Indovoices.com –Ombudsman RI mengungkap ada 397 orang yang terindikasi rangkap jabatan duduk di kursi komisaris BUMN.
Tak hanya itu, 167 orang lainnya juga terindikasi rangkap jabatan duduk di kursi anak usaha BUMN.
Menurut Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, para komisaris tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
“Saya sebut terindikasi karena perlu divalidasi apakah dia masih ASN (aparatur sipil negara) aktif, atau TNI aktif yang sudah pensiun,” ungkap Alamsyah dalam telekonferensi.
Ia menambahkan, data yang diungkap tersebut merupakan data tahun 2019. Sehingga, perlu divalidasi apakah komisaris yang terindikasi rangkap jabatan tersebut masih menduduki posisi tertentu di instansi asal pada tahun ini.
Namun, secara rinci, ia mengungkapkan, dari 397 komisaris yang terindikasi rangkap jabatan di BUMN, mayoritas berasal dari kementerian (64 persen).
Selanjutnya diikuti oleh lembaga non kementerian (28 persen) dan akademisi (8 persen).
“Dari kementerian itu ada 254 orang, lembaga non kementerian 112 orang, dan akademisi atau perguruan tinggi 31 orang,” ujarnya.
Lebih jelasnya, ia menuturkan, komisaris yang berasal dari kementerian terdiri atas 55 orang dari Kementerian BUMN, 42 orang dari Kementerian Keuangan, masing-masing 17 orang dari Kementerian PUPR dan Kemenhub, serta 16 orang dari Kemensetneg.
Sisanya, 13 orang dari kementerian koordinator, masing-masing 9 orang dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, 8 orang Kementerian PPN, dan 68 orang kementerian lainnya.
Adapun yang berasal dari instansi non kementerian terdiri atas TNI (27 orang), Polri (13 orang), Kejaksaan (12 orang), pemerintah daerah (11 orang), Badan Intelijen Negara (10 orang), BPKP (10 orang, Kantor Presiden/Wakil Presiden (6 orang), BPK (4 orang), dan lainnya (19 orang).
Sementara dari kalangan akademisi berasal dari Universitas Indonesia (9 orang), Universitas Gajah Mada (5 orang), Universitas Hasanuddin, Universitas Padjajaran, dan ITS masing-masing 2 orang, serta lainnya 11 orang.
“UI ini cukup banyak mungkin karena lokasinya dekat dengan Presiden,” ungkap Alamsyah.
Sedangkan, 167 orang yang duduk di kursi komisaris anak usaha BUMN, sebut dia, berasal dari Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN masing-masing 15 persen, Kementerian Perhubungan (8 persen), TNI/Polri dan perguruan tinggi (7 persen).
Sementara itu, Kementerian LHK, Kemenkeu, dan Kementerian PUPR menduduki masing-masing sekitar 4 persen. Demikian halnya untuk Kemenkes 3 persen. (msn)
