Indovoices.com –Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan hingga distribusi vaksin di dalam negeri di kisaran Rp 63 triliun hingga Rp 73 triliun.
Dia menjelaskan, jumlah tersebut di luar anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 169,7 triliun pada tahun 2021 mendatang.
“Pada tahun 2021 anggaran pemerintah juga cukup besar dan pemerintah menganggarkan untuk baksinasi yang tentu dari pembahasan itu kisarannya antara Rp 63 triliun sampai Rp 73 triliun,” jelas Airlangga dalam paparan Outlook 2021: Wajah Indonesia Setelah BNPB di laman Youtube BNPB Indonesia.
Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan pengadaan vaksin dari berbagai produsen vaksin Covid-19 di dunia.
Vaksin dari Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis yang telah tiba pada awal Desember lalu akan didistribusikan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization.
“Sekarang pemerintah sedang menyiapkan detilnya sambil menunggu izin yang diberikan BPOM, untuk emergency use authorization,” ujar Airlangga.
“Dan dalam hari-hari ini BPOM akan mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BRazil dan kita akan melengkapi data chemical trial pertama dan kedua dari Sinovac,” jelas dia.
Selain itu, pada Januari 2021 akan tiba kembali sebanyak 1,8 juta dosis vaksin dari Sinovac.
Kemudian, ada pula vaksin dalam bentuk bahan baku yang bakal diproduksi di dalam negeri sebanyak 15 juta dosis.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pemerintah telah mengantongi dana untuk cadangan vaksin sebesar Rp 18 triliun.
Sementara di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 99,5 triliun, sebanyak Rp 36,4 triliun tidak terserap.
Jumlah tersebut nantinya akan digunakan untuk vaksinasi.
Sehingga secara keseluruhan, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk vaksinasi tahun depan sebesar Rp 54,4 triliun.
“Itu yang akan kita cadangkan untuk vaksinasi tahun depan,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga masih memiliki cadangan anggaran dari setiap Kementerian/Lembaga (K/L).
Sebab, Presiden menginstruksikan agar setiap K/L memprioritaskan anggaran mereka untuk pelaksanaan Covid-19 dan dialihkan untuk anggaran vaksin.
“Namun dalam pelaksanaannya akan sangat hati-hati akrena kita tidak ingin K/L mengalami disrupsi atau gangguan dalam belanja. Karena itu akan mempengaruhi momentum pemulihan. Kalau melihat perkembangan ekonomi saat ini terlihat ketergantungan terhadap belanja pemerintah masih sangat tinggi, jadi harus melakukannya dengan sangat hati-hati,” jelas Sri Mulyani.(msn)
