Indovoices.com-Badan Anggaran DPR RI mengusulkan ke pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Cetak uang lebih banyak, bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak virus Corona (Covid-19).
Wacana cetak uang baru dilontarkan setelah melihat defisit APBN yang melebar di atas 5 persen dari sebelumnya hanya 1,75 persen. DPR bilang, cetak uang baru, lebih menguntungkan ketimbang menambah utang.
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ikut buka suara menyikapi anggota dewan yang ngotot agar pemerintah dan BI merealisasikan wacana mencetak rupiah lebih banyak. Dia mempertanyakan motivasi di balik wacana tersebut.
“Ini harus diperhitungkan. Mukhamad Misbakhun (Fraksi Golkar) sudah berhasil meyakinkan internal Golkar. Apalagi ia juga telah berhasil meyakinkan fraksi-fraksi lain di DPR. DPR sudah bulat di belakangnya,” kata Dahlan dikutip dari disway.id.
Meski fraksi-fraksi mayoritas di DPR sudah mendukung wacana tersebut, mereka masih harus berhadapan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo. Kedua birokrat tersebut, sudah sejak awal menyatakan keberatan Indonesia mencetak lebih banyak rupiah.
“Tapi DPR sudah sangat bulat ke arah cetak uang. Saya tidak tahu siapa anggota DPR di fraksi lain yang bisa mengimbangi kepintaran Misbakhun, dalam pembahasan di internal DPR itu. Kok begitu mulusnya,” ucap Dahlan.
“Saya tidak bisa membayangkan apakah terjadi dialog yang ilmiah di forum DPR saat itu. Sebelum akhirnya mereka bulat mendukung ide cetak uang dari Golkar itu,” kata dia lagi.
Dahlan mempertanyakan alasan di balik DPR yang terus meminta pemerintah dan BI mencetak uang lebih banyak. Anggota parlemen yang paling disorotinya yaitu Misbakhun.
“Misbakhun sudah pada puncak pemikirannya, cetak uang sebagai sapu jagatnya. Ia mengaku sudah mendalami pilihan-pilihan lain. Semuanya jelek dan lebih jelek,” jelas mantan Dirut PLN ini.
Misalnya soal inflasi itu. Menurut Dahlan, Misbakhun tahu persis cetak uang itu akan mengakibatkan inflasi. Dikatakan Dahlan, Misbakhun percaya kalau skala ekonomi Indonesia saat ini sudah tidak bisa disamakan dengan tahun 1956. Apalagi dengan Zimbabwe.
Alasan Misbakhun
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, masalah ekonomi Indonesia yang tertekan karena pandemik virus corona tidak bisa diselesaikan dengan cetak uang oleh BI.
Menurut dia, Indonesia tidak bisa disetarakan dengan Zimbabwe yang selama ini menyelesaikan masalah dengan mencetak uang serta redominasi mata uang.
“Kalau mencetak uang apa nanti enggak seperti Zimbabwe? Size, model, struktur ekonomi dengan Zimbabwe beda. Sistem moneternya beda, sistem politiknya juga beda,” ujar Misbakhun.
Ada anggapan jika BI mencetak uang untuk menekan masalah perekonomian Indonesia tidak akan menyebabkan inflasi, hal itu dibantah oleh dirinya.
Meskipun dengan cetak uang, lanjut Misbakhun, inflasi masih dapat terukur.
“Kemudian, kalau mencetak uang apakah bakal menyebabkan inflasi? Iya. Saya tahu, tapi inflasinya bisa terukur. Kalau dibutuhkan salurannya ke APBN dia akan menjadi jaring pengaman sosial sehingga dia akan menumbuhkan daya beli,” kata dia.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI mengusulkan ke pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun.
Cetak uang lebih banyak, bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak virus corona.
Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, juga mendukung wacana yang dilontarkan para wakil rakyat tersebut. Bahkan menurut versi Gita, uang yang dicetak diusulkan jauh lebih besar, sebanyak Rp 4.000 triliun.
Wacana cetak uang baru dilontarkan setelah melihat defisit APBN yang melebar di atas 5 persen dari sebelumnya hanya 1,75 persen.
Gita yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Pertimbangan Kadin itu berpendapat, BI tak perlu khawatir soal melemahnya rupiah di hadapan mata uang negara lain.
Pasalnya, banyak negara kini mencetak uang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dalam negerinya.
Dia juga menepis kekhawatiran banyak pihak adanya moral hazard dalam pencetakan uang. Menurutnya kunci penting penyaluran uang tersebut ke masyarakat yakni dengan memperketat koordinasi pusat dan daerah dalam menentukan kanalisasi penyaluran bantuan.(msn)
