Anggaran Naik Jadi Rp6,47 Triliun, Ini Daftar Program Kerja KKP

Pencapaian sasaran tersebut menurutnya akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan sebesar 26,43 juta ton dan produksi garam nasional sebesar 3 juta ton. Salah satu upayanya dengan menggeliatkan operasional Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) milik KKP di beberapa daerah pengembangan perikanan potensial seperti Natuna, Saumlaki, Merauke, Sebatik, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, Biak, Mimika, Morotai, Talaud, Mentawai, dan Moa.

KKP juga menargetkan peningkatan Nilai Tukar Nelayan menjadi 115, tingkat konsumsi ikan sebesar 56,39 kg/kapita, nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD5,98 miliar, dan jumlah kawasan konservasi perairan seluas 22,27 juta ha.

“Untuk mewujudkannya, KKP telah memperoleh pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp6,47 triliun,” ungkap Menteri Susi dalam pertemuan yang turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tersebut.

Di sektor perikanan tangkap, program pembangunan prioritas di antaranya bantuan kapal, alat penangkapan ikan, asuransi nelayan, dan rehabilitasi pelabuhan perikanan. Tak hanya itu, KKP juga akan memfasilitasi pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan. Sementara di bidang perizinan, akan dilakukan integrasi sistem perizinan pusat dan daerah.

“Kita juga mendorong fasilitasi kredit perikanan tangkap, diversifikasi usaha keluarga nelayan untuk kelompok perempuan, sertifikasi awak kapal, penerapan Perjanjian Kerja Laut, penambahan syahbandar perikanan dan observer kapal perikanan, dan penerapan e-logbook, serta partisipasi RFMO,” paparnya.

Guna mengoptimalkan potensi perikanan di berbagai daerah, KKP juga mendorong operasionalisasi lembaga pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI serta perluasan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan.

Sementara guna pengembangan sektor budidaya, KKP akan menambah bantuan sarana prasarana dan percontohan budidaya seperti minapadi, bioflok, eskavator, pengelolaan irigasi tambak/kolam, kebun bibit rumput laut kultur jaringan, dan pakan mandiri.

KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga akan memberikan percontohan budidaya pakan alami dan ikan hias, dan memberi bantuan benih dan calon induk dan bibit rumput laut, serta bantuan benih ikan dan calon induk. Tak kalah penting tentunya pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana Unit Pembenihan Rakyat/hatchery skala rumah tangga agar masyarakat kecil dapat mengembangkan usaha budidaya dengan baik.

“Agar usaha budidaya berkelanjutan, perlu dilakukan pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan, serta pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi ekspor. Untuk memberikan jaminan bagi para pembudidaya, tentunya asuransi pembudidaya ikan akan terus dijalankan,” lanjutnya.

Tak hanya perikanan tangkap dan budidaya, KKP juga akan fokus pada penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan penambahan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, seperti pasar ikan bersih dan pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI). Tak lupa menggeliatkan Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagai salah satu alat untuk mencapai peningkatan konsumsi ikan nasional yang telah ditentukan.

Pembangunan sarana pesisir dan pulau-pulau kecil berupa dermaga apung dan sarana ekonomi produktif, pra-sertifikasi pulau terluar, pembangunan pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir, rehabilitasi ekosistem pesisir, hybrid engineering, Gerakan Cinta Laut dan penanganan sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengembangan kawasan pesisir terpadu adalah beberapa program prioritas pengelolaan ruang laut.

“Meskipun Indonesia terbilang sukses memerangi praktik illegal fishing, tentu kita tidak akan menghentikan berbagai operasi pengawasan dalam mempertahankan kedaulatan laut kita. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pun akan terus beroperasi sebagaimana mestinya, bahkan sistem pemantauan dan pengawasannya akan kita tingkatkan,” ujarnya.

Sementara dalam rangka menyukseskan program pemerintah menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul, KKP terus meningkatkan kapasitas SDM kelautan dan perikanan melalui fasilitasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penyediaan sarana prasarana riset, data, dan sebagainya.

Menteri Susi melanjutkan, di bidang Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM), penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan akan terus digalakkan. Termasuk operasional pengawasan ekspor, impor, dan pengiriman domestik, serta pengawasan mutu hasil perikanan melalui akreditasi lembaga penguji, inspeksi dan pelayanan, serta pencegahan/pengawasan ekspor impor antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi.

Menteri Susi menyampaikan bahwa pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik penugasan bidang kelautan dan perikanan tahun 2020 adalah sebesar Rp1,005 triliun. Ini terdiri dari DAK untuk 33 provinsi penerima sebesar Rp327,8 miliar dan DAK untuk 444 kab/kota penerima sebesar Rp677,4 miliar.

Di akhir pertemuan tersebut, Menteri Susi menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi IV DPR RI mengingat masa jabatannya di Kabinet Kerja I akan berakhir Oktober mendatang. Ia juga memberikan apresiasi kepada Komisi IV DPR RI yang selama ini telah menjadi mitra KKP dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Tak lupa apresiasi juga disampaikan kepada Menteri Siti Nurbaya, dan Menteri Amran Sulaiman, dan Kepala Bulog Budi Waseso yang kerap bersentuhan dengan Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, maritim/kelautan dan perikanan, dan pangan.

“Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan yang saya buat, terutama kekeraskepalaan saya. Tapi itu untuk kebaikan Indonesia, untuk obsesi saya bahwa kita bisa membetulkan sesuatu. Indonesia adalah negara besar. Saya pikir apa yang sudah terjadi dengan segala handicap kanan kiri, sana sini, tapi kita bisa membuktikan Indonesia adalah negara maritim besar, terutama di bidang perikanan sekarang ini sudah luar biasa,” pungkasnya. (jpp)