Apakah kita perlu mengorbankan privasi agar tetap aman selama pandemi Covid-19?

Indovoices.com-Ketika jumlah kasus positif virus corona terus meningkat di dunia, jumlah kasus di China menurun seiring dengan langkah karantina wilayah alias lockdown guna membatasi penyebaran virus tersebut.

Akan tetapi, kemunculan gelombang kedua Covid-19 yang dipicu oleh “kasus-kasus impor”—orang-orang yang datang dari luar negeri—kini menjadi ancaman baru.

Untuk menegakkan disiplin karantina wilayah dan mencegah kasus-kasus impor menyebabkan gelombang baru, teknologi pelacakan orang pun digunakan.

Sejumlah pihak berwenang menganggap teknologi tersebut penting guna memerangi krisis kesehatan masyarakat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Meski demikian, ada kekhawatiran bahwa pemakaian teknologi semacam itu melanggar privasi.

Lantas, apa saja teknologi yang digunakan di China, Hong Kong, dan Taiwan? Dan mengapa sejumlah orang menjadi risau terhadap penggunaannya?

Gelang di Hong Kong

Pemerintah Hong Kong mewajibkan semua pendatang baru menjalani karantina selama 14 hari, baik di rumah maupun di tempat-tempat yang telah disediakan.

Pemerintah memberi mereka gelang bergambar kode QR yang terkait dengan sebuah aplikasi. Aplikasi itu sendiri harus mereka unduh ke ponsel masing-masing.

Begitu tiba di tempat karantina—di rumah atau d kamar hotel—aplikasi tersebut diaktifkan dengan memindai kode QR.

Ponsel mereka akan dapat mengetahui apakah penggunanya telah meninggalkan tempat karantina dengan memantau beberapa aspek, termasuk kekuatan sinyal di WiFi tempat karantina.

Versi awal teknologi gelang dan app ponsel mengirim data lokasi ke pihak berwenang, namun pemerintah Hong Kong menegaskan hal itu tidak terjadi lagi.

Agar versi yang lama dapat berfungsi, pihak berwenang mewajibkan mereka yang dikarantina mendaftarkan nomor ponsel mereka dan mengirimkan informasi lokasi melalui aplikasi pesan teks secara berkala.

Pemerintah juga mengirim petugas untuk memeriksa mereka yang dikarantina, atau melakukan panggilan video untuk memeriksa apakah aturan karantina tidak dilanggar.

‘Kode kesehatan‘ untuk semua orang

Partai Komunis China mengumumkan perang melawan epidemi ketika virus corona pertama kali menghantam Kota Wuhan, tempat wabah bermula.

Ini artinya para warga terikat pada aturan karantina wilayah. Pada saat bersamaan, pemerintah menggunakan teknologi pelacakan orang.

Salah satu teknologi yang dipakai adalah “kode kesehatan”, sebuah sistem pewarnaan yang memberi peringkat warna kepada setiap orang sesuai dengan risiko terpapar.

Hijau adalah risiko paling rendah dan merah adalah yang tertinggi.

Orang-orang berkode hijau dapat masuk dan keluar kawasan permukiman atau gedung perkantoran. Sedangkan orang-orang berkode merah tidak punya kebebasan yang sama.

Teknologi tersebut megharuskan orang memasukkan berbagai informasi pribadi, seperti nama, nomor KTP, alamat lengkap rumah, riwayat perjalanan, dan informasi kesehatan selama 14 hari terakhir. Sistem kemudian secara otomatis menampilkan kode kesehatan yang bersangkutan.

Jika ada perubahan informasi, kode kesehatan juga bisa berubah.

Teknologi tersebut pertama kali dikembangkan pada Februari lalu dengan bantuan Ant Financial, perusahaan saudara Alibaba Group. Teknologi ini digunakan di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, sebagaimana dilaporkan sejumlah media China.

Tencent, perusahaan teknologi raksasa lainnya, turut menerapkan sistem “kode kesehatan” melalui layanan pesan WeChat. Perusahaan-perusahaan swasta biasanya menggelar teknologinya dengan menggandeng pemerintah daerah atau pusat.

Juru bicara Ant Financial mengatakan kepada BBC bahwa pemerintah menetapkan standar industri bagi sistem semacam itu dan mengelola kumpulan data melalui teknologi-teknologi “kode kesehatan”—perusahaannya hanya menyediakan akses kepada pengguna.

“Kami tidak menyimpan data terkait kode kesehatan. Sejak mengisi formulir, pengguna memakai layanan yang disediakan pemerintah,” sebut sang juru bicara.

China Mobile, China Unicom, Telecom, dan perusahaan telekomunikasi lainnya telah meluncurkan sistem masing-masing yang menunjukkan apakah ada pengguna yang meninggalkan kota tempat mereka tinggal atau bepergian ke area berisiko tinggi selama 14 hari terakhir.

Pengguna diwajibkan menampilkan informasi tersebut saat mereka berkunjung ke tempat-tempat seperti rumah sakit.

Pemerintah meyakini penggunaan kode kesehatan jelas manfaatnya. Dengan cara ini, data dapat dikumpulkan untuk membantu departemen pencegahan epidemi sekaligus menghindari kontak pribadi dan mengurangi risiko penyebaran.

Namun, dalam praktiknya, standar evaluasi menjadi misteri. Tidak selalu jelas mengapa seorang pengguna diberikan kode merah.

Fan Liang, seorang warga Hangzhou, harus memakai dua kode kesehatan dalam kesehariannya: satu untuk masuk kawasan gedung kantornya dan satu lagi untuk aktivitas umum di Hangzhou.

