehatan yang Gugur

    Pak Jokowi Bertanya kepada Nadiem: Apa yang Telah Dilakukan Mas Menteri?

  • Olahraga
  • Anti Hoax

    SEANDAINYA SAYA GUDBERNUR ANIES

    INDONESIA TANGGAP CORONA, BUKAN GAGAP CORONA

    INDONESIA TANGGAP CORONA, BUKAN GAGAP CORONA

    Wanita Menjadi Hamil Setelah Berenang Karena Seorang Pria Ejakulasi Di Kolam Renang!

    Wanita Menjadi Hamil Setelah Berenang Karena Seorang Pria Ejakulasi Di Kolam Renang!

    KEJAMNYA CORONAVIRUS TIDAK SESADIS VIRUS KOKLOENYA-SEBARHOAX

    KEJAMNYA CORONAVIRUS TIDAK SESADIS VIRUS KOKLOENYA-SEBARHOAX

    Ini Dia 10 Tindakan ASN yang Dapat Diadukan Sebagai Tindakan Radikal

    Ini Dia 10 Tindakan ASN yang Dapat Diadukan Sebagai Tindakan Radikal

    Dicari Segera BEM Mahasiswa/i se-DKI Jakarta yang katanya Pembela Rakyat Kecil

    Dicari Segera BEM Mahasiswa/i se-DKI Jakarta yang katanya Pembela Rakyat Kecil

  • Lifestyle
    • Entertainment
      • Fiksi
      • Cerpen
      • Puisi
        • Humor
          KKP Minta Semua Pihak Bersabar Tunggu Kajian Benih Lobster

          Nilai 22 Boks Benih Lobster yang Bakal Diselundupkan ke Singapura Sekitar Rp 7,2 Miliar

          Fakta Baru soal Kebakaran Dahsyat di Kejaksaan Agung

          Pegawai Kejagung Hingga Pihak Perusahaan Pengadaan Minyak Lobi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung

          PA 212 Klaim Yang Hadir 8 Juta, Polri sebut 40 Ribu, Yang 7,96 Juta Genderuwo?

          PA 212 Klaim Yang Hadir 8 Juta, Polri sebut 40 Ribu, Yang 7,96 Juta Genderuwo?

          Preman Demo VS Hari Raya

          Preman Demo VS Hari Raya

          Aryo DJ benar-benar bekerja dan melayani

          Aryo DJ benar-benar bekerja dan melayani

          Sah….Kedubes Israel di Indonesia resmi dibuka

          Sah….Kedubes Israel di Indonesia resmi dibuka

    • Kesehatan
    • Life & Love
    • Traveling
    • Sex Education
  • Redaksi
    • Editorial
    • Analisis
    • Liputan Khusus
    • Event
      • Sumpah Pemuda
  • Umum
    Sinergi Membatasi Ruang Gerak Pelaku Judi Online

    Judol dan Pinjol Ilegal, Dua Entitas Pengancam Generasi Muda di Era Digital

    Pak Jokowi, Lihatlah Penderitaan Kami Warga Jatikarya Yang Terdzolimi BPN

    Cek Fakta, Uang Pembebasan Tanah Tol Jatikarya Terkatung Katung 4 Tahun

    Cek Fakta, Uang Pembebasan Tanah Tol Jatikarya Terkatung Katung 4 Tahun

    Kepala Dinas Kab Sumedang Diduga Terlibat Mafia Tanah

    Kepala Dinas Kab Sumedang Diduga Terlibat Mafia Tanah

    Gugatan Hukum Menyusul Diproses Pasca Konggres GPM

    Gugatan Hukum Menyusul Diproses Pasca Konggres GPM

    Panggil Aku Ojing Saja

    Panggil Aku Ojing Saja

  • Internasional
    Is De-Dollarization the End of Dollar Dominance? A Closer Look at the Global Financial Order

    Is De-Dollarization the End of Dollar Dominance? A Closer Look at the Global Financial Order

    BI Salurkan Rp 101,4 Miliar Untuk Penanganan Covid-19

    China akan Balas Rencana Australia Selidiki Sumber Corona

    Perang Dagang Memanas, Apa Dampaknya ke BNI?

    Mau Masuk Bursa, Airbnb Punya Aset Tembus Rp 42 T

    WeWork Kabarnya Bakal PHK 15.000 Karyawan?

