Indovoices.com- Sosok Erick Thohir belakangan menjadi perhatian banyak pihak karena melakukan serangkaian gebrakan di tubuh perusahaan negara usai resmi dilantik menjadi Menteri BUMN pada 23 Oktober silam.
Di awal masa jabatannya, mantan Presiden Inter Milan ini sempat membuat langkah kontroversial dengan mengangkat Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Pada masa jabatannya yang relatif masih seumur jagung, Erick sudah merombak sejumlah posisi direksi di BUMN. Di tubuh Kementerian BUMN, dia juga mengutak-atik posisi dengan memindahkan sejumlah deputi era Rini Soemarno ke beberapa perusahaan pelat merah.
Namanya semakin jadi pusat perhatian, setelah beberapa BUMN tersandung kasus atau skandal. Berikut deretan BUMN yang tersandung masalah pada era Erick Thohir.
1. Garuda Indonesia
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk jadi BUMN pertama yang mengalami perombakan besar-besaran dari Erick. Erick bahkan langsung memecat lima direksinya sekaligus. Pemecatan para petinggi Garuda ini buntut skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton.
Kelima direksi tersebut adalah Direktur Utama I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra Ari Askhara, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto serta Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar.
Dari kelima direksi di atas, 4 di antaranya ikut dalam penerbangan perdana pesawat Airbus A330-900 NE0 yang membawa barang selundupan dari Perancis. Mereka adalah Ari Askhara, Iwan Joeniarto, Mohammad Iqbal dan Heri Akhyar.
Skandal kasus penyelundupan Garuda memang jadi perhatian serius Erick Thohir, setelah sebelumnya maskapai flag carrier itu pernah melakukan manipulasi laporan keuangan.
2. Jiwasraya
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bisa jadi kasus yang paling banyak menyita waktu di Kementerian BUMN. Ketidakhati-hatian dalam investasi dinilai memicu masalah keuangan Jiwasraya.
Investasi terkonsentrasi pada saham dan reksa dana saham berkualitas rendah. Ada pula indikasi rekayasa dalam hal pembentukan harga saham.
Akibatnya, Jiwasraya kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran klaim Rp 16 triliun. Ekuitas Jiwasraya per Desember 2019 juga tercatat negatif, yakni Rp 28 triliun.
Dana yang dihimpun dari Saving Plan diinvestasikan pada instrumen saham dan reksa dana berkualitas rendah dan tidak sesuai dengan ketentuan.
Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2018 menemukan adanya dugaan kejahatan korporasi dalam pengelolaan perusahaan.
Praktik yang diduga melibatkan jajaran direksi, manajer, dan pihak lain di luar perusahaan itu mengakibatkan kerugian internal dan negara.
3. Asabri
PT Asabri (Persero) mengakui kerugian perusahaan bersumber dari kesalahan pengelolaan investasi. Demi menahan laju kerugian investasi, jajaran direksi Asabri berkomitmen memetakan ulang aset.
Direktur Utama Asabri, Sonny Widjaja, memaparkan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.
Dalam 20 menit awal, rapat dilakukan terbuka. Namun, setelah direksi Asabri memaparkan kondisi keuangan perusahaan, rapat yang sekitar tiga jam itu tertutup.
Menurut Sonny, penurunan kinerja investasi terjadi karena nilai saham dan reksa dana saham turun.
Dalam laporan keuangan yang disampaikan ke Komisi XI DPR terungkap, total aset lancar Asabri turun dari Rp 35,52 triliun pada akhir 2018 jadi Rp 21,99 triliun di akhir 2019. Nilai aset keuangan juga turun dari Rp 5,9 triliun jadi Rp 1,29 triliun selama kurun itu.
Kasus pada Asabri juga ikut menyeret pengusaha nasional Benny Tjokro dan perusahaannya PT Hanson Internasional. Benny sendiri dalam waktu bersamaan, juga tersangkut kasus Jiwasraya. (msn)
