Dorong Sinergi, KKP Tampung Masukan 3 Bupati Dari Timur Indonesia

Dalam kesempatan ini, Mukti Keliobas menyampaikan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki potensi perikanan yang luar biasa dengan 45 pulau yang dimilikinya. Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa diperlukan sarana prasarana perikanan yang memadai guna mengembangkan potensi perikanan yang tersimpan. Menurutnya, selama ini pemerintah daerah berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut namun APBD yang ada cukup terbatas.

“Pemerintah daerah sudah menyediakan 2 _cold storage_ yang bisa menampung hasil ikan tangkapan. Tapi daya tampungnya tidak cukup besar sehingga kadang-kadang, ikan di masyarakat itu dimasukan ke kolam. Sampai 5 ton dimasukan ke kolam dan dikubur. Kadang-kadang, tangkapnya lebih sementara yang belinya tidak ada sehingga terpaksa terjadi barter. Masyarakat yang punya barang apa, ditukar dengan ikan ini,” ujarnya.

Mukti pun meminta agar KKP selaku pemerintah pusat dapat membantu penyediaan sarana prasarana perikanan seperti _cold storage_ untuk menampung hasil tangkapan ikan yang melimpah di Kabupaten Seram bagian timur. Dengan begitu, industri perikanan pun akan lebih maju dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Hal senada turut disuarakan oleh Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga. Ia mengatakan, Kabupaten Kepulauan Aru terdiri atas 801 pulau yang menjadikan mayoritas wilayahnya terdiri atas lautan. Kepulauan Aru yang membentang di wilayah Laut Arafuru juga merupakan wilayah fishing ground (WPP-718). Hal ini menjadikan 80% mata pencaharian masyarakatnya sebagai nelayan.

Saat ini, pemerintah daerah sudah memiliki pelabuhan perikanan yang dikelola oleh provinsi. Kendati demikian, operasionalisasinya masih belum optimal karena terkendala ketersediaan sarana prasarana. Guna mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan di Aru, Johan pun meminta bantuan KKP untuk membangun sarana prasarana pendukung seperti infrastruktur dan _cold storage_.

“Kita sendiri juga ada pelabuhan perikanan yang dikelola oleh provinsi tapi belum optimal. Salah satunya terkait jalanan dan _cold storage._ _Cold storage_ baru 20 ton. Ini yang mungkin bisa jadi perhatian,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Edhy menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari berbagai masukan yang diberikan. Ia pun meminta agar para bupati memberikan masukan lanjutan tertulis yang konkret mengenai prioritas kebutuhan yang dibutuhkan masyarkat daerahnya masing-masing.

“Coba berikan masukan prioritas yang konkret. Saya juga mau usulannya itu berdasarkan kearifan lokal. Apa yang bisa membantu nelayan, itu yang akan kami angkat,” ucapnya.

Selanjutnya Menteri Edhy menyatakan bahwa fokus program yang akan dilakukan terlebih dahulu ke depan adalah meneruskan pembangunan sejumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sempat terhenti karena keterbatasan anggaran.

“Yang jelas, program yang akan kami fokuskan ke depan pertama, ada dulu pelabuhan-pelabuhan TPI yang sempat kami bangun terhenti karena anggaran terbatas. Kami akan teruskan. Apa yang dibutuhkan? _Cold storage_ atau pabrik es? Mana yang prioritas? Kita akan bikinkan tapi harus tertulis,” tuturnya.

“Pak Presiden pada rapat terbatas juga sudah mengarahkan Maluku mohon dibangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terintegrasi. Tapi untuk melakukan ini semua, kami tidak bisa dari atas. Tolong bapak-bapak sekalian berikan masukan,” tambahnya.

Tak ketinggalan, Menteri Edhy juga mengingatkan agar pemerintah daerah turut membangun perikanan budidaya, di samping mengembangkan perikanan tangkap. “Teluk yang tenang bisa kita jadikan budidaya. Kita punya keramba jaring apung. Ini potensi yang besar sekali,” pungkasnya.

Sejalan dengan hal itu, Bupati Seram Bagian Barat, Yasin Payapo menyerahkan dokumen mengenai kondisi budidaya perikanan di daerahnya kepada Menteri Edhy. Ia berharap, gambaran tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan arah pengembangangan sektor kelautan dan perikanan di daerahnya. Tak lupa, ia pun menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Edhy atas kesediannya untuk mendengarkan masukan dari pemerintah daerah demi memajukan sektor kelautan dan perikanan di daerah ke depannya. (kkp)