    Berharta Rp 527 T, Jack Ma Alibaba Ternyata Pernah Bangkrut

    Ekonomi Jepang Minus 1,6 Persen pada Kuartal IV 2019

    Ekonomi Jepang Minus 1,6 Persen pada Kuartal IV 2019

    Tinggalkan Uber, Travis Kalanick Jual Seluruh Sahamnya

    Tinggalkan Uber, Travis Kalanick Jual Seluruh Sahamnya

    China Perluas Blockchain Uang Kripto ke Pasar Valas

    China Perluas Blockchain Uang Kripto ke Pasar Valas

  • Politik
  • Ekonomi
    🔍 Tarif AS Tetap 32%, Deregulasi Impor Indonesia Gagal Jadi Alat Tawar?

    🔍 Tarif AS Tetap 32%, Deregulasi Impor Indonesia Gagal Jadi Alat Tawar?

    Is De-Dollarization the End of Dollar Dominance? A Closer Look at the Global Financial Order

    Is De-Dollarization the End of Dollar Dominance? A Closer Look at the Global Financial Order

    Poin-poin Penjelasan Sri Mulyani Soal PPN Sembako

    Akhirnya, Sri Mulyani buka suara soal tax amnesty jilid II

    Airlangga Minta Masyarakat Tidak Panik, PPKM Jawa-Bali Bukan Pengetatan Aktivitas Masyarakat

    Pemerintah sebut realisasi anggaran PEN capai hampir 25%

    Airlangga Sebut Penanganan Covid Hingga 2022

    Indonesia mencoba bertahan dari tiga kiris besar yang melanda

    • Finansial
  • Business
    • Investasi
  • Hukum
    • Kriminal
    • Laporan
  • Pendidikan
    Sekolah Rakyat Wujudkan Mimpi Bintang dan Rival

    Sekolah Rakyat Wujudkan Mimpi Bintang dan Rival

    Jokowi Anugerahkan 22 Bintang Jasa bagi Tenaga Kesehatan yang Gugur

    Nadiem: Saya Jembatan Generasi Muda dan Pemerintahan

    Jokowi Anugerahkan 22 Bintang Jasa bagi Tenaga Kesehatan yang Gugur

    Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

    Kemendikbud Luncurkan Program Digitalisasi Sekolah

    Kasus Covid-19 Tetap Tinggi Hingga Juli, Sekolah Tatap Muka Batal

    Strategi Risma Agar Bansos Tunai Tak Dikorupsi

    Tangani Masalah Kemiskinan, Menteri Sosial Gandeng Mahasiswa Seluruh Indonesia

    Jokowi Anugerahkan 22 Bintang Jasa bagi Tenaga Kesehatan yang Gugur

    Pak Jokowi Bertanya kepada Nadiem: Apa yang Telah Dilakukan Mas Menteri?

  • Olahraga
  • Anti Hoax

    SEANDAINYA SAYA GUDBERNUR ANIES

    INDONESIA TANGGAP CORONA, BUKAN GAGAP CORONA

    INDONESIA TANGGAP CORONA, BUKAN GAGAP CORONA

    Wanita Menjadi Hamil Setelah Berenang Karena Seorang Pria Ejakulasi Di Kolam Renang!

    Wanita Menjadi Hamil Setelah Berenang Karena Seorang Pria Ejakulasi Di Kolam Renang!

    KEJAMNYA CORONAVIRUS TIDAK SESADIS VIRUS KOKLOENYA-SEBARHOAX

    KEJAMNYA CORONAVIRUS TIDAK SESADIS VIRUS KOKLOENYA-SEBARHOAX

    Ini Dia 10 Tindakan ASN yang Dapat Diadukan Sebagai Tindakan Radikal

    Ini Dia 10 Tindakan ASN yang Dapat Diadukan Sebagai Tindakan Radikal

    Dicari Segera BEM Mahasiswa/i se-DKI Jakarta yang katanya Pembela Rakyat Kecil

    Dicari Segera BEM Mahasiswa/i se-DKI Jakarta yang katanya Pembela Rakyat Kecil

  • Lifestyle
    • Entertainment
      • Fiksi
      • Cerpen
      • Puisi
        • Humor
          KKP Minta Semua Pihak Bersabar Tunggu Kajian Benih Lobster

          Nilai 22 Boks Benih Lobster yang Bakal Diselundupkan ke Singapura Sekitar Rp 7,2 Miliar

          Fakta Baru soal Kebakaran Dahsyat di Kejaksaan Agung

          Pegawai Kejagung Hingga Pihak Perusahaan Pengadaan Minyak Lobi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung

          PA 212 Klaim Yang Hadir 8 Juta, Polri sebut 40 Ribu, Yang 7,96 Juta Genderuwo?

