Indovoices.com-Sebagai lembaga pemerintah yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) harus dapat diandalkan dalam pengkajian dan penerapan iptek yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, BPPT harus memiliki agenda riset dan inovasi prioritas.
Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam Rapat Kerja BPPT Tahun 2020 yang bertajuk “Penguatan Daya Saing melalui Inovasi, Transformasi Digital dan Kualitas SDM” di Auditorium BJ Habibie, Gedung BPPT Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta.
“Salah satu tolak ukur keberhasilan BPPT adalah terpakainya inovasi teknologi oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, memerlukan mitra untuk hilirisasi inovasi teknologi tersebut dan pentingnya mitra. Saya mendukung penuh langkah BPPT dalam melaksanakan kerjasama dengan mitra-mitranya seperti dengan industri, kementerian/lembaga, dan perguruan tinggi,” ujarnya.
Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa saat ini dengan perkembangan iptek yang begitu pesat, inovasi-inovasi baru terus bermunculan. Inovasi tersebut diharapkan mampu memberikan efisiensi dan efektifitas di setiap sektor industri, baik produksi, jasa dan informasi.
“Inovasi inilah yang akan menambah nilai tambah dari suatu produk yang akan berdampak pada perekonomian bangsa,” tegasnya.
Wapres menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan Sumber Daya Alam, namun karena kurangnya penguasaan iptek dalam berinovasi, maka nilai tambah yang dihasilkan masih kalah dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya iptek menjadi sangat penting agar dapat meningkatkan nilai tambah dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.
“Untuk membangun inovasi dan daya saing, diperlukan peran dari dunia industri, pemerintah dan akademisi. Saat ini, peran dari ketiganya tersebut masih lemah sehingga inovasi dan daya saing Indonesia tertinggal dari negara lain,” sebutnya.
Wapres pun menegaskan kembali bahwa ke depan BPPT harus memiliki agenda riset dan inovasi prioritas yang terkoneksi dengan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, inovasi tersebut juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
“Negara maju adalah negara yang dapat mengkaitkan semua fungsi dan unsur perkembangan iptek ke dalam suatu sistem iptek secara efisien dan efektif, sehingga mampu mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BPPT Hammam Riza menerangkan bahwa BPPT telah melakukan inovasi yang berfokus pada pertahanan dan keamanan, kebencanaan, infrastruktur, energi dan transportasi, pertanian dan pangan, serta inovasi untuk kemandirian Industri Nasional.
“Beberapa capaian BPPT di antaranya adalah inovasi Dore atau PUNA MALE Elang Hitam, pembangunan pilot project pabrik garam industri terintegrasi. Di bidang kesehatan, BPPT telah menghilirisasi inovasi implan tulang traumatik bekerja sama dengan industri lokal di Surabaya. BPPT juga sudah mengembangkan produk Rapid Test Dengue (DBD),” terangnya.
Dalam mendukung program nasional percepatan pencegahan stunting, lanjutnya, BPPT telah menghilirisasi inovasi makanan bayi Purula yang siap untuk diproduksi secara massal. BPPT juga mendorong pemerataan pembangunan khususnya bagi pedesaan melalui program digitalisasi.
“BPPT siap untuk mendukung pembangunan Desa Digital di berbagai wilayah. Hal ini penting agar pemerataan pembangunan, dan lompatan kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia,” jelas Hammam.
Sejalan dengan Hammam, Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa peningkatan inovasi dan daya saing merupakan hal yang sangat penting untuk terus dilakukan.
“Peringkat Indonesia dalam Global Index Competitiveness 2019 mengalami penurunan lima peringkat, menjadi peringkat ke-50 dari 141 negara,“ papar Bambang.
Ia pun mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi kendala inovasi di Indonesia, dan mengakibatkan turunnya daya saing Indonesia. Kendala inovasi tersebut antara lain SDM yang belum memenuhi standar, birokrasi dalam kelembagaan riset, serta rendahnya anggaran riset.
“Untuk mendukung pembangunan nasional, riset publik harus memiliki keterbukaan, responsif, fleksibel, serta adanya bottom up dari industri. Riset tidak hanya didukung oleh dan dari pemerintah, tetapi peran serta industri,” harapnya.
Hadir mendampingi Wapres dalam acara tersebut Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Abdul Muis. (kominfo)
