Indovoices.com –Ketua The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakhiri darurat militer di Papua Barat.
“Presiden harus mengakhiri masa darurat militer di Papua Barat dan duduk untuk membicarakan hal ini,” kata Benny lewat keterangan tertulis.
Benny meminta Presiden Jokowi duduk bersama dirinya untuk memikirkan nasib masyarakat Papua – Papua Barat.
“Saya siap untuk duduk bersama Presiden, negara ke negara dan menyetujui sebuah proses untuk mengakhiri konflik ini untuk selamanya, melalui mekanisme mediasi internasional,” kata Benny.
Ia mengatakan rakyat Papua Barat harus memutuskan dan ingin agar referendum kemerdekaan mulai disusun. Ia juga menegaskan tak ada waktu untuk operasi militer di Papua. Ia juga meminta pemerintah Indonesia membuka jalan bagi Komisaris Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masuk dan melihat situasi di Papua.
ULMWP pada 1 Desember 2020 menyatakan pembentukan pemerintah sementara ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat. Tujuannya, kata Benny Wenda, adalah untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan. Benny juga mengklaim dirinya sebagai presiden.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md menyebut deklarasi pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat oleh Benny sudah masuk kategori kejahatan makar.
“Benny Wenda itu, dia telah mengajak melakukan makar. Pemerintah menanggapi itu dengan cara Polri melakukan penegakan hukum. Karena makar itu kalau skalanya masih kecil cukup dengan Gakkum, ditindak menggunakan pasal kejahatan keamanan negara,” ujar Mahfud MD lewat konferensi pers virtual. (msn)