          PA 212 Klaim Yang Hadir 8 Juta, Polri sebut 40 Ribu, Yang 7,96 Juta Genderuwo?

          Preman Demo VS Hari Raya

          Preman Demo VS Hari Raya

          Aryo DJ benar-benar bekerja dan melayani

          Aryo DJ benar-benar bekerja dan melayani

          Sah….Kedubes Israel di Indonesia resmi dibuka

          Sah….Kedubes Israel di Indonesia resmi dibuka

    • Kesehatan
    • Life & Love
    • Traveling
    • Sex Education
No Result
View All Result
indovoices.com
No Result
View All Result
Home Umum

Duduk Perkara Riwayat Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani

by Indovoices
8 Mei 2020
in Umum
Reading Time: 12 mins read
A A
0
Gubernur Anies Gamang, Termakan Teorinya Sendiri, Gelombang Demo Melanda…

Mendikbud Anies Baswedan. (Foto: Dok satuharapan.com/Antara/Sigid Kurniawan)

0
SHARES
63
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Indovoices.com-Persoalan bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi perbincangan setelah disinggung dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyinggung soal data penerima bansos, sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga.

Padahal, awalnya ada kesepakatan pembagian data penerima bansos antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Pemprov awalnya menyanggupo penyaluran bansos untuk 1,1 juta KK setiap bulan.

Namun, angka itu belakangan yang jadi persoalan karena DKI diklaim para menteri angkat tangan karena sudah kehabisan dana.

Bagaimana persoalan ini bermula?

Pembagian bansos DKI dan pemerintah pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19 dan perlu menerima bantuan dari pemerintah.

Anies menyampaikan itu saat melakukan konferensi video bersama Wapres Ma’ruf pada 2 April 2020.

Dari 3,7 juta warga, kata Anies, 1,1 juta di antaranya merupakan warga miskin yang rutin mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI. Sementara sisanya, 2,6 juta warga, termasuk kategori rentan miskin karena kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19.

Saat itu, Anies menyatakan bahwa Pemprov DKI masih mengumpulkan data 2,6 juta warga tersebut.

“Mereka selama ini ada pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Ini sedang dikumpulkan datanya untuk dapat bantuan dari pemerintah,” kata Anies.

Ma’ruf kemudian menanyakan jumlah warga yang perlu dibantu oleh pemerintah pusat.

“Jumlahnya berapa yang pusat ikut partisipasi (untuk memberi bantuan)?” tanya Ma’ruf.

Anies menjawab, targetnya ada 2,6 juta warga rentan miskin yang perlu dibantu pemerintah pusat. Bantuan rencananya diberikan selama dua bulan, yakni April-Mei 2020.

“Jadi nilai tepatnya, jumlah orangnya targetnya 2,6 juta,” ujar Anies menjawab pertanyaan Ma’ruf.

Dari 3,7 juta warga tersebut, 1,1 juta warga di antaranya berarti akan mendapat bantuan sosial dari Pemprov DKI, sementara 2,6 juta warga akan menerima bansos dari pemerintah pusat.

Pada hari yang sama, saat rapat terbatas melalui konferensi video, Presiden Jokowi juga menyatakan ada sekitar 3,6 juta orang di Jakarta yang perekonomiannya terdampak Covid-19.

Mereka akan mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

“Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan,” ujar Jokowi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/5/2020).

Janji Anies, warga dapat bantuan sembako tiap pekan

Pemprov DKI Jakarta mulai membagikan bansos berbentuk sembako pada 9 April 2020, satu hari sebelum diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies berujar, ada 1,2 juta kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan tersebut setiap pekan.

RelatedPosts

Judol dan Pinjol Ilegal, Dua Entitas Pengancam Generasi Muda di Era Digital

Pak Jokowi, Lihatlah Penderitaan Kami Warga Jatikarya Yang Terdzolimi BPN

Cek Fakta, Uang Pembebasan Tanah Tol Jatikarya Terkatung Katung 4 Tahun

“Nantinya akan ada 1,25 juta keluarga di Jakarta yang akan mendapatkan bantuan secara rutin diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok,” kata Anies, 9 April 2020.