Istrinya, yang bekerja di Shanghai, punya kode hijau sehingga bisa datang ke Hangzhou untuk mengunjunginya.

Setelah Fan memperbarui profilnya untuk mencatatkan riwayat perjalanan istrinya ke luar negeri, kode kesehatan Fan yang dipakai ke kantor berubah menjadi merah. Namun, kode yang dipakai untuk beraktivitas di Hangzhou tetap hijau.

Akibatnya, Fan tidak bisa masuk gedung kantor tempatnya bekerja selama 14 hari dan harus bekerja dari rumah.

Shang Ning adalah pengguna lainnya yang kesulitan memahami kode kesehatan. Meski dia pernah terpapar virus corona, dia kini telah pulih dan punya catatan sehat selama lebih dari dari 40 hari. Namun, ketika dia memasukkan datanya, dia mendapat kode merah.

“Anda tidak sehat, mohon jangan panik. Hubungi staf wilayah Anda secepat mungkin dan pemerintah akan membuat pengaturan yang layak,” demikian bunyi kode kesehatan yang dia terima.

“Ini benar-benar aneh. Saya sudah sembuh, namun masih dapat kode merah. Ada sesuatu yang salah,” ujarnya kepada BBC Chinese.

Informasi lokasi dan sistem alarm

Di Taiwan, aparat menggunakan sistem yang disebut ‘pagar digital’ untuk memantau keberadaan orang saat menjalani karantina.

Sistem ini, yang dioperasikan pemerintah Taiwan melalui kerja sama telekomunikasi, bisa dengan akurat melacak pergerakan orang-orang menggunakan sinyal ponsel mereka.

Begitu seseorang meninggalkan wilayah karantina, sistem itu akan langsung mengirim peringatan ke yang bersangkutan sekaligus memberitahu polisi dan aparat lain.

Akan tetapi, karena sistem itu melacak sinyal ponsel, seseorang yang dikarantina bisa saja meninggalkan ponselnya di tempat karantina kemudian bepergian. Para petugas mengantisipasi hal ini dengan menelepon dua kali setiap hari untuk memeriksa apakah orang yang menjalani karantina tetap di tempatnya.

Sebelum wabah virus corona melanda, teknologi ini kebanyakan digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan.

Setelah terjadi wabah Covid-19, aturan hukum Taiwan diubah sehingga pemerintah berwenang memantau sinyal ponsel khalayak.

Menurut laporan media setempat, Taiwan telah memonitor lebih dari 11.000 pengguna ponsel untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan mereka guna menghentikan penyebaran virus.

Pemerintah Taiwan juga bekerja sama dengan perusahaan elektronik HTC dan penyedia perangkat lunak komunikasi LINE. Menggunakan chatbot LINE, orang-orang yang dikarantina dapat melaporkan kondisi kesehatan mereka dan memperoleh informasi mengenai pencegahan epidemi.

Privasi pribadi vs kesehatan masyarakat

Ada berbagai laporan di Hong Kong bahwa sejumlah orang yang dikarantina merusak gelang karantina mereka kemudian bepergian untuk bersenang-senang. Hal ini menunjukkan kelemahan perangkat pemantauan sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas teknologi tersebut.

Meski penduduk Hong Kong diancam enam bulan penjara jika melanggar aturan karantina, aparat Hong Kong menemukan puluhan orang tetap meninggalkan rumah mereka. Polisi bahkan menangkap lima orang dan mengirim mereka ke fasilitas karantina resmi untuk menyelesaikan masa karantina.

Di China daratan, penerapan kode kesehatan berjalan tegas dan dalam skala yang sangat besar.

Banyak pengguna media sosial kini khawatir informasi pribadi mereka akan disalahgunakan.

Seorang pengguna melaporkan bahwa setelah kode kesehatannya dipindai saat dia mengunjungi sebuah restoran untuk santap malam, foto KTP-nya otomatis muncul di layar.

“Benar-benar tidak ada privasi,” sebutnya pada laman Weibo.

“Bagi pemerintah, hal terpenting dalam topik ini adalah membangun kepercayaan, kepercayaan antara rakyat dan pemerintah, serta kepercayaan dengan medium layanan,” kata Edith Yeung, seorang mitra di perusahaan pemodalan venture Proof of Capital, kepada BBC Chinese.

“Yang orang-orang benci adalah sesuatu muncul tiba-tiba.”

Dari sistem kredit sosial hingga teknologi pemantauan wajah secara nasional, pendekatan pihak berwenang China dan perusahaan teknologi untuk melindungi privasi sering kali dikritik dan Yeung meyakini penerapan teknologi pencegahan epidemi berskala besar “hanya mungkin terjadi di China”.

“Sebagian besar app di China punya banyak fungsi yang digabungkan. Anda bisa membeli tiket kereta api dengan WeChat dan Alipay, sehingga menambahkan kode kesehatan tampak tidak menjadi masalah. Namun, dari perspektif asing, ini gila dan tidak mungkin.”

Menurutnya, sulit membuat standar proteksi privasi secara universal mengingat budaya, politik, dan kebijakan setiap negara membuat persepsi warga berbeda-beda.

Fan Liang, yang harus bekerja dari rumah selama 14 hari, tidak terlalu khawatir dengan masalah privasi terkait kode kesehatan.

“Ada dua hal terkait hal ini. Pertama, ini untuk mencegah dan mengendalikan epidemi, yang merupakan prioritas utama,” ujar Fan.

“Kedua, ini sama dengan semua kamera CCTV di jalan-jalan dan dengan informasi lokasi yang dibagikan aplikasi-aplikasi. Topik privasi pribadi tidak akan menjadi lebih buruk hanya dengan satu kode hijau.” (msn)