Indovoices.com –Setelah dipecat oleh DPP Partai Demokrat, politikus senior Jhoni Allen Marbun akhirnya buka suara soal tuduhan kudeta di tubuh Partai Demokrat.
Secara terang-terangan, Jhoni menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-lah yang melakukan kudeta di Partai Demokrat dengan merebut kepemimpinan Anas Urbaningrum.
Jhoni buka suara melalui video berdurasi sembilan menit yang tersebar di media sosial.
Dikutip Tribunnews.com pada Senin (11/3/2021), Jhoni mengatakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada 2021 akan membawa Partai Demokrat menjadi partai modern dan terbuka, bukan partai dinasti.
Menurut Jhoni, Demokrat telah dianggap sebagai partai dinasti sejak 2013 saat SBY menjadi Ketua Umum dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menjadi Sekjen melalui KLB.
“Ini baru pertama kali di Indonesia bahkan di dunia dimana pengurus partai politik, Partai Demokrat, bapaknya, SBY (menjadi) ketua umum dan anaknya (menjabat) Sekjen,” kata Jhoni.
Jhoni mengatakan, apa yang dilakukan SBY pada 2013 itu merupakan bentuk pengingkaran fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat.
Anggota DPR Partai Demokrat ini mengatakan, SBY tidak mengeluarkan keringat dalam pendirian Partai Demokrat pada 2004.
Partai Demokrat berhasil lolos menjadi peserta Pemilu 2004, kata Jhoni, merupakan hasil kerja keras pendiri dan pengurus di seluruh Indonesia.
“Demi Tuhan. Saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah darah sebagaimana pernyataanya di berbagai kesempatan,” ujarnya.
Mantan Timses Anas Urbaningrum ini menyatakan SBY bergabung ke Demokrat setelah Demokrat lolos sebagai peserta Pemilu 2004.
Saat itu, istri SBY, Ani Yudhoyono dimasukkan menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokkrat dan hanya menyumbang uang Rp 100 juta.
Jhoni mengungkap, SBY baru muncul di acara Partai Demokrat setelah mundur dari Kabinet Presiden Megawati.
“Ini menegaskan bahwa SBY bukan pendiri Partai Demokrat,” tegas Jhoni.
Jhoni Sebut SBY yang Lakukan Kudeta
Jhoni kemudian melemparkan kalimat pertanyaan, siapa yang melakukan kudeta di Demokrat.
Politikus asal dari Dapil Sumatera Utara ini menceritakan saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat hasil kongres 2010.
Dalam perjalanannya, Anas kemudian tersandung kasus hukum.
Meski belum menjadi tersangka, lanjut Jhoni, SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina kemudian mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dengan membentuk Presidium.
“SBY selaku ketua depan pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Partai Demokrat dengan membentuk Presidium dimana ketuanya adalah SBY, Wakil Ketua Anas Urbaningrum sehingga (Anas) tidak memiliki fungsi dalam menjalankan roda organisasi Partai Demokrat sebagai Ketua Umum. Inilah kudeta yang terjadi di Partai Demokrat,” bebernya.
Jhoni melanjutkan, setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka, digelar KLB pertama untuk memilih ketua umum guna melanjutkan sisa kepemimpinan Anas.
Menurut Jhoni, saat itu, SBY menyatakan hanya akan melanjutkan kepemimpinan Anas.
Jhoni mengaku diperintah SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjadi Ketua DPR untuk tidak maju menjadi calon ketua umum.
Kemudian di Kongres 2015, Jhoni menuding SBY melakukan rekayasa agar SBY menjadi calon tunggal, hingga akhirnya SBY terpilih sebagai Ketua Umum.
Jhoni menyebut, SBY kembali melakukan rekayasa dalam Kongres di tahun 2020.
“Pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan dimana salah satun isinya membatas syarat dan tata cara pencalonan calon ketum. Selain itu tidak ada LPj dari Ketua,” ujar Jhoni.
Setelah itu, kata Jhoni, SBY mendesain para ketua DPD agar mendeklarasikan putranya, Agus Harimurti Yudhyono, sebagai calon ketua umum.
“Itulah yang mereka sebut aklamasi. Makanya AHY berada di puncak gunung tetapi tidak pernah mendaki,” kata Jhoni.
Menurut Jhoni, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan.