Pernyataan Anies ini berbeda dengan data semula soal 3,7 juta warga yang perlu mendapatkan bantuan. Anies tidak menjelaskan perbedaan data 3,7 juta warga dengan 1,25 juta KK tersebut.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Catur Laswanto berujar, target penerima bansos tahap pertama sebanyak 1.194.633 KK.

Angka itu didapat setelah Pemprov DKI memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan data penerima bantuan Pemprov DKI, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan lainnya.

“Data ini di-matching-kan oleh Dinas Kependudukan, jangan sampai ada data yang tumpang tindih. Dari data yang sudah dilakukan pemadanan, ditemukan 1.194.633 KK, itu dijadikan basis penyaluran bansos tahap pertama,” ujar Catur dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Warga membawa paket bantuan sosial dari pemerintah yang ia terima di kawasan Koja, Jakarta, Sabtu (02/05).

 

Realisasi bansos DKI, warga baru terima 1 kali bantuan

Tak seperti yang dijanjikan Anies, warga nyatanya baru satu kali menerima bantuan dari Pemprov DKI selama PSBB. Bantuan tahap pertama itu didistribusikan pada 9-25 April 2020.

Bantuan yang diberikan berisi lima kilogram beras, dua kaleng kecil sarden, 0,9 liter minyak goreng, dua bungkus biskuit, dua buah masker kain, dan dua batang sabun mandi. Nilainya setara Rp 149.500.

Bansos bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta.

Anies mengklaim pembagian bansos tahap pertama sebagian besar tepat sasaran. Dari target 1,2 juta KK penerima bansos, kata dia, 98,4 persen di antaranya tepat sasaran.

“Ada 1,6 persen dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak, lalu dikembalikan. Ada yang salah alamat, orang mampu, sudah meninggal. Itu semua menjadi bahan koreksi dalam distribusi berikutnya,” ucap Anies.

Namun, klaim Anies tersebut berbeda dengan data distribusi bansos di situs web corona.jakarta.go.id.

Berdasarkan rekap pendistribusian bansos pada 9-25 April 2020 di situs web tersebut, ada 1.049.317 KK yang telah menerima bantuan tahap pertama.

Persentasenya 87,4 persen dari target 1,2 juta KK penerima. Atau, persentasenya 87,8 persen bila target penerima sebanyak 1.194.633 KK.

Bansos dari pusat

Sejak 20 April 2020, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mendistribusikan bansos yang diberi nama bantuan presiden (banpres) kepada warga di Jakarta.

Bantuan sembako itu akan diberikan selama tiga bulan.

Catur Laswanto mengatakan, Kemensos memberikan bantuan kepada 947.126 KK di Ibu Kota.

Hingga Selasa (5/5/2020), banpres bulan pertama telah didistribusikan kepada hampir 86 persen KK penerima.

Karena adanya bansos dari pemerintah pusat, Pemprov DKI pun memutuskan menunda pemberian bansos tahap kedua.

“Program yang dilakukan saat ini itu oleh Kemensos diberikan tiap dua minggu. Ini sekarang sedang berjalan, itu dikelola oleh Kemensos,” ucap Anies, Sabtu (2/5/2020).

Sementara itu, Anies berujar, bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI pada tahap pertama untuk mengisi kekosongan sebelum adanya bantuan dari Kemensos.

Hal ini lantaran PSBB di DKI Jakarta sudah dimulai sejak 10 April 2020, tetapi belum ada bantuan dari pemerintah pusat.

“Yang dikelola oleh DKI, kita lakukan sebelum pempus mulai tanggal 20 (April). Di situ PSBB sudah mulai lebih awal, ada masa kosong di situ. PSBB-nya sudah mulai, sementara bantuan dari pusat baru mulai tanggal 20. Di situlah kenapa kemudian DKI memberikan bantuan untuk mengisi kekosongan waktu itu,” kata dia.

Menurut Anies, penerima bansos tahap kedua dari Pemprov DKI akan jauh lebih banyak.

Catur menyatakan, penerima bansos tahap kedua rencananya bertambah menjadi 2 juta KK.

Penerima bansos bertambah karena banyaknya warga yang terdampak Covid-19, padahal sebelumnya tak termasuk warga penerima bantuan dari Pemprov DKI.

Tambahan data penerima bansos ini berasal dari usulan RT/RW yang dihimpun Biro Pemerintahan DKI Jakarta. RT/RW mengusulkan warganya yang kehilangan penghasilan akibat Covid-19 untuk mendapatkan bansos.

