Indovoices.com-Sekjen Kemenaker mengingatkan bahwa pihaknya bukan berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyakarat Indonesia. Tugasnya adalah memfasilitasi masyarakat agar bisa memperoleh pekerjaan, salah satunya dengan memberikan informasi terkait ketenagakerjaan dan menyiapkan pencari kerja dan tenaga kerja Indonesia.
Demikian disampaikan Sekjen Kemenaker Khairul Anwar, dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 dengan tema “Efisiensi Pemanfataan DIPA 2020”, di Ruang Serbaguna Kemenkominfo, Jakarta.
“Kemenaker tidak ciptakan lapangan kerja, tapi fasilitasi masyarakat dengan berikan informasi. Kami juga mendorong tenaga kerja yang belum siap masuk dunia kerja, melalui program pelatihan dan pemagangan,” katanya.
Oleh karena itulah, Khairul menegaskan, yang kini disiapkan adalah tenaga kerja yang mempunyai kompetensi. “Di sinilah tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa lembaga sertifikasi itu kredibel, baik yang dimiliki oleh asosiasi dan industri,” katanya.
Selain itu, Khairul juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga mendorong potensi tumbuhnya wirausaha. Caranya, kata dia, dengan menyiapkan berbagai informasi yang dibutuhkan. “Seperti pasar apa saja yang masih lebar. Misalnya, industri mamin dan jasa,” katanya.
Senada dengan semangat untuk memfasilitasi pencari kerja dan tenaga kerja dalam menyiapkan dan meningkatkan kemampuannya, Khairul membeberkan, sejak beberapa tahun lalu, tidak lagi ada pembatasan pendidikan bagi pencari kerja yang hendak memperoleh tambahan atau peningkatan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan. “Dulu masuk BLK ada persyaratan harus lulus SMA. Tapi karena kami mengetahui bahwa 58 persen tenaga kerja merupakan lulusan SMP ke bawah maka aturan itu tidak ada lagi,” katanya.
Dukung Dunia Usaha
Sementara itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah senantiasa mendukung kegiatan dunia usaha supaya maju. Dukungan itu diberikan, kata dia, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi.
“Bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi baik, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan tol pasti akan menimbulkan titik ekonomi baru. Orang tidak akan investasi klo tidak ada infrastruktur. Itulah sebabnya (infrastruktur) dibangun oleh pemerintah,” katanya.
Kominfo juga, Askolani menambahkan, membuat akses jaringan internet hingga ke pelosok Indonesia. Demikian juga, sambung dia, dengan implementasi program dana desa. “Dengan itu, tiap tahun desa bisa dapat ratusan juta, itu di 74 ribu desa. Desa yang dulu terbelakang, sekarang berkembang,” katanya. Hal lain, Askolani mengatakan, dengan membuat akses sekolah yang cukup dan banyak. Memberikan dukungan beasiswa. Lalu, sambung dia, vokasi untuk melatih kemampuan.
“Vokasi di tahun depan akan semakin banyak. Ini kemudian akan menciptakan ekonomi-ekonomi baru yang mendukung investasi. Dengan bantuan sosial PKH, subsidi, perumahan, BOS, kesehatan itu semua akan meningkatkan kualitas manusia indonesia. Untuk kemudian mampu dengan kreatif menciptakan lapangan kerja. Ujungnya tentu saja, indonesia maju sampai ke pelosok,” katanya.
Dengan semua itu upaya tersebut, Askolani mengingatkan tantangan yang ada, yakni bagaimana menjaga agar belanja itu betul-betul efektif. Sehingga, kata dia, akan bisa mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, yang mana itu memang menjadi target jangka pendek pemerintah.(jpp)