“Oleh karena itu, AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung sehingga bapaknya, SBY yang saya hormati turun gunung. Inilah yang disebut krisis kepemimpinan,” bebernya.
SBY Turun Gunung
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akhirnya buka suara terkait upaya kudeta di tubuh Partai Demokrat.
Pidato SBY itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada pimpinan dan seluruh kader Partai Demokrat pada Senin, 22 Februari 2021.
Video arahan SBY itu diunggah pada Kamis (24/2/2021) oleh sejumlah kader Demokrat.
Di awal pidatonya, SBY menyampaikan terima kasih kepada kader Demokrat yang setiap bersama Demokrat baik dalam suka dan duka.
Kader yang setia itu, kata SBY, bukanlah kader yang mengganggu partai atau bahkan berkhianat.
“Kader yang tidak mengganggu, membuat masalah dan bahkan berkhianat. Bukan kader atau mantan kader yang ingin menjual partai kita demi imbalan uang dan kedudukan,” ujar SBY.
SBY bahkan bersumpah, dirinya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat dan siap menjadi benteng untuk menghadapi siapapun yang hendak mengganggu Partai Demokrat.
“Insya Allah sepanjang hayat dikandung badan, saya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat dan akan menjadi benteng dan bhayangkara partai ini menghadapi siapapun yang mengganggu, merusak, merebut dan menghancurkan partai kita. Ini sumpah saya. Sumpah dan kesetiaan saya di hadapan Tuhan YME,” tegasnya.
SBY kemudian menyinggung secara spesifik soal upaya kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Merespons updaya kudeta itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan Partai Demokrat tidak untuk dijual.
“Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli partai Demokrat saya katakan dengan tegas dan jelas Partai Demokrat nor for sale. Partai kami bukan untuk diperjualbelikan meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang Anda berapapun besarnya,” ujarnya.
SBY menyebut, gerakan kudeta oleh pejabat penting di Pemerintahan Jokowi itu bakal digunakan untuk pencalonan Pilpres 2024.
“Saya tidak percaya orang luar yang hendak mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat dan kebetulan memiliki jabatan penting di pemerintahan itu sungguh mencintai partai. Yang dia inginkan hanya kekuasaan semata. Kekuasaan yang hendak digunakan untuk maju Pilpres 2024,” ucapnya.
SBY kemudian mengapresiasi langkah AHY yang merespons cepat upaya kudeta itu termasuk dengan mengirim surat ke Presiden Jokowi.
Ia juga secara jelas menyebut nama Kepala Staf Presiden Moeldoko.
“Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden jokowi. Saya juga yakin Jokowi punya integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu,” ujarnya.
SBY mengatakan apa yang dilakukan Moeldoko telah mengganggu dan merugikan nama baik Jokowi.
SBY juga meyakini, sejumlah pejabat di Kabinet Jokowi yang disebut-sebut terlibat hanyalah klaim semata.
“Partai Demokrat meyakini yang dilakukan Moeldoko itu sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Sementara itu, saya juga punya keyakinan bahwa nama Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menkumham Yasonna Laoly juga dicatut namanya.”
“Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan KaBIN Jenderal Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya. Partai Demokrat tetap percaya bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu dan tidak masuk diakal mengganggu Partai Demokrat,” bebernya.
Dalam pidatonya, SBY juga merespons pernyataan Mensesneg Pratikno yang menyebut apa yang terjadi di internal Demokrat sebagai persoalan internal.
SBY menyatakan, gerakan kudeta itu bukanlah persoalan internal karena melibatkan orang luar yaang merupakan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
Meski sudah diungkap, lanjut SBY, gerakan kudeta itu tidak berhenti.
“Setelah diungkap, apakah pelaku gerakan mengentikan gerakannya? Ternyata tidak. Saya telah mendapat laporan resmi dari pimpinan partai dan juga mendapatkan informasi dari daerah bahwa segelintir kader dan mantan kader pelaku gerakan itu masih bergerak di lapangan. Sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan,” ujar dia.
Karena itu, lanjut SBY, dirinya menyatakan bakal turun gunung untuk menghentikan gerakan itu.
“Itulah sebabnya, meskipun sejak Kongres 2020 lalu saya tidak aktif lagi dalam kegiatan sehari-hari partai namun kali ini, menghadapi gerakan ini sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai saya harus turun gunung,” ungkapnya.(msn)