Indovoices.com-Upaya pemulihan pascabencana nyatanya tidak hanya perlu mendahulukan pembangunan fisik seperti rumah tangga dan fasilitas umum lainnya. Kondisi sosial ekonomi yang biasanya ditandai dengan geliat ekonomi masyarakat agar dapat bangkit seperti semula juga perlu dipikirkan dan diperhatikan lebih jauh.
Pemanfaatan dana desa yang tengah digulirkan pemerintah dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai salah satu stimulus bergairahnya kembali kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan para penyintas pascaterjadinya bencana alam. Jika sudah berjalan, peran BUMDes yang sudah ada juga dapat lebih optimal.
Di atas semua itu, rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) diharapkan dapat mengintegrasikan upaya pemulihan sosial ekonomi ini. Demikian arahan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Pemulihan Pascabencana, Kemenko PMK, Nelwan Harahap dalam Rapat Koordinasi yang membahas tentang perkembangan penanganan pascabencana di Sulawesi Tengah. Rakor di Jakarta pada Senin pagi ini turut dihadiri oleh Perwakilan dari Kemsos, Kemenkeu, dan K/L terkait lainnya.
Bencana alam berupa likuifaksi dan tsunami telah melanda Sulawesi Tengah pada September 2018 lalu. Sesuai dengan Inpres no. 10 tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya, Kemenko PMK bertugas memfasilitasi pengkoordinasian pelaksanaan RR pasca gempa bumi dan tsunami.
Sejauh ini, penanganan pascabencana Sulteng yang telah dilakukan antara lain santunan Ahli Waris dan disalurkan kepada 1.906 orang ahli waris korban bencana meninggal dunia yang ada di Kota Palu, Kab Sigi, Kab Donggala dan Kab Parigi Moutong senilai Rp28.590.000.000; Bantuan lain yang diberikan melalui Dana Hibah Luar Negeri BNPB yang diperoleh Kemensos dengan total nilai sebesar Rp43.200.000.000; Adapun realisasinya, sampai saaat ini sebesar Rp38.334600.000 yang telah disalurkan kepada 15.949 KK / 63.891 Jiwa. Pada tanggal 1 Juli 2019 dilakukan secara simbolis peresmian pembangunan (ground breaking) Hunian Tetap (Huntap) di Pombewe, Sigi, Sulawesi Tengah.
“Pembangunan Huntap dalam tahap rehab rekon harus mengedepankan prinsip “membangun lebih baik dan aman” dan dapat dibiayai dengan berpedoman pada rencana aksi. Huntara yang ada, perlu kita ingat, mulai menuai banyak masalah. Selain karena masalah keamanan dengan mulai banyaknya kasus pelecehan seksual, konflik lain sesama pengungsi juga mulai banyak terjadi. Huntara yang sudah dibangun jadi selolah percuma karena lokasinya jauh dari aktivitas warga,” ungkap Nelwan lagi. “Huntap yang sudah dibangun mari diteruskan sampai semuanya sesuai rencana tapi harus diingat kalau penyintas yang sudah diberikan Huntap, tidak akan lagi boleh menerima dana stimulus.”
Huntap yang akan dibangun baik oleh Kemen PUPR maupun oleh bantuan direncanakan mencapai 11.788 unit dan tersebar di wilayah Duyu, Tondo – Talise dan Pombewe serta kawasan lainnya. Sementara untuk dana jaminan hidup, Kemensos telah menyediakan dana sebesar Rp38.334.600.000 bagi 15.949 KK atau sekitar 63.891 jiwa yang berada di Kab Sigi, Donggala, dan Kota Palu. Nelwan dalam arahannya kemudian meminta agar penyaluran jaminan hidup atau pun santunan benar-benar tepat sasaran sesuai dengan data yang akurat di lapangan. (jpp)