Selain itu, Pemprov DKI juga mendata warga yang kehilangan pendapatan akibat Covid-19, seperti nelayan, pengemudi ojek, hingga pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Ada pula pengurus rumah ibadah dan warga ber-KTP non-DKI Jakarta.

Meskipun demikian, Catur menyatakan data 2 juta KK penerima bansos tahap kedua itu masih belum final. Pemprov DKI masih melakukan sinkronisasi data agar tidak tumpang tindih.

“Dalam posisi sekarang, data masih di-cleansing,” ucap Catur.

Data 2 juta KK penerima bansos itu juga diusulkan kepada Kemensos untuk mendapatkan bantuan presiden dari pemerintah pusat.

Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

 

Keluhan Muhadjir: Data Penerima dari DKI Sama

Menko PMK Muhadjir Effendy merasa data penerima bansos di Jakarta tumpang tindih dan tidak sesuai kesepakatan awal.

Berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.

Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK.

Namun, kenyataannya, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari Kemensos. Akibatnya, ada KK yang mendapatkan bansos dobel, ada pula yang tidak menerima bansos sama sekali.

Muhadjir pun keberatan dengan ucapan Anies yang menyatakan bansos tahap pertama dari Pemprov DKI untuk mengisi kekosongan bansos dari pemerintah pusat.

“Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. ‘Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)’,” ujar Muhadjir, kemarin.

“DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan,” lanjut dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

Sri Mulyani sebut DKI tak lagi punya anggaran

Sementara itu, pada hari yang sama, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Anies mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

“Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta dicover pemerintah pusat,” ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.

Ketua Tim Tanggap COVID-19 DKI Jakarta yang juga Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemprov DKI, Catur Laswanto, di Balairung, Balai Kota, Kamis (5/3/2020)

Penjelasan Pemprov DKI

Dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta kemarin, Catur Laswanto sempat menjelaskan hal yang dikeluhkan Muhadjir.

Menurut Catur, penerima bansos dari Pemprov DKI dan Kemensos bersumber dari basis data yang sama, yakni sebanyak 1.194.633 KK.

Pemprov DKI mengusulkan 1.194.633 KK penerima bansos dari pemda untuk mendapatkan bansos pula dari Kemensos.

“Data Pemprov DKI dan Kemensos adalah sama, itu dulu. Setelah menerima data kami, Kemensos kemudian melakukan cleansing data dari usulan kami. Mereka (warga) yang tercatat penerima PKH (program keluarga harapan) tidak menerima (bansos) itu,” kata Catur.

Setelah verifikasi data, Kemensos memutuskan penerima bansos pemerintah pusat di Jakarta sebanyak 947.126 KK.

Dalam rapat tersebut, Catur tidak membahas hal yang disinggung Sri Mulyani soal Pemprov DKI tak lagi punya anggaran untuk memberikan bansos.

Namun, Catur menyatakan bahwa Pemprov DKI baru mengusulkan 2 juta KK di Jakarta untuk mendapatkan bansos dari pemerintah pusat.

Catur tidak mengetahui apakah Kemensos akan memberikan bansos kepada 2 juta KK yang diusulkan Pemprov DKI atau tetap memberikan bansos kepada 947.126 KK untuk periode Mei-Juni 2020.

“Usulan 2 juta harapan kami diterima. Kalau usulan tidak diterima semua, katakanlah mereka tetap memberikan seperti yang sekarang (kepada 947.126 KK), tentu kami harus berpikir untuk membantu warga terdampak dari sumber APBD,” tutur dia.

Catur juga menyampaikan, anggaran bansos Pemprov DKI menggunakan pos belanja tak terduga (BTT) dalam APBD. Harapannya, semua kebutuhan anggaran untuk bansos bisa terpenuhi.

“Berkaitan dengan pertanyaan apakah anggaran cukup, ya kami berharap bansos bisa segera dikurangi kalau ekonomi segera bangkit. Persoalannya, apakah ekonomi segera bangkit atau tidak? Karena itu, kami concern memberikan bansos di BTT agar semua bansos terpenuhi. Kalau ada jumlah penerima baru, ya sebagai konsekuensinya anggaran juga harus diusulkan,” ujar Catur.(msn)

Indovoices

Indovoices

Related Posts

Sinergi Membatasi Ruang Gerak Pelaku Judi Online

Judol dan Pinjol Ilegal, Dua Entitas Pengancam Generasi Muda di Era Digital

by infonesia
6 Juni 2025
0

indovoices.com - Sistem judi online dirancang sedemikian rupa untuk membuat pemain kalah. Korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga terjebak...

