Foto: Nasional.Tempo.co
Jika kita mencermati manuver gubernur Anies, kesan yang ingin dibangun adalah bahwa pemerintahan dirinya adalah pemerintahan yang menghadirkan keadilan setelah pemerintah sebelumnya, Ahok banyak membuat kebijakan yang menurit dia tidak adil.
Tidak peduli apapun dampaknya, yang penting terkesan adil dulu. Setelah itu nanti pada prakteknya, dibuat peraturan yang tidak jauh berbeda atau bahkan lebih parah kadar tidak adilnya.
Saya mencermati dari beberapa kebijakannya dimana gubernur Anies ingin menciptakan image dirinya adil dengan membandingkan dirinya dengan pemerintah era Ahok. Namun setelah image adil tercipta, dia juga meniru langkah Ahok yang semula dia nilai tidak adil.
Sebutlah contoh normalisasi sungai. Kurang apa gubernur Anies “mencaci-maki” pak Ahok dengan tema kesewenang-wenangan menggusur. Toh akhirnya dia akan menggusur juga. Tetapi kesan yang dibangun bahwa dirinya tidak sewenang-wenang seperti Ahok sudah cukup berhasil. Licik bukan!
Menuduh Ahok memberikan akses hanya kepada orang kaya dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Faktanya Ahok membangun apartemen untuk warga miskin dan disubsidi. Lha Anies malah membuat rusun untuk diperjual belikan kepada orang kaya. Mengapa orang kaya? Karena rusun akan dijual kepada masyarakat yang gajinya minimal 7 juta rupiah.
Itupun menurut dia. Tetapi pada prakteknya nanti, berani taruhan saya, kalau yang bergaji cuma 7 juta rupiah per bulan tidak akan sanggup mengambil rumah DP 0%. Mengapa? Perhitungan saya, harga rusun nanti tahun 2019 atau 2020 sudah bukan lagi 350 juta rupiah seperti janji kampanye 2016 lalu. Pastilah ada kenaikan. Bunga bank juga sudah mengikuti inflasi. Jika sekarang pinjaman OK OCE Bank DKI saja bunganya sudah mencekik, apalagi bunga KPR 2-3 tahun lagi…pasti banyak yang kecewa nanti. Tetapi kesan Anies peduli warga miskin sudah terbentuk disini.
Untuk rumah DP 0% ini nantinya akan saya bahas secara khusus…
Hal lain misalnya, berkali-kali dalam sebuah kesempatan, didepan media Anies mengungkapkan ingin mentaati peraturan, menegakkan aturan, sesuai aturan. Dengan kata lain tidak ingin menabrak aturan seperti yang Ahok lakukan selama ini. Nyatanya apa? Penataan PKL Tanah Abang pun melabrak banyak aturan. Belum lagi Kampung Aquarium yang akan dibuat shelter hunian sementara. Sudah jelas-jelas itu adalah tanah negara, jalur hijau yang mestinya tidak dialih fungsikan, apa tidak menabrak aturan itu namanya.
Image keadilan juga ingin didapat dari peruntukan Monas. Katanya Monas akan dikembalikan fungsinya seperti semula. Monas yang dulu adalah lapangan Ikada bebas digunakan untuk apa saja termasuk kegiatan keagamaan, sehingga sekarang pun akan dikembalikan fungsinya bebas untuk apa saja. Saking bebasnya, rumput pun bebas diinjak-injak. Apakah demi keadilan terus semua orang bebas pethakilan?? Ironis…
Dan yang paling anget adalah dibatalkannya pergub larangan motor melintas di jalan MH Thamrin. Namanya juga Anies, bahasanya dibuat sedemikian rupa sehingga orang tersihir. Padahal sejatinya kualitasnya seperti parfum isi ulang, wangi tapi palsu.
Lha coba dengar saja komentar dia mengenai putusan MA ini :
“kemarin kami sudah sampaikan, kami ingin agar ada kesetaraan kesempatan. Jakarta ini bukan milik sebagian orang, Jakarta ini milik semuanya. Karena itu, kesempatannya harus setara dan keputusan MA membuat apa yang selama ini menjadi ide kami dikuatkan,” kata Anies
Sekarang saya ingin bertanya, dengan berbagai pertimbangan Jalan Thamrin sepeda motor dilarang melintas. Masih untung dilarang melintas, lha jalan Jatibaru Tanah Abang malah anda tutup. Mana kesetaraan kesempatan itu? Jika katanya Jakarta untuk semua, mengapa jalan Jatibaru menjadi milik sebagian orang (PKL) ??
“Bukan cuma kabar baik, ini artinya kita menjalankan sesuatu berdasarkan prinsip keadilan,” ujarnya.
Dimana prinsip keadilan itu?? Betul putusan MA ini kabar baik, tetapi bukankah penutupan jalan Jatibaru adalah kabar buruk? Jakarta milik semuanya atau Jakarta milik semau-maunya? Bener kan apa kata saya, omongannya sih wangi tapi palsu!
Gubernur Anies promosi Ok Otrip dengan harapan warga bisa kemana saja Rp 5000. Lha kalau motor bebas kemana saja, apa kira-kira mau naik angkot 4 kali meskipun hanya 5000 rupiah?? Siap-siap saja jalan jalan protokol dijejali sepeda motor.
Kalau dengan tujuan untuk mendapat kesan adil gubernur Anies mengobrak-abrik ibu kota Jakarta, apakah Asian Games nanti akan menjadi ajang olahraga terburuk sepanjang sejarah yang membuat Jokowi kehilangan muka? Entahlah…
Selamat, gubernur Anies sudah terkesan adil!!
