Indovoices.com- Upaya pemerintah menciptakan generasi unggul di masa depan salah satunya melalui rencana peningkatan kualitas bimbingan pranikah. Secara teknis, bimbingan pranikah dilakukan terhadap calon pasangan suami istri tentang bagaimana membangun keluarga yang berkualitas.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah seyogianya menjalankan tanggung jawab untuk menyiapkan keluarga yang betul-betul bisa melahirkan generasi unggul dan berdaya saing.
“Dalam praktiknya, kita tidak memasuki wilayah privat, kita tidak mencampuri keyakinan mereka. Yang kita urusi adalah mempersiapkan keluarga sebaik mungkin,” ujarnya saat menjadi narasumber acara Metro Pagi Prime Time di Jakarta.
Faktanya, menurut Muhadjir, berdasarkan data per-Maret 2019, persentase jumlah keluarga miskin dan sangat miskin di Indonesia masih tinggi yaitu 9,4% dari 57.116.000 rumah tangga. Bahkan bila ditambah dengan keluarga hampir miskin, jumlahnya naik menjadi 16,85%.
“Kita tidak ingin lagi datang rumah tangga-rumah tangga baru yang miskin. Oleh karena itu kita tangani dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ingin menangani kemiskinan, harus kita tangani dari sektor yang paling hulu yaitu keluarga,” cetusnya.
Ia pun mengungkapkan, bimbingan pranikah sejatinya sudah berjalan dan merupakan program Kementerian Agama. Lebih lanjut yang akan dilakukan ialah memperkuat konten pembekalan dengan menambahkan materi seperti tentang kesehatan dan pengetahuan dalam membangun ketahanan keluarga.
Hal tersebut nantinya perlu melibatkan kementerian/lembaga dan badan terkait diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
“Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa urusan Indonesia ini terlalu kompleks dan Indonesia terlalu besar kalau hanya ditangani oleh satu sektor. Apalagi kita bicara tentang membangun keluarga masa depan dan generasi unggul berdaya saing, maka keterlibatan kementerian dan badan yang terkait mutlak harus dilakukan,” tandas Menko PMK. (kominfo)
