Indovoices.com-Pemanfaatan Dana Desa didukung oleh Pemerintah Provinsi membuat perubahan signifikan bagi desa-desa di Jawa Barat sejak tahun 2015 hingga saat ini. Jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju bertambah seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan.
“Ini karena program inovasi dari desa yang memang sangat dirasakan dengan masyarakat,” ujar Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Jawa Barat Dedi Supandi.
Demikian disampaikan Dedi Supandi dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Polemik Dana Desa: Sudah Tepat Guna”, bertempat di Ruang Serba Guna, Gedung Utama Kemenkominfo, Jakarta.
Menurut Dedi Supandi, pengelolaan Dana Desa di perdesaan Jawa Barat juga ditunjang oleh ekosistem pemberdayaan desa yang dibangun oleh Pemprov Jabar. Secara garis besar, Jabar memiliki program Desa Juara dengan menggulirkan program Digitalisasi Layanan Desa, Gerbang Desa (Gerakan Membangun Desa), dan One Village, One Company (OVOC).
Dedi Supandi memaparkan sejak Dana Desa digulirkan dengan model Desa Juara jumlah Desa Sangat Tertinggal dari 48 pada tahun 2018 menjadi menjadi nol pada tahun ini. Perkembangan signifikan juga terjadi di tingkat Desa Maju yang meningkat dari 625 pada tahun 2018 menjadi 1.232 pada tahun ini.
“Status Desa Mandiri dari 2015-2018 hanya 37 sekarang melonjak naik menjadi 98,” urai Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jabar.
Pelbagai inovasi desa tersebut, menurut Dedi Supandi juga berdampak terhadap angka kemiskinan di Jawa Barat. Berdasarkan hasil dari Badan Pusat Statistis (BPS), tingkat kemiskinan di Jawa Barat menurun dari 7,45 persen pada tahun 2018 menjadi 6,91 persen dan kemiskinan di perkotaan Jabar dari 6,45 persen turun menjadi 6,03 persen. Adapun tingkat kemiskinan menurun dari 10,25 persen menurun menjadi 9,79 persen.
Selain infrastruktur dasar yang dibangun seperti jembatan, pasar desa, irigasi, pasar desa, embung, air bersih, fasilitas MCK, fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD), dan Posyandu juga membangun sejumlah inovasi tambahan.
“Yang menarik inovasi muncul di beberapa desa. Misalnya per Oktober 2019, ada beberapa desa memakai untuk perpustakaan digital, hunian layak huni, dan desa wisata,” jelas Dedi Supandi.
Terkait digitalisasi di desa, Dedi Supandi menambahkan, Pemprov Jabar juga memberikan 600 titik wifi gratis bekerja sama dengan BAKTI Kementerian Kominfo untuk meningkatkan layanan publik perangkat desa.
Penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat sejak tahun 2015 untuk Jawa Barat dari Rp1,5 triliun menjadi Rp5,7 triliun pada tahun ini. Total ada 5.312 desa yang tersebar di 18 kabupaten dan 9 kota provinsi Jawa Barat.
Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benny Irwan, serta Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Taufik Madjid. (jpp)