Pak Jokowi, Lihatlah Penderitaan Kami Warga Jatikarya Yang Terdzolimi BPN

by Dahono Prasetyo
30 Desember 2021
0

Seorang warga Jatikarya Bekasi yang merupakan salah satu ahli waris lahan terkena proyek Tol Cibitung-Cimanggis, akhirnya menulis surat kepada Presiden...

Cek Fakta, Uang Pembebasan Tanah Tol Jatikarya Terkatung Katung 4 Tahun

Cek Fakta, Uang Pembebasan Tanah Tol Jatikarya Terkatung Katung 4 Tahun

by Dahono Prasetyo
3 Desember 2021
0

Pembangunan ekonomi yang massive di era pemerintahan Presiden Jokowi patut di apresiasi. Target Indonesia  menjadi 10 besar negara maju pada...

Kepala Dinas Kab Sumedang Diduga Terlibat Mafia Tanah

Kepala Dinas Kab Sumedang Diduga Terlibat Mafia Tanah

by Dahono Prasetyo
22 November 2021
0

Seorang pejabat dinas Kabupaten Sumedang berinisial AS diduga melakukan penipuan kepada sejumlah investor dari Jakarta dan Bandung. Modus yang dilakukannya...

Gugatan Hukum Menyusul Diproses Pasca Konggres GPM

Gugatan Hukum Menyusul Diproses Pasca Konggres GPM

by Dahono Prasetyo
4 November 2021
0

Tanggal 5-7 November Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) melaksanakan hajatan organisasi bertajuk Konggres Persatuan dan Kesatuan Kebangkitan Kaum Marhaenis Indonesia. Agenda...

Panggil Aku Ojing Saja

Panggil Aku Ojing Saja

by Dahono Prasetyo
20 Oktober 2021
1

Terlahir dengan nama Yohanes Suparyanto Raharjo. Jalan hidupnya tergolong penuh aneka warna. Meskipun "warna" menjadi orang kaya materi menjadi satu...

Next Post

Heboh Perbudakan ABK Indonesia di Kapal China, "Bu Susi" Jadi Trending

Please login to join discussion

Recommended

Pemerintah Siapkan “Swab Test” untuk Tenaga Kesehatan dan Aparat Keamanan

Pemerintah Siapkan “Swab Test” untuk Tenaga Kesehatan dan Aparat Keamanan

5 tahun ago
Kapal Perang TNI AL Selamatkan 27 Nelayan yang Kapalnya Terbakar di Natuna Utara

Kapal Perang TNI AL Selamatkan 27 Nelayan yang Kapalnya Terbakar di Natuna Utara

4 tahun ago

Popular News

  • 🔍 Tarif AS Tetap 32%, Deregulasi Impor Indonesia Gagal Jadi Alat Tawar?

    🔍 Tarif AS Tetap 32%, Deregulasi Impor Indonesia Gagal Jadi Alat Tawar?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Judol dan Pinjol Ilegal, Dua Entitas Pengancam Generasi Muda di Era Digital

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Is De-Dollarization the End of Dollar Dominance? A Closer Look at the Global Financial Order

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sekolah Rakyat Wujudkan Mimpi Bintang dan Rival

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tol Laut, Jembatan Ekonomi Maritim Indonesia

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Connect with us

Become Contributor

indovoices.com membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@indovoices.com

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

About Us

indovoices menyajikan berita terbaru politik, ekonomi, bisnis, lifestyle, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Links

Youtube

Newsletter

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan indovoices.com dan menerima pemberitahuan artikel baru melalui email.

Bergabung dengan 1,250 pelanggan lain
  • Beranda
  • Tentang IndoVoices
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Menjadi Penulis
  • Advertising
  • Hubungi Kami

© 2024 indovoices.com

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Redaksi
    • Editorial
    • Analisis
    • Liputan Khusus
    • Event
      • Sumpah Pemuda
  • Umum
  • Internasional
  • Politik
  • Ekonomi
    • Finansial
  • Business
    • Investasi
  • Hukum
    • Kriminal
    • Laporan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Anti Hoax
  • Lifestyle
    • Entertainment
      • Fiksi
      • Cerpen
      • Puisi
    • Kesehatan
    • Life & Love
    • Traveling
    • Sex Education

© 2024 indovoices.com